Pemerintah Revisi Aturan Laporan Batas Minimal Saldo Rekening Pribadi

Ilustrasi. Buku tabungan. (Foto: Istimewa)

(Suara Gratia) Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan merevisi batas minimal saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara berkala dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

“Mempertimbangkan data rekening perbankan, data perpajakan termasuk yang berasal dari program Amnesti Pajak, serta data pelaku usaha, Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan batas minimum nilai saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara berkala dari semula Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dalam keterangan resminya yang diterima oleh Suara Gratia FM Cirebon, hari Kamis (8/6).

Dengan perubahan batasan minimun Rp 1 miliar tersebut, kata dia, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan adalah sekitar 496.000 rekening atau 0,25 persen dari keseluruhan rekening yang ada di perbankan saat ini.

Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu resah dan khawatir karena penyampaian informasi keuangan tersebut tidak berarti uang simpanan nasabah akan dikenakan pajak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap sesuai standar internasional, sehingga Indonesia dapat berpartisipasi dalam pertukaran informasi keuangan dengan negara lain.

“Pemerintah menjamin kerahasiaan data masyarakat yang disampaikan lembaga keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagi petugas DJP yang membocorkan rahasia Wajib Pajak atau menggunakan informasi tersebut untuk tujuan selain pemenuhan kewajiban perpajakan dikenakan sanksi pidana sesuai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.”

DJP juga menyediakan layanan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau pengaduan dengan menghubungi melalui telepon 1500200, faks (021) 5251245, email: pengaduan@pajak.go.id atau surat ke alamat: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Gedung Mar’ie Muhammad Lantai 16, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta 12190. Selain itu, masyarakat bisa mengakses situs whistleblowing system Kemenkeu: https://www/wise.kemenkeu.go.id. (Dian)

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s