BI Cirebon Akan Tertibkan Money Changer Ilegal

Kepala KPw BI Cirebon, Abdul Majid Ikram.

(Suara Gratia)Cirebon – Bank Indonesia Cirebon akan menertibkan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau Money Changer ilegal. Perusahaan itu, diberi batas waktu hingga 7 April 2017 untuk mengurus perizinan. Setelah berakhirnya batas waktu, BI yang didukung Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), akan mencabut izin usaha atau menutup perusahaan penukaran valuta asing tersebut.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon, Abdul Majid Ikram, menyatakan, paling lambat perusahaan penukaran valuta asing itu diberikan waktu hingga 7 April 2017 untuk melegalkan perusahaaanya.
“Terakhir 7 April 2017 kami wajibkan bagi penyelenggara KUPVA BB memiliki izin dari Bank Indonesia,” katanya, Kamis 16/03/2017.
Menurutnya, pengaturan perizinan dan kontrol terhadap KUPVA BB sangat penting untuk pengawasan. Sehingga, perusahaan itu tidak disalahgunakan untuk transaksi keuangan ilegal.
“Pengawasan sangat diperlukan untuk mencegah money changer ini dimanfaatkan untuk pencucian uang, sarana kejahatan narkotika, atau pendanaan kejahatan lainnya,” imbuhnya.
Selain itu, dengan diterbitkannya izin resmi KUPVA BB maka, akan tercipta pengembangan industri yang sehat dan efisien.
“Bagi KUPVA BB akan lebih kredibel, meningkatnya kepercayaan masyarakat, serta terdapatnya berbagai penyuluhan dan pengembangan dari Bank Indonesia yang selanjutnya diharapkan dapat mendukung perluasan usaha,” pungkasnya.
Majid memastikan, proses pengurusan perizinan pun relatif mudah tanpa dipungut biaya apapun atau gratis. Namun, perusahaan itu harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
“Pemohon cukup menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang dilampiri dengan dokumen perizinan dan tidak dipungut biaya,” terangnya.
Berdasarkan pemetaan sementara di wilayah kerja KPw BI Cirebon, ditemukan sekitar 80 KUPVA BB tidak berizin yang tersebar di Wilayah III Cirebon (Kota/Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan).
“KUPVA BB tidak berizin umumnya tersebar di daerah-daerah yang warganya banyak bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI),” tuturnya.(Frans C Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s