PPDB Jalur Gakin Menuai Masalah

Ilustrasi.net
Ilustrasi.net

(Suara Gratia)Cirebon – Peraturan wali kota (Perwali) yang mengharuskan penyediaan kuota keluarga miskin (gakin) minimal 20% pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2014, membuat pendaftar dari jalur ini membludak dan ‘menyingkirkan’ pendaftar non-gakin. Sehingga, perwali tersebut, mengundang keluhan dari para orang tua.

Dalam pasal 12 ayat 4 poin a Perwali, sekolah wajib menyediakan kuota bagi gakin. Sebagian besar sekolah menerima siswa gakin melebihi dari jumlah yang telah ditentukan yakni mencapai 50%, sementara dalam Perwali disebutkan jumlah siswa gakin sebesar 20% di setiap sekolah.

Salah satunya terjadi di SMP Negeri 4 Kota Cirebon dari kapasitas siswa 360, sebanyak 237 atau sekitar 65% di antaranya berasal dari jalur gakin dan prestasi.

Hal ini juga terjadi di SMPN 11 Kota Cirebon, dari kapasitas 324 siswa, sebanyak 196 atau sekitar 60% di antaranya dari jalur gakin dan prestasi. Jumlah itu terdiri dari 190 siswa dari jalur gakin dan enam siswa dari jalur prestasi.

Orang tua yang mendaftarkan anaknya melalui jalur reguler merasa kecewa dengan kondisi tersebut, pasalanya pendaftaran melalui jalur reguler lebih kompetitif dengan menggunakan NEM dan kuota tersisa.

Walaupun memiliki NEM tinggi, tidak sedikit siswa yang mendaftar melalui jalur reguler tersingkir dari sekolah yang diharapkannya, namun siswa gakin dan jalur prestasi dapat dengan mudah masuk ke sekolah yang diinginkannya.

Salah satu orang tua Dyah mengeluh, karena anaknya tidak bisa masuk ke SMAN 1, di sekolah ini anaknya tersingkir oleh siswa jalur gakin dan prestasi.

“Anak saya tersingkir dari SMAN 1, yang diterima dan diutamakan siswa jalur gakin, padahaln NEM anak saya mencuupi,” katanya.

Selain itu ia pun merasa khawatir jika anaknya tersingkir di sekolah lainnya. “Di SMAN 1 tidak masuk, jadi saya cari sekolah lainnya saja, tapi takut tidak diterima lagi,” bebernya.

Membludaknya siswa yang mendaftar melalui gakin, Dyah dan orang tua lainnya menduga bahwa status gakin tersebut direkayasa alias bodong.

Bahkan, berdasar informasi, ada pula pejabat pemda yang membuat SKTM bodong demi mendapatkan kemudahan memasukkan anaknya ke sekolah favorit. Selain membuat SKTM bodong, PPDB Kota Cirebon juga diduga “dikotori” praktik suap, di mana orang tua rela mengeluarkan uang agar sang anak masuk sekolah tujuan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cirebon Asep Dedi mengakui, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) lemah terkait penerbitan SKTM. Pasalnya, Dinsosnakertrans tak memiliki database warga miskin yang berhak menerima SKTM.

“Dinsosnakertrans tidak punya database warga yang laik mendapat SKTM. Makanya jadi begitu,” terangnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon Tata Kurniasasmita mengaku, pihaknya tak berwenang melakukan verifikasi atau validasi pemegang SKTM. Pihaknya hanya memeriksa kelengkapan berkas persyaratan administrasi PPDB.

“Untuk SKTM kewenangannya Dinsosnakertrans,” tuturnya.

Terkait kebijakan moratorium itu, dia pun tak menampik banyak kepala sekolah yang diprotes bahkan didatangi orang tua siswa. PPDB Kota Cirebon sendiri telah berlangsung sejak 1-10 Juli 2014.

Akibat fenomena banyaknya warga Kota Cirebon yang mendadak membuat SKTM untuk kepentingan PPDB, Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno sendiri Selasa (8/7) lalu telah menghentikan pendaftaran melalui jalur gakin.(Frans C. Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s