Buruh Cirebon Tolak PP Nomor 78 Tahun 2015

Demonstrsai buruh Cirebon menolak PP Nomor 78 Tahun 2015.

Demonstrasi buruh Cirebon menolak PP Nomor 78 Tahun 2015.

(Suara Gratia)Cirebon – Menjelang pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 menuai penolakan keras dari kaum buruh. Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Cirebon mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon, Kamis (5/11).

Mereka menilai diterbitkannya PP tersebut sangat inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 dan UU ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
Dalam orasinya, massa menuntut Bupati Cirebon mengirimkan rekomendasi kepada Presiden RI Joko Widodo agar menolak PP Nomor 78 Tahun 2015 karena dinilai sangat merugikan kaum buruh. Pasalnya, dalam PP itu Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi dasar penetapan upah minimum akan ditinjau setiap lima tahun sekali.Perwakilan Aliansi Buruh Cirebon sekaligus Ketua Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya, Asep Feri Hartono mengatakan, Serikat Pekerja yang tidak dilibatkan dalam kenaikan upah minimum pun sangat disesalkan.
Menurutnya, keterlibatan Serikat Pekerja dalam penentuan kenaikan upah minimum merupakan sesuatu yang sangat prinsipil.
“Di seluruh dunia kenaikan upah selalu melibatkan serikat pekerja. Dengan menetapkan formula upah sebatas inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, maka pemerintahan Jokowi-JK telah merampas hak serikat pekerja untuk terlibat dalam menentukan kenaikan upah minimum,” katanya, Kamis 5/11.
Karena itulah pihaknya menuntut agar serikat pekerja melalui wakilnya yang duduk dalam Dewan Pengupahan harus dilibatkan dalam menentukan kenaikan upah minimum.
Pada prinsipnya, kata Asep, kenaikan upah minimum wajib dirundingkan dengan serikat pekerja. Selain itu, pihaknya juga meminta Pemerintah untuk menghentikan segala pembahasan terkait dengan PP Nomor 78 Tahun 2015.
“Kami meminta struktur dan skala kenaikan upah menjadi wajib, jika tidak kami minta ada sanksi pidananya, terutama bagi buruh yang masa kerjanya di atas satu tahun. Tolak upah murah dan naikkan UMK Kabupaten Cirebon sebesar 40 persen,” pungkasnya.
Ratusan massa yang berasal dari berbagai serikat ketenagakerjaan datang dengan memakai berbagai macam atribut. Mereka pun membentangkan berbagai spanduk yang bertuliskan penolakan keras terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015 karena dinilai sangat merugikan buruh.
Hingga pihak Disnakertrans Kabupaten Cirebon mengundang beberapa perwakilan mereka untuk beraudiensi. Selesai beraudiensi, massa bergeser menuju kantor Bupati Cirebon.(Frans C. Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s