Terjaring Operasi Yustisi, Ratusan Warga Kota Cirebon Didenda Rp 25.000

Disdukcapil Kota Cirebon menggelar Operasi Yustisi di Jl. Pulasaren.

Disdukcapil Kota Cirebon menggelar Operasi Yustisi di Jl. Pulasaren.

(Suara Gratia)Cirebon – Sebanyak 126 warga harus membayar denda sebesar Rp 25.00 karena terjaring dalam operasi yustisi. Operasi ini merupakan operasi gabungan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Perhubungan, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, operasi yustisi juga melibatkan personel TNI dan Polri, Kamis (14/4).

Warga yang terjaring operasi di sekitar Jl. Pulasaren ini karena tidak membawa atau memiliki KTP Elektronik, yang merupakan identitas wajib dibawa saat bepergian atau keluar rumah.
Setelah dilakukan sidang tindak pidana ringan oleh hakim yang dilakukan di tempat, mereka yang terjaring dikenakan denda Rp 25.000 per orang.
Kepala Disdukcapil Kota Cirebon Sanusi, memgatakan, walaupun membawa KTP yang masih berlaku, kalau bukan KTP Elektronik tetap harus membayar denda, karena berdasarkan Perpres 112 tahun 2013 menyebutkan KTP nonelektronik sudah habis masa berlakunya pada Desember 2014 lalu.
“Untuk tahun 2016, operasi yustisi kali ini baru yang pertama,” katanya, Kamis 14/4.
Sanusi menyatakan, denda yang dikenakan tahun ini mengalami kenaikan sebesar 63 persen.
“Sekarang denda yang dikenakan kepada pelanggar sebesar Rp 25.000, naik Rp 10.000 dari tahun lalu sebesar Rp 15.000,” ujarnya.
Namun, denda sebesar itu masih jauh dari ketentuan, pasalnya sesuai UU denda maksimal adalah sebesar Rp 50.000 per orang.
Sementara, sejumlah warga marah-marah karena aktifitasnya terhambat.
“Saya ada urusan penting yang harus segera dilakukan. Hanya karena urusan KTP elektronik, urusan saya jadi terbengkalai,” ujar seorang laki-laki muda yang terjaring operasi.
Selain itu, sejumlah warga lainnya berdalih sudah mengajukan permohonan pembuatan KTP elektronik bahkan sudah dilakukan perekaman data, namun belum juga menerima KTP elektronik.
Namun, saat petugas Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon, melakukan pengecekan melalui data kependudukan yang sudah online secara nasional, dalih mereka tidak bisa dibuktikan.
Menurut Ketua RW 5 Kebon Kelapa Timur Kelurahan/Kecamatan Kejaksan Kusnadi, operasi yustisi akan memaksa warga untuk segera memiliki KTP Elektronik.
“Sampai saat ini masih saja ada warga yang belum melakukan perekaman data untuk membuat KTP elektronik, dengan alasan belum sempat. Tapi kalau sering dilakukan operasi yustisi pasti mereka akan meluangkan waktu untuk membuat KTP elektronik,” ucapnya.(Frans C Mokalu)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s