Penegakkan Perda Miras di Kota Cirebon Tidak Berjalan Efektif

Audiensi anggota DPRD Kota Cirebon dengan Almanar.
Audiensi anggota DPRD Kota Cirebon dengan Almanar.

(Suara Gratia)Cirebon – Penegakkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon  Nomor 4 tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Mihol) di Kota Cirebon, tidak berjalan mulus. Karena kenyataan di lapangan masih banyak warung-warung kecil di pinggir jalan, tempat hiburan, dan hotel yang masih menjual Miras. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon pun kesulitan menindak para penjual Miras tersebut, karena kekurangan personel.

Hal ini muncul, saat audiensi Dengar Pendapat antara Aliansi Masyarakat Amar Maruf Nahi Munkar(Almanar) Cirebon dengan anggota DPRD Kota Cirebon.

Koordinator Umum Almanar Cirebon. Al-Marwi menyatakan, hingga saat ini pihaknya banyak mendapatkan laporan dari masyarakat, banyaknya warung-watung pinggir jalan, tempat hiburan, dan hotel yang menjual Miras. Berjualannya pun secara sembunyi-sembunyi yakni, dari yang ditutupi dengan berjualan barang dagangan sembako, dijual dengan cara pesanan, hingga dijual hanya kepada orang-orang tertentu saja.

“Mereka berjualannya kucing-kucingan. Di depan tokonya jualan sembako, padahal didalamnya juga menjual Miras,” katanya, Kamis (11/9) di Gedung DPRD Kota Cirebon.

Pihaknya pun menilai, Perda Miras di Kota Cirebon berjalan tidak efektif, karena hingga kini penjual Miras masih bebas berjualan tanpa tersentuh hukum, bahkan gudang penyimpanannya pun hingga kini masih beroperasi.

“Pelaksanaan/Penerapan Perda pelarangan Miras sangat belum efektif, karena terkesan hanya formalitas tanpa operasinalisasi semestinya,” terangnya.

Al-marwi meminta keseriusan dari Pemkot dan aparat untuk melarang, melacak, membongkar serta memberantas jaringan pengedar, pengkonsumsi Miras.

Sementara, menurut Kepala Satpo PP Kota Cirebon, Andi Armawan efektif atau tidak efektifnya Perda Miras hanya masyarakat yang dapat menilai. Hingga kini, dari tujuh kasus pihaknya sudah menyerahkan dua kasus pelarangan peredaran Miras ke Kejaksaan.

“Berkas-berkas dan barang buktinya sudah lengkap, kasus ini melibatkan penjual Miras di daerah Kesunean Kota Cirebon. Ancaman hukumannya adalah maksimal 6 bulan penjara atau denda Rp 50 juta,” katanya.

Andi mengaku, kesulitan menegakkan dan menerapkan Perda Miras karena kekurangan jumlah personel. Menurutnya, Kota Cirebon minimal memiliki 100 anggota Satpol PP.

“Menurut luas wilayah Kota Cirebon idealnya harus memiliki 150 hingga 250 anggota Satpol PP. Saat ini hanya memiliki 70 anggota, itu pun dibagi untuk pos-pos tugas lainnya. Jumlah anggota yang kita miliki sangat berpengaruh pada penegakkan Perda Miras,” tandasnya.(Frans C. Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s