KUPI di Cirebon Hasilkan 3 Fatwa

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin di Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

(Suara Gratia)Cirebon – Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang digelar sejak 25-27 April 2017 di Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, telah usai. KUPI yang dihadiri ribuan peserta dari 15 negara ini secara resmi ditutup Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kamis 27/04/2017. Dari Kongres ini dihasilkan 3 fatwa. Diantaranya adalah syarat usia minimal perempuan menikah dari usia 16 tahun menjadi 18 tahun.
Ketua Pengarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Badriah Fayyuni mengatakan, persoalan syarat pernikahan tersebut dilihat dari berbagai faktor yakni ekonomi, budaya dan pandangan keagamaan hingga sulitnya perempuan mendapatkan akses pendidikan.

“Ini adalah upaya mendukung pencegahan perkawinan anak yang menimbulkan Kemudharatan,” katanya, Kamis, 27/4/2017.
Dia berharap, fatwa soal usia ideal untuk perempuan yang menikah dapat menjadi pertimbangan pemerintah. Fatwa ini juga bagian dari hasil keputusan musyawarah keagamaan khususnya kekerasan seksual.
“Pernikahan yang ideal di usia yang cukup akan menghindarkan kita dari perbuatan yang mengarah pada kekerasan seksual,” imbuhnya.
Sementara, fatwa lainnya yang dihasilkan dari Kongres tersebut adalah, ikrar keulamaan perempuan yang mengakui merekognisi eksistensi dan kontribusi ulama perempuan baik dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.
“Esensinya adalah peran keulamaan perempuan yang mengakui kesamaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi akal budi, jiwa raga yang sama,” tuturnya.
Fatwa ketiga yakni tentang perusakan alam dalam konteks ketimpangan sosial.
“Kami meminta negara menghentikan segala praktek pemanfaatan sumber daya alam atas nama pembangunan yang kehidupan khususnya perempuan. Pemerintah jangan segan memberi sanksi tegas pada para pelaku perusak alam,” pungkasnya.
Terkait batasan minimal usia menikah pada perempuan, Menag RI Lukman Hakim Saifuddin, menyatakan, akan berkomunikasi dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Mengenai batas minimal menikah pada perempuan domainnya ibu Yohana, saya akan infokan ke beliau,” katanya.(Frans C Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s