DPRD Kota Cirebon Berang, Disdik Istimewakan Sekolah Bekas RSBI

Kepala Disdik Kota Cirebon Anwar Sanusi (keempat dari kanan) bersama jajarannya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi C di Gedung DPRD.
Kepala Disdik Kota Cirebon Anwar Sanusi (keempat dari kanan) bersama jajarannya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi C di Gedung DPRD.

(Suara Gratia)Cirebon – Anggaran dana alokasi sebesar Rp 10 miliar untuk program pembebasan biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) untuk SMA/SMK Negeri dan Swasta tahun 2014 di Kota Cirebon. Diduga diselewengkan untuk mensubsidi sekolah bekas Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), sehingga program SPP gratis tidak bisa berjalan mulus.

Dana yang digunakan untuk mensubsidi bekas sekolah RSBI itu yakni sebesar Rp 1,2 miliar, untuk menutupi biaya operasional sekolah seperti biaya air dan biaya listrik yang mencapai Rp 30 juta per bulannya.

“Setelah rapat, kita baru tahu dari Rp 10 miliar anggaran, Rp 1,2 miliarnya sudah dipotong dulu untuk SMAN 2, SMAN 1, SMAN 6, dan SMKN 1 untuk biaya listrik dan air. Yang saya tidak terima ini kok ada empat sekolah yag mendapat perhatian istimewa. Memang kita akui itu adalah mantan sekolah RSBI,” ungkap Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Andie Rianto Lie, ditemui setelah menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Koa Cirebon di Gedung DPRD. Andi menyesalkan sikap Disdik yang tidak memberikan konfirmasi terlebih dahulu perihal penggunaan dana tersebut.

Pada awalnya, dalam rapat anggaran sebelumnya pihaknya bersama Pemerintah Kota Cirebon yang diwakili Wakil Walikota Nasrudin Azis telah sepakat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 ribu per siswa per bulan atau Rp 1,2 juta per tahun, untuk menggratiskan biaya SPP bagi siswa SMA/SMK Negeri dan Swasta khusus warga Kota Cirebon. “Memang dari anggaran Rp 10 miliar itu masih kurang sekitar Rp 3 miliar-an. Maka dari itu, akan kita tambahkan di APBD Perubahan,” imbuhnya.

Andi meminta anggaran yang sudah disepakati diberikan secara rata kepada sekolah penerima tanpa membeda-bedakan mana yang bekas RSBI atau mana yang bukan. “Memang sekolah RSBI itu membutuhkan banyak biaya. Oke lah. Cuma maksud saya itu, ya dari awal gitu loh, jadi dana yang kita sepakati dari awal jangan dipotong dulu.  Itu lah yang bikin saya masih gak sreg dengan caranya,” tegasnya. Dalam waktu dekat ini, pihaknya mendesak Disdik, meminta laporan keuangan dari bekas sekolah RSBI maupun sekolah reguler.

Ditempat yang sama, menurut Kepala Disdik Kota Cirebon Anwar Sanusi, biaya operasional bekas sekolah RSBI berbeda dengan sekolah reguler. Ia mencontohkan, biaya operasional SMA faforit seperti SMAN 1 berbeda dengan sekolah reguler di SMAN 9. Karena, desain ruangan dan fasilitas di bekas sekolah RSBI lebih representatif daripada sekolah reguler. “Biaya air dan listrik di sekolah RSBI mencapai Rp 300 juta per tahun,” ujarnya.(Frans C. Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s