Komisi Informasi Jabar : “Masyarakat Semakin Melek Informasi Publik”

Sosialisasi Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 di Cirebon.
Sosialisasi Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 di Hotel Zamrud Kota Cirebon.

(Suara Gratia)Cirebon – Dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tercantum bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi dari pemerintah mengenai kebijakan pembangunan dan finansial.

Hal ini, sebagai ciri penting sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Di sisi lain, masyarakat juga dituntut untuk melek informasi agar dapat mengetahui hak-haknya sebagai warga negara melalui sarana informasi yang mudah di akses.

Ditemui disela-sela Sosialisasi Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Cirebon. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Mahi M. Hikmat mengungkapkan, hingga tahun ini terdapat 458 sengketa di Jawa Barat dimana 70 persennya gagal dimediasi. “Terkait keterbukaan informasi yang paling banyak sengketanya yaitu di Bekasi, lainnya tersebar seperti di Bogor, Depok, Kota/Kabupaten Bandung, dan Garut,” bebernya. Sementara, yang paling banyak disengketakan adalah mengenai informasi keuangan atau anggaran seperti laporan keuangan, pengadaan barang dan jasa atau pertanggungjawaban keuangan.

Ia melanjutkan, saat ini masih banyak badan publik dan masyarakat yang belum memahami legal standing keterbukaan informasi, sehingga proses mediasi dan penyelesaian sengketa kerap kali mengalami kegagalan. Sementara, sejak tahun 2011, 2012 hingga tahun 2013 tingkat kesadaran masyarakat akan keterbukaan informasi mengalami peningkatan. “Kalau dulu memang masyarakat yang memohon mendapatkan informasi hanya yang itu-itu saja, tetapi sekarang sudah menyebar ke kelompok masyarakat lainnya. Begitu juga dengan Kota/Kabupaten, kini mulai menyebar ke daerah lainnya. Peningkatannya hampir mencapai 50 persen,” jelasnya.

Ke depan, pihaknya akan mensosialisasikan badan publik non pemerintah, karena badan publik tidak hanya pemerintah saja tetapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik. Intinya, semua organisasi yang mendapatkan sebagian atau seluruhnya anggaran dari APBD atau APBN, iuran masyarakat, dan bantuan luar negeri. “Semua akan coba kami dorong mengimplementasikan keterbukaan informasi. Mereka harus membangun sistem informasi publik yang efektif dan efisian bagi masyarakat, seperti website misalnya,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Komisi Informasi Kota Cirebon Nurhendra menyatakan, tingkat penetrasi akses informasi warga Kota Cirebon cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan website Pemerintah Kota Cirebon yang mencapai 19 ribu pengunjung setiap bulannya. “Masyarakat kini sudah mengetahui, kemana mereka harus mencari informasi publik,” tutupnya.(Frans C. Mokalu)

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s