RSUD Kota Cirebon Kesulitan Pengadaan Obat

Ilustrasi. info-obat
Ilustrasi. info-obat

(Suara Gratia)Cirebon – Pasca pemberlakuakn program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunung Jati mengeluhkan sulitnya melakukan pengadaan obat akibat adanya sikap penolakan sebagian distributor obat untuk mengirimkannya. Pasalnya pemerintah menetapkan tarif baru.

Direktur RSUD Guung Jati Cirebon, Heru Purwanto mengatakan, sebagian distributor obat tidak mau mengirimkan obat, karena mereka menilai tarif baru yang ditetapkan pemerintah dibawah tarif lama atau lebih murah.

“Makanya kami jadi kesulitan mengadakan persediaan obat,” terangnya, kemarin usai menggelar pertemuan dengan Komisi C DPRD Kota Cirebon terkait BPJS di Gedung DPRD.

Pihaknya menyayangkan situasi itu karena berimbas pada terhambatnya pelayanan di rumah sakit. Oleh karena itu, pihaknya kemudian melakukan pembatasan pembelian obat tak lebih dari Rp 200 juta.

Heru menjelaskan, pemberlakuan program BPJS telah menyebabkan peningkatan kunjungan pasien ke rumah sakit. Kenaikan itu di antaranya terjadi pada pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 50%, rawat jalan 40%, dan rawat inap 30%.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Cabang BPJS Kota Cirebon Bona Evita menyatakan, tarif obat tersebut berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Jika ada penolakan terhadap distributor obat, a meminta untuk segera melapor. “Sejauh ini kami sdah tindaklanjuti ke pusat,” katanya.

Dia menegaskan, tidak boleh ada pembedaan dalam pelayanan kepada pasien sebagai prinsip sistem jaminan kesehatan nasional (JKN). Di Kota Cirebon, peserta pada program itu sendiri jampir mencapai 200 ribu jiwa, di antaranya terdiri dari 102.702 jiwa peserta Jamkesmas, 39.084 jiwa peserta Askes, 25.565 jiwa peserta Jamsostek, dan lainnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon Andi Rianto Lie mengatakan, pemerintah harus bisa menekan distributor obat untuk memberlakukan harga baru yang ditetapkannya. Jika distributor bersikeras menggunakan harga lama, rumah sakit berpeluang mengalami kerugian.

“Tarif obat lama kan memang lebih mahal dibanding tarif obat baru yang ditetapkan pemerintah. Kalau rumah sakit pakai tarif baru, obat bisa tak dikirim distributor. Tapi kalau menggunakan tarif lama, rumah sakit rugi, makanya pemerintah harus menekan distributor obat supaya pengadaan obat di rumah sakit tak sulit,” tandasnya.(Frans C. Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s