Forum PKL Kota Cirebon Ngadu ke Dewan

Satpol PP Kota Cirebon membongkar lapak PKL di Jalan Siliwangi.
Satpol PP Kota Cirebon membongkar lapak PKL di Jalan Siliwangi.

(Suara Gratia)Cirebon – Selasa (19/8) kemarin, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DRPD) Kota Cirebon di Jalan Siliwangi, didatangi puluhan orang yang tergabung dalam Forum Pedagang Kaki Lima (PKL). Mereka mendesak dewan mencabut larangan berjualan di sepanjang jalan protokol, karena penertiban tersebut dinilai telah merampas mata penghasilan mereka.

Ketua Forum PKL Agus Mulyadi mengatakan, pelarangan berjualan di jalan-jalan protokol seperti Jalan Siliwangi, Kartini, dan Wahidin, mengakibatkan PKL kehilangan sumber mata pencaharrian. Menurutnya, Pemerintah Kota Cirebon belum memberikan solusi yang pasti mengenai penataan PKL.

“PKL sudah kehilangan sumber pendapatannya, kami mau mencari nafkah dimana lagi. Sedangkan Wali Kota belum memberikan solusi ataupun jaminan tempat baru bagi PKL,” katanya saat ditemui usai rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Kota Cirebon, Selasa (19/8) kemarin.

Agus mengancam, jika tuntutan tersebut tidak diwujudkan maka dirinya akan mengerahkan massa lebih banyak lagi ke gedung dewan. Oleh karena itu, Agus bersama puluhan PKL mendatangi dewan dan meminta solusi melalui rapat dengar pendapat antara DPRD dengan PKL.

Sementara, Ketua DPRD Sementara Edi Suripno sekaliigus sebagai pemimpin dalam rapat dengar pendapat tersebut mengatakan, berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota dewan dan Forum PKL, pihaknya akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara Forum PKL dengan Wali Kota Cirebon sebagai eksekutif.

Edi didampingi  30 anggota dewan yang baru dilantik menyatakan, pihaknya belum menemukan jalan keluar, karena menurutnya, untuk memutuskan suatu kebijakan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Namun ia memastikan akan mencari alternatif untuk memecahkan masalah tersebut.

“Kita belum menemukan jalan keluarnya seperti apa. Apakah peraturannya dicabut atau mencari tempat yang baru untuk PKL,”  terangnya.

Ia menambahkan, apa yang dilakukan Wali Kota terkait penertiban PKL sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat DRPD, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Ketertiban Umum.

Edi menilai, PKL merupakan konsekuensi dari berkembangnya suatu kota seperti yang terjadi di kota-kota besar lainnya. DPRD menganggap, PKL bukan suatu masalah namun asset yang harus dikelola dengan baik.

“Untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak bisa secara instan bisa selesai. Dibutuhkan regulasi yang jelas,” tandasnya.(Frans C. Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s