Pemerintah Dorong Seluruh Daerah Sediakan Cadangan Pangan untuk Bencana Alam

Sosialisasi UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Hotel Puri Santika Kota Cirebon.
Sosialisasi UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Hotel Puri Santika Kota Cirebon.

(Suara Gratia)Cirebon – Perubahan iklim yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, berdampak pada meningkatnya bencana alam, seperti tanah longsor, gunung meletus, bencana kekeringan, banjir, gempa bumi, dsb. Untuk meminimalisasi jatuhnya korban lebih banyak khususnya dalam penanganan ketersediaan kebutuhnan pokok yaitu ketersediaan makanan. Pemerintah mengalokasikan cadangan pangan khusus untuk bencana alam di setiap daerah. Hal ini sangat penting dilakukan, karena masih banyak Kabupaten/Kota di tanah air yang termasuk kategori rawan pangan dan rentan terhadap bencana alam. Selain itu, masih banyak juga daerah yang terisolir khususnya pada periode tertentu seperti saat kekeringan, ombak tinggi, banjir, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk menangani korban bencana alam yang cepat dan tepat dibutuhkan koordinasi yang optimal, di tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini terungkap dalam Sosialisasi Undang Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, di Hotel Puri Santika Kota Cirebon.

Disela-sela sosialisasi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Achmad Suryana mengungkapkan, sampai saat ini sudah ada sekitar 60 Kabupaten dari 460 Kabupaten di Indonesia yang sudah memiliki cadangan pangan untuk penanganan bencana, yang kemampuannya bervariasi di tiap daerah yakni dari 20 ton hingga 60 ton per kabupaten. “Setiap daerah minimal harus menyediakan sebanyak 100 ton beras, tetapi pada kenyataannya tergantung pada kekuatannya. Minimal dalam lima tahun kedepan harus terpenuhi sebanyak 100 ton per Kabupaten/Kota” jelasnya. Dirinya meminta, mestinya dalam tiga tahun kedepan setiap daerah harus memiliki cadangan pangannya sendiri-sendiri, karena situasi ikilim akhir-akhir ini tidak menentu yang berdampak terjadinya sejumlah bencana alam. “Banjir, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi, dan lainnya, merupakan dampak dari perubahan iklim. Sehingga diperlukan penanganan korban bencana alam yang cepat dan terorganisir” ungkapnya.

Achmad menjelaskan, Cadangan Pangan Nasional (CPN) adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat. Sehingga, melalui regulasi yang benar maka seluruh Kabupaten/Kota dapat mengarahkan dan menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan daerah. “Cadangan pangan tidak hanya beras, tetapi bisa berupa komoditas strategis lainnya” bebernya. Dirinya mendorong seluruh Kabupaten/Kota mengalokasikan APBD untuk pengadaan Cadangan Pangan minimal 100 ton sampai tahun 2015. “Pengadaan stok Cadangan Pangan Provinsi (CPP) minimal 200 ton dan Kabupaten/Kota minimal 100 ton yang bersumber dari APBD” tandasnya.(Frans C. Mokalu)

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s