Nelayan Jabar Kecewa Kebijakan Menteri Susi

Sekretaris DPD HSNI Jabar Nurodi (tengah).

(Suara Gratia)Cirebon – Nelayan Jawa Barat kecewa dengan Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang melarang nelayan menggunakan alat tangkap cantrang. Karena mereka menilai, alat tangkap ini tidak termasuk dalam kategori merusak lingkungan. Karena itu pula, hasil tangkapan nelayan menurun hingga 30 persen. Selain itu, nelayan yang masih menggunakan alat tangkap ini pun enggan melaut karena khawatir tertangkap dan diproses hukum. Padahal, nelayan Jawa Barat berharap banyak pada Pemerintahan Jokowi dengan program nawa citanya yang akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sekretaris DPD Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia (HSNI) Jawa Barat Nurodi menyatakan, kecewa dengan kebijakan Menteri Susi Pujiastuti karena tidak mampu mensejahterakan nelayan, khususnya nelayan Jawa Barat.
“Dengan kebijakan itu, kami tidak paham siapa yang akan disejahterakan oleh KKP, karena faktanya nelayan Jawa Barat makin terpuruk,” katanya, Jumat 5/05/2017.
Akibat pelarangan itu, hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan hingga 30 persen, nelayan pun enggan melaut karena takut ditangkap dan diproses hukum.
“Hasil tangkapan menurun sebanyak 30 persen. Nelayan juga takut melaut karena takut ditangkap,”imbuhnya.
Ia mendukung dan menghargai kebijakan KKP dalam memberantas ilegal fishing. Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan itu dianggap berbalik pada nelayan bangsa sendiri.
“Tentu saja kami hargai sebagai bagian dari menegakkan kedaulatan RI, namun nelayan Indonesia jangan dijadikan musuh sebagai pelaku ilegal fishing,” ujarnya.
Ia pun meminta, larangan penggunaan cantrang yang ditangguhkan hingga Desember 2017 mendatang, bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan penyaluran bantuan alat pengganti cantrang.
“Sosialisasi sudah, namun penggantian baru mencapai 10 persen,” katanya.
Sementara, Ketua DPC HSNI Kabupaten Indramayu Dedi Aryanto menyatakan, kurang lebih 1.700 nelayan terdampak kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang, padahal dari jumlah itu tidak semua nelayan menggunakan cantrang.
“Yang pakai cantrangnya hanya 100-an nelayan,” katanya.
Menurutnya, sebelum kebijakan itu diputuskan harus ada komunikasi antara KKP dengan nelayan, sehingga peraturan yang dihasilkan benar-benar dapat diaplikasikan dengan baik.
“Prinspinya harus ada dialog antara menteri Susi dengan nelayan pengguna cantrang. Kalau negara belum siap, kenapa tidak dicabut saja peraturannya,” ujarnya.
Ia melanjutkan, peraturan yang dibuat terkesan dipaksakan karena pelarangan alat tangkap sendiri masih bias. Menurutnya, selain cantrang masih banyak alat tangkap lainnya yang digunakan nelayan.
“Yang lainnya masih banyak, tidak hanya cantrang saja. Misalnya, alat tangkap udang rebon dan alat tangkap ikan teri,” tuturnya.(Frans C Mokalu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s