LBH Bandung Dorong Pemerintah Alokasikan Dana untuk Bantuan Hukum Rakyat Miskin

Pelatihan Paralegal di Desa Manis Lor Kabupaten Kuningan Jawa Barat.
Pelatihan Paralegal di Desa Manis Lor Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

(Suara Gratia)Cirebon – Rakyat miskin yang tinggal di pelosok negeri di tanah air, sulit untuk mendapatkan perlindungan dan layanan hukum. Karena, untuk mendapatkan layanan dan pendampingan hukum membutuhkan dana yang tidak sedikit, selain itu mayoritas pengacara wilayah kerjanya hanya ada di kota-kota besar saja seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, dll. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Arip Yogiawan menjelaskan, ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat miskin sulit mendapatkan layanan hukum diantaranya adalah, hukum di Indonesia saat ini mahal dan masyarakat miskin terbentur dengan kebutuhnan pokok lainnya yang lebih mendasar seperti pekerjaan, makan, pendidikan dan tempat tinggal.

“Rakyat miskin memiliki potensi besar terbelit masalah hukum. Sementara, mereka harus mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan perlindungan dan layanan hukum” jelasnya. Ketika ditemui disela-sela Pelatihan Paralegal di Desa Manis Lor Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Jika terjadi permasalahan di suatu daerah, maka biaya oeprasional menjadi lebih tinggi sementara orang yang dibantunya tidak mampu untuk membayar. “Karena dia harus mengeluarkan biaya untuk beli bensin, makan, penginapan, dan sebagainya”.

Ia mengatakan, jumlah pengacara di Indonesia tidak lebih dari 30 ribu orang yang wilayah kerjanya kebanyakan di kota-kota besar. Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia siapapun itu berhak mendapatkan pembelaan di mata hukum, namun bagaiamana mungkin mereka mendapatkan haknya di mata hukum manakala kemudian mendapatkan pembelaan saja sulit, oleh karena itu pemerintah harus memberikan special treatment atau perlakuan spesial kepada masyaraat miskin untuk mendapatkan akses hukum. Jika hal ini dibiarkan, maka banyak warga negara Indonesia terutama rakyat miskin yang buta hukum dan mereka tidak terpenuhi haknya sebagai warga negara.

Dirinya mengaku, tidak salah jika pengacara lebih banyak melayani hukum kepada orang-orang kaya yang memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Tetapi, masalahanya adalah ketika pengacara tidak peka terhadap masyarakat miskin. “Tidak masalah, jika advokat dijadikan sebagai profesi dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Lalu, bagaimana akses masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan”. Lebih lanjut Yogi menambahkan, agar rakyat miskin dapat mengakses hukum dengan mudah maka yang harus dilakukan pemerintah adalah mengalokasikan anggaran bantuan hukum dan pemerintah harus mendukung keberadaan paralegal. “Paling tidak, ketika masyarakat miskin terkena masalah paralegal dapat membantu tahap-tahap awal dalam memberikan bantuan hukum”.(Frans C. Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s