Perda KTR di Kota Cirebon Belum Efektif

Pemasangan stiker KTR di angkutan umum.

Pemasangan stiker KTR di angkutan umum.

(Suara Gratia)Cirebon – Pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2015 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Cirebon belum efektif. Karena masih banyak orang yang masih merokok, baik di perkantoran maupun tempat yang dijadikan KTR.
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon telah memberlakukan Perda KTR sejak Minggu (25/09/2016). Sekaligus secara efektif akan memberlakukan sanksi bagi pelanggarnya, baik berupa kurungan hingga denda jutaan rupiah.
Namun, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon belum berencana menindak pelanggar perda dalam minggu ini.Menurut Kepala Satpol PP Kota Cirebon, Andi Armawan, sosialisasi belum menyeluruh.
“Kami belum bisa menindak dalam minggu ini, kami akui ada keterbatasan. Tapi minggu depan, kami siap mengecek pemberlakuan Perda KTR dengan mendatangi langsung kantor-kantor,” katanya, Senin 26/09/2016.
Kawasan tanpa rokok sendiri meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, maupun tempat umum lain yang ditetapkan.
Sanksi bagi pelanggar Perda KTR masing-masing berupa kurungan 30 hari atau denda Rp 10 juta bagi pelanggar yang menjadi penanggungjawab atau pimpinan institusi.
“Sebelum vonis pengadilan dijatuhkan, akan ada pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp 5 juta. Bagi pelanggar dari kalangan produsen, penjual, pengiklan, dan promotor, diancam hukuman kurungan 30 hari atau denda Rp 5 juta, dengan pembebanan biaya paksa penegakan hukum Rp 2,5 juta atau penahanan sementara KTP,” terangnya.
Sementara bagi perokok, sanksi pidana berupa kurungan tiga hari atau denda Rp 100 ribu, dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum Rp 50 ribu.
“Dalam penegakan Perda KTR di instansi pemerintahan, pimpinan atau penanggungjawab instansi wajib memasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan penggunaan rokok di institusinya yang masuk KTR,” katanya.
Namun, dia mengakui, perkantoran yang memiliki ruang khusus merokok masih bisa dihitung jari.
“Kita harap walaupun belum diwajibkan setiap instansi dilengkapi ruangan khusus merokok. Kalau sampai sekarang belum punya, perokok diwajibkan keluar ruangan,” imbuhnya.
Sementara, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Cirebon, Imam Reza Hakiki mengaku, belum banyak hotel dan restoran yang mengetahui implementasi perda tersebut.
“Di beberapa hotel dan restoran masih ada asbak. Artinya belum banyak yang tahu Perda itu sudah diberlakukan berokut sanksinya,” ujarnya.
Pihaknya meminta pemkot memperjelas implementasi Perda KTR. Namun di sisi lain, dia memastikan, PHRI mendukung Perda KTR.(Frans C Mokalu)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s