PLTU Cirebon Ditetapkan Sebagai Obvitnas

Wakil Presiden Direktur PT Cirebon Electric Power Heru Dewanto (kiri) dan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM Zainal Arifin (kanan).

Wakil Presiden Direktur PT Cirebon Electric Power Heru Dewanto (kiri) dan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM Zainal Arifin (kanan).

(Suara Gratia)Cirebon – Setelah melalui sejumlah kajian dan evaluasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas). Penetapan ini dituangkan dalam SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) no. 7102/K/93/MEM/2016 tertanggal 20 September 2016.
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM Zainal Arifin mengatakan, PLTU Cirebon merupakan obvitnas ke-303 yang ditetapkan oleh pihaknya.“Saat ini, ada 303 kawasan dalam lingkup Energi dan Sumber Daya Mineral yang memiliki status Obyek Vital Nasional,” katanya, Kamis 20/10/2016.
Setelah berstatus Obvitnas, PLTU Cirebon mendapatkan hak untuk mendapatkan pengamanan yang lebih maksimal karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Disamping itu, perusahaan ini memiliki sejumlah kewajiban, diantaranya adalah wajib menyerahkan laporan tertulis kepada Kementerian ESDM setiap 6 bulan.
“Selama periode 5 tahun pertama akan kami pantau. Kalau ada ketentuan yang dilanggar akan kami cabut status Obvitnasnya,” ujarnya.
Wakil Direktur PT Cirebon Electric Power Heru Dewanto menyatakan, status Obvitnas merupakan bentuk pengakuan pemerintah, dan bentuk komitmen pemerintah pada Pembangunan Infrastruktur Nasional.
“Kami berkomitmen menjadi pembangkit listrik yang paling reliable, yang mampu secara konsisten memberikan supply listrik kepada PLN untuk menjamin pasokan listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali,” ujarnya.
Menurutnya, untuk mendapatkan status Obvitnas memerlukan proses yang panjang dan waktu yang lama, karena PLTU harus memenuhi sejumlah kriteria, diantaranya adalah, program Corporate Social Responsibility (CSR) berjalan dengan baik, tidak mencemari lingkungan, dan status tanah perusahaan tidak bermasalah.
“Sejak beroperasionalnya PLTU tahun 2012, baru pada tahun 2016 ditetapkan sebagai Obvitnas, karena proses pemenuhan persyaratan yang tidak mudah,” katanya.
Heru mengungkapkan, pemerintah memiliki prioritas dalam pembangunan infrastruktur salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan listrik 35 ribu Megawatt hingga tahun 2019.
“Kebutuhan listrik masyarakat naik hampir 9 persen per tahun. Kalau tidak terpenuhi maka Indonesia bisa krisis listrik,” tuturnya.
Saat ini, dengan kapasitas 1 x 660 MW, PLTU Cirebon menambah pasokan listrik 500 GWH per tahun dan menjadikan PLTU Cirebon sebagai penopang utama grid Jawa – Bali – Madura.(Frans C Mokalu)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s