Tidak Bisa Bayar Denda Terpidana Lebih Pilih Pasang Badan

Ilustrasi.

Ilustrasi.

(Suara Gratia)Cirebon – Tidak bisa bayar denda, terpidana lebih pilih pasang badan. Karena, kebanyakan terpidana tidak memiiki uang untuk membayarnya, terlebih uang denda tersebut jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.
Hal ini terungkap dalam jumpa pers jajaran Kejaksaan Negeri Cirebon, Kamis 15/10 lalu.Dalam pertemuan itu pun terungkap, piutang dari uang pengganti, denda nontilang dan denda tilang Kejaksaan Negeri Cirebon yang mencapai lebih dari Rp 31,8 miliar sampai saat ini tidak bisa dieksekusi.
Nilai terbesar dari piutang sebesar itu bersumber dari denda yang harus dibayarkan terpidana perkara penyalahgunaan narkotika sebesar Rp 26,8 miliar.
Berikutnya uang pengganti Rp 5 miliar yang seharusnya dibayarkan oleh terpidana perkara korupsi. Sisanya denda tilang sebesar Rp 48 juta.
Menurut Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Cirebon, Pitoyo, nilai denda sebesar itu dari 21 perkara sisa tahun lalu, selama kurun waktu Januari-September 2015.
Ia menjelaskan, uang pengganti adalah hasil korupsi yang harus dibayarkan terpidana dalam suatu perkara korupsi. Biasanya uang pengganti dibayarkan terpidana ketika putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
Denda yang harus dibayarkan terpidana narkotika pun belum bisa dieksekusi karena terpidana masih menjalani pidana pokoknya.
“Setelah selesai menjalani masa hukuman pidana pokoknya, barulah diberi pilihan mau membayar denda atau menjalani hukuman penjara tambahan,” katanya, Kamis 15/10.
Dikatakannya, besarnya uang denda karena dalam perkara pidana narkotika, denda minimal yang ditetapkan sebesar Rp 800 juta.
Sementara itu untuk denda tilang yang belum terbayarkan sebesar Rp 48 juta.
“Denda tilang memang agak susah ditagihkan karena banyak alamat yang tidak jelas. Kalaupun alamatnya jelas, tapi ada di luar kota,” imbuhnya.
Keterangan serupa disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus, Nusirwan. Menurutnya, uang pengganti sebesar Rp 5 miliar dari 33 perkara, juga belum bisa dieksekusi karena terpidana masih menjalani pidana pokok.
Baik Kasi Pidum maupun Pidsus mengakui pesimis, piutang sebesar itu bisa dieksekusi karena biasanya, terpidana lebih memilih pasang badan ketimbang membayar denda atau uang pengganti.
“Kalau melihat kebiasaannya, terpidana lebih memilih pasang badan ketimbang membayar denda atau uang pengganti,” kata Nusirwan.
Menurut Nusirwan, untuk perkara korupsi, nilai uang pengembalian uang negara, selama kurun waktu 9 bulan ini sebesar Rp 150 juta.(Frans C. Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s