Keberatan, Keluarga Pensiunan Kereta Api Tolak Pengosongan Rumdin

Sejumlah Rumdin yang sudah dikosongkan PT KAI Daop III Cirebon di Jalan Kartini.
Sejumlah Rumdin yang sudah dikosongkan dan dipagar PT KAI Daop III Cirebon di Jalan Kartini.

(Suara Gratia)Cirebon – Keluarga pensiunan PT Kereta Api Indonesia (Persero), melalui kuasa hukumnya menolak dan keberatan atas ancaman pengosongan lahan dan pemasangan pagar secara paksa, oleh pihak PT KAI khsusunya Daop III Cirebon. Sebelumnya, PT KAI telah mengirimkan surat peringatan bernomor UM.104/IX/02/D.III-2013 tertanggal 24 September 2013, dengan perihal pengosongan Rumah Dinas (Rumdin) PT KAI di sekitar Jalan Kartini Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. Dalam surat tersebut tertulis, pengosongan lahan akan dilakukan 01 Oktober 2013.

Kuasa Hukum Keluarga Pensiunan Kereta Api Cirebon Agus Prayoga menyatakan, pengakuan sebagai asset yang menjadi hak/miliknya, tidak pernah bisa dibuktikan melainkan hanya mendasarkan pada “Groundkart” atau hak pakai. Selain itu, ternyata pihak Keraton Kasepuhan juga mengklaim atas kepemilikan tanah tersebut, sesuai dengan surat Sultan Kasepuhan ke-XIV masing-masing dengan nomor 023/THTT/SS.XIV/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 dan surat Nomor 036/THTT/SS.XIV/IX/2013 tertanggal 13 September 2013, yang ditujukan kepada penghuni rumah negara, karena ternyata NV. Nederlandcsh Indische Spoorwegmaatschppij (Perusahaan Kereta Api Belanda), hanya “meminjam” tanah-tanah tersebutd dari Keraton Kasepuhan Cirebon, sesuai dengan perjanjian tertanggal 11 Juli 1896 di Tegal Jawa Tengah. “Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih kepemilikan lahan. Demikian bisa diartikan bahwa, atas tanah tersebut belum ada pemiliknya yang sah” terangnya. Menurutnya, ancaman pengosongan dan pemasangan pagar secara paksa merupakan tidakan main hakim sendiri, yang tidak perlu terjadi.

Ditemui terpisah, Vice President Daop III Cirebon Wawan Ariyanto menegaskan, penempatan rumdin tidak boleh lagi digunakan untuk usaha pribadi. Kalaupun digunakan sebagai tempat usaha, sesuai aturan seharusnya PT KAI berhak menerima pembayaran atas sewa lahan tersebut. Sebelumnya, pihaknya sudah menempuh jalur kekeluargaan dan bertindak sesuai prosedur. “Tapi mereka tetap melawan, malah minta ganti rugi jika rumdin diambil. Ya sudah, silakan saja gugat kalau memang mau gugat kami” tegasnya. Pihaknya bahkan akan menggugat para pensiunan kepada Polres Cirebon Kota, karena dinilai telah memanfaatkan aset negara untuk pribadi. Dia mengingatkan, dari sekitar 615 rumdin di wilayah Daop III Cirebon, hanya 10% yang ditempati karyawan aktif. “Sisanya ditempati pensiunan bahkan ada pula pihak luar. Dengan kata lain, banyak karyawan PT KAI yang aktif akhirnya tak dapat menempati rumdin” jelasnya.

Sementara, Manager Humas PT KAI Daop III Cirebon Eko Budiyanto menyatakan, pemagaran da pengosongan atas rumdin di Jalan Kartini merupakan tahap awal. Ke depan, jika pensiunan masih melakukan perlawanan bangunan tersebut akan diratakan dengan tanah. Eko meminta para pensiunan menunjukkan bukti pembayaran sewa lahan atas penempatan rumdin. “Pembayaran seharusnya dilakukan kepada Daop III, bukan kepada PT KA pusat sebagaimana diklaim para pensiunan” tutupnya.(Frans C. Mokalu)

Iklan

One Comment Add yours

  1. kawanlama95 berkata:

    Permasalahan ini sering terjadi di berbagai tempat. Bila ada penyalahgunaan memang harus di tindak sesuai prosedur hukum. Namun sebagai pengawai pensiuan kereta api memang harus di berikan keluluasan dalam berkrativitas dalam memcari usaha , bila ada warga yang mau berusaha seharusnya di dukung dan di buka seluas luasnya bukannya itu malah bagus.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s