Budayawan Cirebon Tolak Alih Fungsi Alun-Alun Menjadi Taman Kota

JAjaran DPRD Kota Cirebon menanggapi aaspirasi Budayawan di Gedung DPRD.
Jajaran DPRD Kota Cirebon menanggapi aspirasi Budayawan di Gedung DPRD.

(Suara Gratia)Cirebon – Sekitar 50-an orang dari Forum Peduli Alun-alun Kejaksan (Forpak) yang terdiri dari aktivis kebudayaan, ustaz, kyai, mubaligh, tokoh tradisional, maupun para pelajar dan mahasiswa, memprotres keputusan Pemerintah Kota Cirebon dan DPRD yang berencana merubah fungsi Alun-alun Kejaksan menjadi Taman Kota. Aksi ini, didahului dengan berjalan kaki dari Alun-alun Kejaksan Kecamatan Kejaksan menuju Gedung DPRD. Pasalnya, mereka menilai Pemkot Cirebon melanggar UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terkait rencana alih fungsi Alun-alun Kejaksan menjadi taman kota. Selain itu, mereka menuding, penataan menjadi taman kota hanya merupakan dalih atas “perusakan” Alun-alun sebagai cagar budaya.

Salah satu Budayawan Cirebon Nurdin M Noer mengatakan, pemerintah justru harus melindungi alun-alun yang telah memenuhi kriteria cagar budaya, karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. “Sejauh ini, Alun-alun Kejaksan sendiri belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Namun, Alun-alun Kejaksan yang dibangun sejak 1905 oleh Bupati Salmon selayaknya ditetapkan sebagai cagar budaya dan harus dikuatkan melalui peraturan daerah (perda),” ungkapnya.

Ia melanjutkan, Alun-alun Kejaksan, dibangun sebagai kesatuan dan harmoni antara birokrasi (pemerintahan) yang disimbolkan dengan pendopo atau kadipatenan, di mana pada sebelah barat terdapat masjid, alun-alun, dan pohon beringinnya. Konsep ini berlaku di seluruh keraton dan kadipaten di Jawa pada umumnya. “Pengalihfungsian Alun-alun menjadi taman kota kami anggap sebagai penghancuran peradaban dan kearifan lokal,” tambah dia.

Mereka menyesalkan fungsi Alun-alun selama ini sebatas dijadikan tempat upacara atau apel kalangan PNS, militer, polisi, pelajar, dan mahasiswa. Padahal, pelaksanaan upacara yang dilakukan pada waktu tertentu itu baru berlaku setelah Republik Indonesia Merdeka.

Alun-alun Kejaksan, sudah ada sebelum republik dan sang saka Merah Putih ada. Bahkan rencana alih fungsi yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu tak melibatkan masyarakat yang memahami masalah tersebut.

Koordinator aksi, Yanto pun mendesak DPRD segera mencabut Perda No 11 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sarana Olahraga yang menjadi dasar dari aktivitas pembangunan yang tengah berlangsung di alun-alun. “Tuntutan kami tegas, Alun-alun Kejaksan jangan diubah menjadi taman kota atau apapun yang sifatnya nanti bisa beralih fungsi. Alasan penataan sekalipun tak bisa kami terima,” katanya.

Protes dari kalangan budayawan ini ditanggapi Ketua DPRD Kota Cirebon Yuliarso, Wakil Ketua DPRD Edi Suripno, dan anggota DPRD Priatmo Adji. Yuliarso mengatakan, pihaknya sepakat untuk mengubah atau merevisi perda No 11 tahun 2011. Bahkan saat itu juga dirinya langsung menandatangani pernyataan yang disodorkan massa.

“Jadi sekarang yang ada hanya penataan alun-alun, karena memang tak ada pembangunan taman kota. Kami juga akan minta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) agar menyosialisasikan penataan yang dilakukan sekarang dengan benar,” jelasnya. Sementara Priatmo Adji menyatakan sepakat Alun-alun Kejaksan menjadi cagar budaya. Dengan demikian keberadaan dan fungsinya tidak boleh berubah.(Frans C. Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s