Jelang Pemilu, KPID Jabar Ajak Lembaga Penyiaran Jaga Netralitas

kpid(Suara Gratia)Cirebon – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (KPID) Jabar mengajak seluruh lembaga penyiaran di Jabar untuk menjaga netralitas dalam materi siaran dalam masa kampanye Pemilu 9 April 2014 mendatang.

Menurut, Nursyawal Koordinator Bidang Isi Siaran KPID Jabar, dampak radio untuk kampanye sangat luar biasa, karena dapat menjangkau masyarakat luas, radio memiliki fans dan penggemar fanatik. “Karea radio merupakan meduim yang sangat dekat dengan pendengarnya. Itulah kuatnya pengaruh radio,” jelasnya saat ditemui disela-sela Sosialisasi Pemilu di Cirebon, Kamis 27/2.

Nursyawal menegaskan, pemilik atau pelaksana lembaga penyiaran harus berhati-hati serta betul-betul memberikan kesempatan kepada semua orang untuk dapat memanfaatkan kekuatan media tersebut. “Teman-teman lembaga penyiaran diminta untuk tidak hanya mendukung salah satu calon saja, tetapi semua Calon Legislatif dapat memanfaatkan secara proprosional dampak yang luar biasa dari radio,” tuturnya.

Ia berharap, sosialisasi ini dapat mengingatkan lembaga penyiaran untuk melaksanakan pemberitaan atau penyiaran Pemilu dan iklan kampanye sesuai dengan peraturan yang ada dan dilaksanakan dengan riang gembira, karena menurutnya, Pemilu itu bukan sesuatu yag menakutkan namun kegiatan yang biasa dan rutin, alamiah dalam masyarakat yang demokratis. “Jadi mudah-mudahan tidak seperti menghadapi perang, pemilu itu ya biasa-biasa saja,” imbuhnya.

Mengenai materi siaran dalam Pemilu, pihaknya meminta seluruh lembaga penyiaran khususnya radio memiliki kebijakan masing-masing dalam menyiarkan materi kampanye. “Silahkan saja diatur sendiri oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan seperti debat calon, jajak pendapat, dan rekam jejak, tapi panduannya adalah tidak berkaitan dengan materi kampanye seperti visi, misi, nama calon, ajakan memilih dan lainnya,” tegasnya.

Lebih jauh Nursyawal menambahkan, lembaga penyiaran wajib menjaga netralitasnya  dan jam siaran dilarang digunakan untuk kepetingan kelompok atau golongan tertentu termasuk diantaranya pemilik media. “Jadi pemilik media itu haros legowo tidak memaksakan kepentingannya ke dalam medianya,” pungkasnya.

Jika aturan ini dilanggar, maka KPI akan memberikan sanksi berupa teguran dan peringatan, seperti kartu kuning dalam sepak bola. Kartu kuning itu bisa berubah menjadi kartu merah, dalam hal ketika lembaga penyiaran tersebut memperpanjang izin, jika lembaga penyiaran mendapatkan banyak teguran (Kartu Kuning) maka izin itu tidak bisa dipenuhi.

Pengawasan yang dilakukan KPID Jabar dalam hal penyiaran pemilu pemberitaan dan materi kampanye. Dilakukan secara pasif yaitu, menerima aduan masyarakat melalui sms 0815 7310 7000, selain itu pihaknya secara rutin meminta rekaman siaran dari seluruh lembaga siaran tivi dan radio di Jawa Barat. Kalau ada indikasi pelanggaran pihaknya akan lansgung melakukan penindakan, dari mulai sanksi denda hingga penghentian siaran. “Seluruh laporan dari masyarakat akan langsung kami tindak lanjuti. Denda maksimum untuk radio Rp 500 juta, sementara untuk tivi sebesar Rp 5 miliar,” tutupnya.(Frans C. Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s