Teguh Juwarno : Kepala Daerah Harus Miliki Koneksi Kuat ke Pusat

Anggot Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN Teguh Juwarno (kanan) didampingi Wakil Sekjen DPP PAN Azis Subekti (kiri) di Cirebon.
Anggot Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN Teguh Juwarno (kanan) didampingi Wakil Sekjen DPP PAN Azis Subekti (kiri) di Cirebon.

(Suara Gratia)Cirebon – Agar setiap daerah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, dari segi ekonomi, sosial dan politik. Pimpinan suatu daerah dituntut memiliki koneksi kuat di tingkat pusat. Hal ini agar seluruh kebijakan dan keputusan dapat terelasisasi dengan baik, selain itu koneksi yang kuat juga dapat memperlancar komunikasi antara daerah dengan pusat. Jika suatu daerah memiliki pemipin yang tidak pandai menjalin koneksi di tingkat pusat, maka dapat dipastikan daerah tersebut akan sangat tertinggal dari segi pembangunan. Pasalnya, sampai saat ini hampir seluruh Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih dari 50 persennya masih tergantung dari pemerintah pusat atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Hal ini disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), ketika melakukan pembekalan Kader PAN di Cirebon.

Teguh menjelaskan, koneksi yang kuat antara daerah dan pusat menjadi sangat penting, karena satu sama lain memiliki pengaruh dan dampak yang besar bagi pembangunan di tingkat daerah. “Menjadi penting sekali, untuk Kepala Daerah ini menjalin akses, komunikasi, silaturrahmi ke pusat. Jadi, Kepala Daerah itu musti bergaul tidak boleh kuper” tandasnya. Ia melanjutkan, mengenai kemajuan pembangunan di suatu daerah, maka daerah tersebut harus memiliki perwakilan di tingkat pusat yang peduli dan mau mengurusi daerahnya. Dengan adanya keterwakilan di pusat, maka dapat dilakukan akses program yang sedang dan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. “Banyak program yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat salah satunya adalah program bantuan untuk infrastruktur pedesaan, pendidikan beasiswa rakyat miskin, program keluarga harapan, rumah tidak layak huni dan program lain yang bisa diberikan kepada masyarakat yang ada di daerah” jelasnya.

Sebagai contoh, saat ini sebanyak 170 Desa di Tegal dan Brebes Jawa Tengah, yang sudah mendapat bantuan program perbaikan infratsruktur pedesaan. Lebih lanjut Teguh menambakan, daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki sejumlah aspek kesamaan dimana kantong-kantong kemiskinan masih terjadi di pedesaan. Oleh karea itu, pihaknya sudah hampir menyelesaikan Undang Undang Desa yang akan memberikan ruang lebih banyak kepada Desa untuk mendapatkan alokasi dana dan perhatian yang lebih besar, sehingga desa diharapkan akan menjadi pusat-pusat pembangunan dan pusat pertumbuhan. “Kemarin dalam rapat Pansus RUU Desa dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, sudah menyepakati akan ada alokasi dari APBN yang masuk ke Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, seluruh Kepala Desa akan mendapatkan gaji atau tunjangan serta Kepala Desa bisa memimpin selama tiga kali periode” tutupnya.(Frans C. Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s