Guru Honorer di Kota Cirebon Tuntut Kejelasan Status

Puluhan guru honorer di Kota Cirebon ditemui oleh Ketua DPRD dan anggota dewan lainnya.

(Suara Gratia)Cirebon – Puluhan guru honorer datangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon. Mereka mewakili ribuan huru honorer SD dan SMP, menuntut kejelasan status kepegawaian melalui SK Wali Kota. Karena selama ini status kepegawaian mereka hanya diakui sekolah berdasarkan SK Kepala Sekolah.
Tuntutan itu disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno dan sejumlah anggota dewan lainnya.
Menurut salah seorang koordinator tenaga honorer, Kusmana, selama belasan tahun mengabdi menjadi honorer, mereka tidak memiliki SK honorer yang diakui Pemerintah Kota Cirebon. Mereka hanya memiliki SK yang ditandatangani kepala sekolah di sekolah setempat.

“Kami sudah bekerja belasan tahun di lingkungan pemerintah Kota Cirebon, namun keberadaan kami sepertinya tidak diakui pemda setempat,” katanya, Kamis 20/04/2017.
Menurutnya, sesuai ketentuan, Wali Kota Cirebon bisa saja mengangkat tenaga honorer untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan. Sejumlah aturan bisa dijadikan pijakan dan payung hukum.
“Di tengah moratorium penerimaan PNS, wali kota dapat mengambil tindakan diskresi dalam pemenuhan kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” ujarnya.
Ketentuan lain yang juga bisa dijadikan acuan yakni UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Ia mengungkapkan, saat ini ada sekitar 2.000 tenaga pendidik dan kependidikan honorer di SD dan SMP negeri di Kota Cirebon.
Ia menjelaskan, selama ini dengan status honorer di SDN Kartini 4 saja, kami hanya mendapat honor Rp 600 ribu per bulan. Honor sebesar itu, hanya sekitar sepertiga dari UMK Kota Cirebon yanh ditetapkan sebesar Rp 1,741 juta.
“Saya masih lebih baik, untuk penjaga sekolah malah honornya hanya Rp 300 ribu per bulan,” katanya.
Selain kejelasan status kepegawaian, mereka juga menuntut diprioritaskan untuk menjadi PNS, saat moratorium dicabut.
Menanggapi tuntutan tenaga honorer, Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno menegaskan, secara prinsip dia bisa menerima dan memahami tuntutan mereka.
“Kami akan tindaklanjuti aspirasi mereka, dengan sejumlah langkah,” katanya.
Diantara langkah yang akan ditempuh yakni, melakukan studi banding ke daerah lain yang menghadapi persoalan sama.
“Untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan,” ujarnya.(Frans C Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s