KRONOLOGIS PERMASALAHAN SEGMEN BATAS KOTA CIREBON DENGAN KABUPATEN CIREBON

Ratusan warga Kelurahan Sukapura melakukan demonstrasi di depan Balai Kota Cirebon.
Ratusan warga Kelurahan Sukapura melakukan demonstrasi di depan Balai Kota Cirebon.

Polemik mengenai Batas Wilayah Kota Cirebon dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramatmulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujung Jaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanakan, Tanjungsiang, Compreng Patokbeusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.PP Nomor 35 Tahun 1986 tersebut diatas tidak menyebutkan adanya perluasan wilayah namun terdapat Peta Administrasi Kecamatan yang didalamnya harus disempurnakan penataan wilayah administrasi.
Pada Tahun 1991 s.d 1995, dengan difasilitasi oleh Pembantu Gubernur Wilayah III Cirebon dilakukan pembahasan – pembahasan antara Pemerintah Kotamadya Dt. II Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Dt. II Cirebon.
Tahun 1996 s.d 2005, tidak ada kegiatan/kefakuman dalam rangka upaya penyelesaian penegasan batas daerah antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon.
Tahun 2006, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
Tahun 2007, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi penyelesaian penegasan batas daerah Kota dan Kabupaten Cirebon dengan menghasilkan Berita Acara Kesepakatan dari 25 titik koordinat batas daerah telah disepakati 18 titik koordinat dan 7(tujuh) titik koordinat belum disepakati (2 titik di wilayah Kelurahan Sukapura, 3 titik di wilayah Kelurahan Pekiringan, serta 2 titik di wilayah Kelurahan Pegambiran)
Tahun 2010, dari 25 Titik Koordinat / Pilar Batas Utama (PBU) telah disepakati 18(delapan belas) PBU.
Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pendoman Penegasan Batas Daerah yang menyebutkan dalam Pasal 26 s.d Pasal 32 tentang Mekanisme/Tahapan dan waktu penyelesaian batas daerah, bahwa : Penyelesain perselisihan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dilakukan paling lama 6(enam) bulan atau melalui 3(tiga) kali rapat.
Tahun 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi rapat pembahasan batas daerah antara Kabupaten dan Kota Cirebon terhadap 7(tujuh) titik koordinat pilar batas namun sampai dengan saat itu belum ada kesepakatan.
Tahun 2014 :
Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Batas Daerah Lintas antar Kabupaten /Kota oleh BKPP Wilayah III Cirebon di Gedung Negara di hadiri oleh Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri, Topdam III Siliwangi, Pemerintah Provinsi Jawa barat, Pemerintah Kabupaten/Kota Cirebon, dengan hasil :
Dilaksanakan peninjauan lapangan terhadap kondisi eksisting terhadap beberapa titik yang dipermasalahkan.
Disepakati akan difasilitasi kembali penyelesaiannya oleh Provinsi dan Kemendagri.
Pembahasan 7(tujuh) titik PBU yang belum disepakati telah sampai pada tahap mediasi oleh Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Pemerintah Umum dengan menawarkan draft Peta dan draft Permendagri ke-1 pada pertemuan Rapat Koordinasi Penyusunan Permendagri Batas Daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tanggal 24 s.d 25 Agustus 2014 yang bertempat di Palace Hotel Cianjur. Draft Peta dan Permendagri ke-1 tersebut sebagai bahan untuk dipelajari atau dibahas oleh TPBD masing-masing, dan apabila setuju dengan draft tersebut maka diminta untuk menandatangani.
Pemerintah Kota Cirebon tidak menyetujui draft peta ke-1 dan mengajukan keberatan atas draft tersebut pada tanggal 27 Nopember 2014.
Kemendagri menyampaikan usulan draft peta ke-2 dan Permendagri ke-2 untuk dibahas pada pertemuan tanggal 4 Desember 2014 di Gedung Sate.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi internal TPBD Kota Cirebon, draft peta dan Permendagri ke-2 telah disetujui oleh Pemerintah Kota Cirebon, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak menyetujui draft tersebut dan tetap menyetujui draft ke-1
Tahun 2015 :
Pembahasan ke-3 atau yang terakhir antara Pemerintah Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 di Ruang Ciremai Gedung Sate yang dihadiri oleh TPBD Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri, pada pertemuan tersebut Pemerintah Kota Cirebon tetap setuju terhadap Peta dan Draft Permendagri ke-2, sementara Kabupaten Cirebon meminta perubahan garis Titik Koordinat 07,08,09 tetap menjadi wilayah Desa TUK Kabupaten Cirebon.
Dari 3(tiga) kali pertemuan yang difasilitasi dan di mediasi oleh TPBD Provinsi Jawa Barat dan Kemendagri, menghasilkan kesimpulan Tidak Sepakat.
Sesuai Pasal 28 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas daerah, perselisihan batas daerah diambil oleh Gubernur dengan melakukan antara lain :
Gubernur memutuskan perselisihan batas daerah.
Apabila Gubernur tidak dapat mengambil keputusan maka Gubernur menyerahkan proses selanjutnya kepada Kemendagri
Tanggal 10 September 2015 bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung Sate dilaksanakan acara pertemuan penyelesaian batas daerah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, dihadiri oleh jajaran TPBD Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Kemendagri, Bupati Cirebon serta Sekretaris Daerah Kota Cirebon beserta jajarannya.
Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pembinaan pemerintahan dan masukan TPBD Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa batas daerah Kabupaten Cirebon dan kota Cirebon menggunakan Draft Permendagri berikut Peta ke-2 yaitu wilayah Pilang Setrayasa dan wilayah Krematorium sebelah timur Gedung DKP3 Kota Cirebon masuk kedalam wilayah Kabupaten Cirebon, sementara wilayah Tuk (Belakang CSB Mall ke selatan sampai Jl. Citra Remaja belakang Dinsosnakertran) masuk wilayah Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon. Batas Wilayah ini lokasinya ditengah-tengah antara Jalan Cipto MK dengan Sungai Kijing (banjir kanal) depan Perumahan Taman Cipto MK.

Tahun 2016 :
Menyikapi banyaknya asiprasi dari masyarakat sekitar perbatasan, pada tanggal 8 Januari 2016 Walikota Cirebon mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi persiapan penyelesaian penetapan Batas Daerah Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon dengan mengundang :
TPBD Kota Cirebon;
Pimpinan dan Ketua Komisi DPRD Kota Cirebon;
Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon;
Staf Ahli Walikota Cirebon;
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Cirebon.
Pada saat penyelenggaraan rapat tersebut, TPBD Provinsi Jawa Barat datang berkunjung ke lokasi rapat sambil membawa draft peta ke-2 yang sudah ditanda tangani sebelumnya oleh Bupati Cirebon dan harus segera ditanda tangani oleh Walikota Cirebon.
Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 dilaksanakan rapat dengar pendapat antara Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon serta masyarakat dari RW.01, 02, dan 10 Kelurahan Sukapura.
Perwakilan Warga Sukapura, Pilang dan Setrayasa menghendaki agar wilayahnya tetap menjadi bagian dari wilayah Kota Cirebon.
Walikota Cirebon menyampaikan bahwa permasalahan batas wilayah sudah dilakukan penyelesaiannya melalui mekanisme aturan yang berlaku. Walikota juga mengapresiasi masukan dan keinginan dari masyarakat Sukapura dan sekitarnya.

Sumber :

Bagian Humas dan Protokol

Sekretariat Daerah Kota Cirebon

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s