Kantor Imigrasi Cirebon akan Lebih Toleran Tangani WNA Bermasalah

Menkumham Yasonna Laoly (batik merah biru) tengah berbincang dengan warga saat melakukan kunjungan di Kantor Imigrasi Cirebon.
Menkumham Yasonna Laoly (batik merah biru) tengah berbincang dengan warga saat melakukan kunjungan di Kantor Imigrasi Klas II Cirebon.

(Suara Gratia)Cirebon – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meminta Kantor Imigrasi tidak over acting dalam penanganan Warga Negara Asing (WNA) yang terkena masalah administrasi. Hal itu dikatakannya saat mengunjungi Kantor Imigrasi Klas II Cirebon, Senin 16/11.

“Kantor Imigrasi jaga pengawasan WNA dengan baik, tak perlu over acting meski tetap perlu memegang aturan,” tegasnya, Senin 16/11, seusai memberi pengarahan kepada seluruh petugas imigrasi di aula Kantor Imigrasi Klas II Cirebon, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon.Ia melanjutkan, Kantor Imigrasi agar lebih toleran terhadap WNA dan memfokuskan pada pelanggaran yang lebih berat.
“Seperti izin tinggal, WNA yang memiliki izin wisata namun saat diketahui tidak sedang berwisata, paling tidak ia mendapat toleransi dari sanksi keimigrasian,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Klas II Cirebon Eko Budianto menyebutkan, hingga kini sedikitnya sudah 18 orang WNA yang dideportasi. Rata-rata, pelanggaran WNA yang ada di Cirebon akibat tidak memiliki dokumen hingga penyalahgunaan izin tinggal.
“Hanya memang pengawasan terhadap WNA tak lepas dari kurangnya sumber daya manusia pada kantor imigrasi,” katanya.
Namun begitu, dia menegaskan penegakan aturan tidak akan menjadi lemah.
“Menkumham telah memberikan pengarahan kepada kantor imigrasi untik memfokuskan pengawasan atas WNA pada pelanggaran yang lebih berbobot,” imbuhnya.
Menurutnya, tidak sedikit perusahaan yang enggan melaporkan keberadaan pekerja asing, sehingga menyulitkan pihaknya untuk melakukan pengawasan WNA yang bekerja di Cirebon
“Perusahaan sulit sekali melaporkan keberadaan pekerja asing apalagi yang berkaitan dengan indikasi penyalahgunaan izin tinggal atau keharusan membayar pajak yang mahal. Jadi selama ini kami hanya menunggu laporan,” ungkapnya.
Padahal, perusahaan yang tidak melaporkan adanya pekerja asing terancam sanksi satu tahun kurungan penjara atau denda Rp100 juta.(Frans C Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s