Kontrol Penggunaan Rupiah, BI Berkoordinasi Dengan Polisi

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Aryo Setyoso.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Aryo Setyoso.

(Suara Gratia)Cirebon – Tindak pidana pada sistem pembayaran, Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA), pelanggaran atas kewajiban penggunaan uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta tindak pidana terhadap uang Rupiah dapat memberi kerugian bagi masyarakat maupun negara. Bahkan, bisnis KUPVA sangat rawan untuk disalahgunakan, antara lain untuk pencucian uang, pendanaan teroris, perdagangan narkotik, hingga penyelundupan.

Oleh karenanya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor (Polres) se-wilayah III Cirebon (Kota/Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) terkait penegakan hukum di bidang sistem pembayaran, KUPVA dan kewajiban penggunaan uang Rupiah, Kamis, 11/6.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Aryo Setyoso mengatakan, untuk mencegah berbagai kejahatan pada kegiatan usaha penukaran valuta asing, Bank Indonesia pada tanggal 11 September 2014 yang lalu telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

“Ketentuan ini mewajibkan semua KUPVA bukan bank untuk mendapat izin dari Bank Indonesia, dan diharapkan dapat mengurangi potensi risiko munculnya penyalahgunaan dan kejahatan,” ujarnya, Kamis 11/6.

Aryo melanjutkan, dari sisi penggunaan Rupiah, pada 31 Maret 2015, Bank Indonesia juga menerbitkan PBI Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Upaya penegakan hukum yang diatur dalam ketentuan ini diharapkan dapat mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia memiliki Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah sehingga wajib digunakan dalam kegiatan perekonomian di wilayah NKRI guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut Aryo mengatakan, semua pihak dilarang menolak mata uang rupiah sebagai alat pembayaran atau pemenuhan kewajiban transaksi di Indonesia, kecuali ada keragu-raguan bahwa uang rupiah tersebut tidak asli.(Frans C. Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s