Mahasiswa Cirebon Tuntut Presiden Selesaikan Kasus Kebakaran Hutan

Demonstrasi Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan, menuntut Presiden menyelesaikan kasus kebakaran hutan.
Demonstrasi Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan Cirebon, menuntut Presiden menyelesaikan kasus kebakaran hutan.

(Suara Gratia)Cirebon – Puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan (AMPLI) Cirebon, blokir jalur Pantai Utara (Pantura) Cirebon. Dalam demonstrasi yang diwarnai dengan pembakaran ban bekas ini, mereka mendesak Pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla untuk mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus kebakaran hutan yang tiap tahun terjadi di Indonesia.

Menurut Kordinator Lapangan AMPLI, Frank, hutan Indonesia pernah dijuluki sebagai paru-paru dunia karena luas hutan Indonesia mencapai 97 juta hektar pada tahun 2000.

“Saat ini luas hutan kita semakin menipis. Pada kuruan waktu sembilan tahun saja luas hutan Indonesia hanya tinggal 88 juta hektar, ironis bukan?,” teriaknya dari atas truk yang sempat disandera para demonstran tersebut, Rabu 23/9.

Frank mengatakan, mayoritas kebakaran hutan terjadi di pulau Kalimantan dan Sumatra, bahkan kebakaran hutan ini sudah berlangsung selama 17 tahun. Kondisi ini berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar.

“Akibat kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun, kualitas udara di Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan sangat buruk. Hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Ia melanjutkan, anggaran sebesar Rp 6 trilyun yang dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup semestinya cukup untuk merevitalisasi hutan di Indonesia.

“Pada anggaran APBN 2015 anggaran Kementerian Lingkungan Hidup, sangat jauh dari cukup untuk merevitalisasi hutan Indonesia,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla melakukan pembiaran kasus kebakaran hutan di Indonesia. Dirinya pun menilai, kebakaran hutan ini penuh konspirasi dari pihak asing dalam rangka mega proyek pembukaan perkebunan sawit.

“Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sudah berlaku sejak lama. Namun, pasal ini seolah tidak pernah disentuh. Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Joko Widodo – Jusuf kalla,” katanya.

Oleh karenanya, AMPLI menuntut Presiden bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang membakar hutan secara tidak bertanggung jawab, selain itu mereka juga menuntut pemberlakuakn undag-undang nomor 18 tahun 2013.

“Kami menuntut presiden untuk segera menyelesaikan kebakaran hutan di Indonesia dan secepatnya merevitalisasi hutan Indonesia,” tutupnya.(Frans C. Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s