Kasus Intolerasni di Jabar Tertinggi di Indonesia

Seminar dan Workshop bertajuk Peran Pemerintah Lokal dan Upaya Mendorong Inklusifisme di Masyarakat di Kota Cirebon.

Seminar dan Workshop bertajuk Peran Pemerintah Lokal dan Upaya Mendorong Inklusifisme di Masyarakat di Kota Cirebon.

(Suara Gratia)Cirebon – Kasus intoleransi di Jawa Barat tertinggi se-Indonesia. Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid mengungkapkan, berdasar survei yang dilakukan pihaknya. Tingginya kasus intoleransi di Jabar juga dapat dilihat dari banyaknya pelaku bom bunuh diri yang tercatat asal Jabar. Selain Jabar, provinsi lain yang menempati urutan tertinggi kasus intoleransi yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Jabar masih juara dalam kasus intoleransi atau kekerasan berkedok agama,” katanya, seusai Seminar dan Workshop bertajuk Peran Pemerintah Lokal dan Upaya Mendorong Inklusifisme di Masyarakat, di Kota Cirebon, Selasa 08/08/2016.
Secara umum, berdasar survei yang dilakukan pihaknya, masih ada 7,7% atau setara dengan 11 juta penduduk Indonesia yang melakukan tindakan radikal. Untuk menangani persoalan intoleransi dan perlindungan kelompok lemah dan marginal, pihaknya merekomendasikan keterlibatan desa.
“Ciptakan desa-desa terinklusi karena Indonesia menjadi inspirasi negara lain terkait keragaman,” katanya.
Dia mengungkapkan keprihatinannya atas kasus intoleransi di Indonesia yang disinyalir terjadi sejak 1980-an.
“Secara umum, kasus intoleransi di Indonesia tak lepas dari peran aktivis luar negeri yang menyebarluaskan ideologinya. Ideologi itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dari situ, muncul polisi-polisi moral yang kemudian memicu konflik,” ungkapnya.
Kasus intoleransi, menurutnya, tak lepas dari pemahaman sempit tentang agama dari para polisi moral. Dalam sejarah, tegasnya, tak ada perang karena agama.
Dia pun meyakini, masyarakat Jabar dapat mengubah fenomena tingginya kasus intoleransi di Jabar dengan kulturnya. Dia memandang, para kepala desa pun harus berupaya menguatkan kebaikan budaya dan keyakinan masyarakatnya untuk menghindarkan diri dari intoleransi.
Dalam kesempatan itu, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang hadir tampak keras mengkritisi kebijakan pemerintah pusat terhadap desa. Menurutnya, bantuan pemerintah pusat seperti dana desa tidaklah dapat dimaknai sebagai pemberian.
“Pusat bukan memberi, itu kan memang hak desa,” katanya.
Dia menyatakan, pendapatan negara sejatinya berasal dari retribusi-retribusi desa.
“Dengan begitu, bantuan dari pusat sesungguhnya hanyalah pemenuhan hak bagi desa. Situasi itu bahkan disebutnya bukanlah otonomi desa,” imbuhnya.
Tingginya kasus intoleransi di Jabar, disebutnya tak lepas dari kultur masyarakat Jabar yang pendiam.
“Ketika suatu pemahaman dari luar masuk, tak ada ruang perlawanan kebudayaan dari masyarakat Jabar,” katanya.
Karenanya, dia menilai, diperlukan penguatan kebudayaan, dalam hal ini di desa-desa.
“Tokoh kebudayaan di tiap desa selayaknya dijadikan panutan, bahkan kepala desa, alih-alih kepala desa dipilih warga layaknya pilkada,” pungkasnya.(Frans C Mokalu)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s