Pemerintah: “RSUD jangan kejar target”

Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning (depan) beserta rombongan di Balaikota Cirebon.
Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning (depan) beserta rombongan di Balaikota Cirebon.

(Suara Gratia)Cirebon – Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning melampiaskan amarahnya kepada kalangan dokter, karena menilai buruknya layanan kesehatan di Indonesia tak lepas dari peran mereka. Menurut Ribka, idealisme dokter saat ini telah bergeser hingga kerap menyebabkan masih banyaknya penolakan terhadap pasien, terutama warga miskin. Amarah itu dilampiaskan Ribka di hadapan sejumlah otoritas kesehatan tingkat Jabar dan Kota Cirebon yang hadir di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, di tengah kunjungan kerja Komisi IX DPR ke Kota Cirebon. Dalam kesempatan itu, hadir pula Wali Kota Cirebon, Ano Sutrisno.

“Idealisme dokter sekarang sudah bergeser. Padahal dalam sumpahnya mereka harus melayani berdasarkan perikemanusiaan lho,” katanya. Buruknya layanan kesehatan dari dokter juga akibat mereka berpraktik dobel hingga berpotensi pada penelantaran pasien. Dia menambahkan, kepala daerah serta direktur rumah sakit manapun tidak perlu merasa bangga dan sukses jika masih ada seorang warganya yang ditolak.

Ribka menyatakan, bergesernya idealisme dokter merupakan imbas dari kebijakan pemda yang menjadikan rumah sakit, khususnya rumah sakit umum daerah (RSUD) sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dia menegaskan RSUD tidak boleh jadi sumber PAD karena bertentangan dengan UU Rumah Sakit No 44/2009. “Karena jadi sumber PAD, dokter pun kerjanya jadi narget. Akhirnya pelayanan terabaikan,” cetusnya.

Begitu juga dengan puskesmas, karena baik RSUD maupun puskesmas memang untuk melayani masyarakat miskin. Karena itu, jika ada kepala daerah yang memiliki program pelayanan kesehatan gratis, itu bukan karena hebatnya kepala daerah bersangkutan melainkan karena memang itu kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan pemda.

Sementara, Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno mengaku, pemkot belum mampu, dengan kata lain, RSUD Gunung Jati masih dibutuhkan sebagai sumber pemasukan pemda. “Pemkot kan tidak mampu, masih butuh pemasukan dari lainnya,” ujarnya.

Direktur Utama RSUD Gunung Jati Heru Purwanto membantahn jika rumah sakit dijadikan sumber utama PAD bagi Pemkot Cirebon. Meski sebagian masuk PAD itupun jumlahnya tak banyak. “Penghasilan rumah sakit kami kelola untuk pasien, kan RSUD Gunung Jati sudah menjadi badan layanan umum daerah (BLUD),” bebernya.

Ia menjelaskan, tahun lalu, RSUD Gunung Jati menyumbang sekitar Rp 74 miliar ke PAD Kota Cirebon. Namun, dana tersebut sebenarnya untuk operasionalisasi rumah sakit. Heru menyebutkan, RSUD Gunung Jati sebenarnya masih finansial. Karena, rata-rata setiap tahun kebutuhan untuk operasionalinya mencapai Rp 110 miliar/tahun, sedangkan pendapatan rata-rata Rp 80 miliar/tahun. “Bagaimanapun kami upayakan beri pelayanan yang terbaik,” tutupnya.(Frans C. Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s