Transportasi Online Harus Miliki Izin

Ilustrasi. Jasa transportasi berbasis online. (Foto: Dok. satuharapan.com/Dedy Istanto)

(Suara Gratia) Cirebon – Jasa transportasi berbasis aplikasi atau online saat ini bisa menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat yang sudah melek teknologi. Tak hanya di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bali dan Medan, moda transportasi online ini sekarang pun sudah beroperasi di Cirebon.

Meskipun menuai banyak protes khususnya dari transportasi umum lainnya, jasa transportasi online harus tetap mengurus perizinan.

Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Cirebon, Karsono mengatakan transportasi online yang beroperasi di Kota Cirebon harus mempunyai izin dan memiliki kepastian hukum.

“Perizinannya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sampai keluarnya Permenhub  hasil revisi yaitu Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 yang berisi angkutan umum harus memenuhi syarat, tanpa adanya pengecualian. Ada 11 item, mulai dari badan hukum, perizinan, perlengkapan seperti  bengkel, garasi dan sebagainya, sampai pajak dan sanksinya,” kata Karsono usai Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di Hotel Apita, Cirebon, hari Jumat (9/6).

Meski perusahaan transportasi online sudah legal dari segi usaha, kata dia, akan tetapi penggunaan kendaraannya belum memenuhi norma perizinan. Dia menyebut transportasi online bisa juga disebut sebagai usaha sampingan atas nama kendaraan pribadi yang tidak mempunyai izin operasional.

Selain itu, kendaraan yang dijadikan sebagai transportasi online juga tidak diuji terlebih dahulu dan tidak teridentifikasi sebagai angkutan umum.

“Dengan keadaan yang semacam itu, saya khawatir akan terjadi kerawanan sosial dan kejahatan di dalam kendaraan seperti perampokan,” kata dia seperti dikutip dari Fajar Cirebon, hari Senin (12/1).

Seharusnya, perusahaan transportasi online itu menyeleksi siapa pun yang ingin bergabung menjadi pekerja transportasi online agar dapat memenuhi syarat.

Saat ini dampak yang terasa setelah hadirnya transportasi online adalah tentang tarif. Seluruh perusahaan transportasi, kata dia, harus mengacu pada tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu tarif batas atas dan batas bawah.

Namun, yang terjadi saat ini transportasi online mengatur sendiri tarifnya dengan harga yang murah. Meskipun bersaing sehat, Karsono berharap perusahaan transportasi online mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Rencananya, Karsono akan melakukan langkah hukum terhadap keberadaan transportasi online yang sudah beroperasi di wilayah Cirebon.

Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Adi Vivid menyatakan akan melakukan rapat bersama untuk membahas mengenai transportasi online dengan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan dan Organda. (Dian)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s