Penggenangan Waduk Jatigede Cacat Hukum, Ini Kata DPR RI

Rike Diyah Pitaloka (kiri) , Arif Wibowo (tengah), dan KH. Maman Imanulhaq (kanan), saat memberikan keterangan kepada media di Majalengka.
Rike Diyah Pitaloka (kiri) , Arif Wibowo (tengah), dan KH. Maman Imanulhaq (kanan), saat memberikan keterangan kepada media di Majalengka.

(Suara Gratia)Cirebon – Presiden Joko Widodo didesak menunda penggenangan Waduk Jati Gede yang direncanakan berlangsung pada Senin, (31/8/2015) karena dinilai menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya peraturan presiden (Perpes) Nomor 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyakatan pembangunan Waduk Jatigede bertolak belakang dengan UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Hal itu terungkap ketika tiga orang anggota DPR RI menggelar pertemuan di Majalengka, Minggu 30/8. Ketiga wakil rakyat itu Arif Wibawo (PDIP), Rieke Diyah Pitaloka (PDIP) dan KH. Maman Imanulhaq (PKB).
Anggota DPR RI Komisi II, Arif Wibowo, pihaknya meminta, Perpes tersebut harap disempurnakan dengan memperhatikan semua prinsip dan ketentuan UU Nomor 2 tahun 2012.
“Cabut dan revisi dulu Perpes itu karena jelas itu cacat hukum, karena bertolak belakang dengan UU Nomor 2 tahun 2012,” katanya.
Bukan hanya melanggar konstitusi, lanjut Arif, pihaknya juga meminta agar pemerintah meninjau ulang inventarisasi pengadaan tanah, yang meliputi penerima ganti rugi dan klasifikasi subjek hak, objek hak meliputi tanah, bangunan, luas, dan data spasial pendukung.
“Pada prinsipnya masyarakat tidak menolak pembangunan Jatigede asalkan mengindahkan aturan dan kearifan lokal yang terjadi,” imbuhnya.
Menurutnya, persoalan sosial kemasyarakatan yang masih menyisahkan persoalan saat ini mengenai klasifikasi warga yang terkena dampaknya, ganti rugi kepemilikan hak atas tanah, dan mengenai relokasi warga yang terdampak dan pernah dijanjikan relokasi pembangunan perumahan, namun proyek itu tidak jelas realisasinya.
“Intinya kami meminta agar rencana penggenangan Waduk Jatigede besok ditangguhkan sampai dengan persoalan-persoalan yang terjadi saat ini diselesaikan,” ujarnya.
Anggota DPR RI Komisi VIII Maman Imanulhaq menyebutkan, ada 21 bangunan SD dan puluhan TK/PAUD dan madrasah yang tergusur akibat pembangunan Waduk Jatigede. Bahkan sampai saat ini masih belum jelas mau direlokasi kemana ribuan siswa tersebut.
“Ini menyangkut kelangsungan masa depan 1.730 siswa, termasuk dampak buruk psikis yang dialami anak-anak tersebut”, ungkapnya.
Maman mengatakan, proses pemindahan atau relokasi itu harus memperhatikan kearifan lokal termasuk situs-situs kepurbakalaan di Sumedang yang ditelentarkan tanpa direlokasi.
“Jangan seperti memindahkan kambing. Ini manusia. Harus difikirkan juga sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat,” tegasnya.(Frans C. Mokalu

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s