Wali Kota Cirebon : “Dipecatnya Kepala Sekolah di Bandung Contoh yang Baik”

Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis.

Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis.

(Suara Gratia)Cirebon – Dipecatnya 9 Kepala Sekolah di Bandung Jawa Barat, karena tersangkut kasus pungutan liar (Pungli). Membuat Wali Kota Cirebon Narsudin Azis, memperketat pengawasan di semua lini pelayanan masyarakat, bahkan kasus di Bandung itu akan dijadikan contoh dalam memberikan sanksi bagi jajarannya yang kedapatan melakukan praktek pungli.
Menurut Nasrudin Azis, dipecatnya kepala sekolah di Bandung yang tersangkut kasus pungli merupakan contoh yang baik bagi tegaknya suatu aturan.
“Menurut saya itu contoh yang bagus. Menjadi contoh juga untuk Kota Cirebon,” katanya.Azis melanjutkan, yang terpenting bukan membesar-besarkan pemberian sanksi atau hukuman kepada pelaku pungli, tapi yang paling penting adalah bagaimana menekan dan mencegah praktek pungli di segala lini pelayanan masyarakat.
“Bukan mengekspos masalah hukumannya, tapi bagaimana semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) kita, tidak melakukan pungli. Itu yang paling utama,” pungkasnya.
Pihaknya sendiri, akan menindak tegas bagi kepala sekolah yang terbukti melakukan pungli.
“Langsung ditindak tegas. Tidak hanya kepala sekolah saja, tapi ini juga berlaku bagi kepala dinas yang lainnya,” katanya, Jumat 21/10/2016.
Azis mengatakan, apapun pungutannya harus bisa dipertangungjawabkan. Karena sekolah merupakan tanggungjawab bersama antara pihak sekolah dengan orang tua.
“Harus ada payung hukumnya. Berdasarkan kesepakatan mengenai jumlahnya berapa, peruntukannya apa, dan sebagainya,” katanya.
Ia meminta kepada masyarakat, untuk langsung melapor jika ada bawahannya yang terbukti melakukan pungli.
“Langsung laporkan. Kita terbuka untuk itu,” tuturnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Jaja Sulaeman mengatakan, untuk mencegah praktek pungli ia sendiri akan terjun langsung ke lapangan menemui Kepala Sekolah, guru-guru, anak didik, dan orang tua, memberikan peringatan sekaligus sosialisasi larangan praktek pungli.
“Saya akan temui langsung Kepala Sekolahnya, guru-guru dan lainnya,” ujarnya.
Namun, ia menjelaskan, masyarakat harus dapat membedakan antara pungli dengan sumbangan.
“Pungutan adalah keputusan sepihak. Kalau sumbangan, dirapatkan antara orang tua dan komite sekolah semuanya sepakat, itu clear. Kalau pungutan tidak boleh lah,” katanya.(Frans C Mokalu)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s