Dishub Imbau Taksi Online Tak Beroperasi Sebelum Izin Lengkap

Ilustrasi. Angkutan berbasis aplikasi. (Foto: Dok. satuharapan.com/Dedy Istanto)

(Suara Gratia) Cirebon – Dinas Perhubungan Kota Cirebon telah melakukan pertemuan dengan beberapa operator angkutan transportasi berbasis aplikasi yaitu OKJek, Jekpri dan Grab. Kepala Dishub Kota Cirebon Atang Hasan Dahlan mengimbau angkutan berbasis aplikasi yang bisa dipesan secara online tidak beroperasi dulu di Kabupaten/Kota Cirebon hingga memiliki perizinan yang lengkap.

“Hasilnya sesuai dengan imbauan kita yang sama-sama tahu kita sebelum ada izin. Karena itu kan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan tahun 2017, kan semua diserahkan ke daerah. Sedangkan daerah itu kan aturannya (mengacu pada) provinsi,” kata Atang kepada Suara Gratia, di Kantor Dishub Kota Cirebon, hari Jumat (11/8).

Sementara itu, penerbitan izin angkutan umum berbasis aplikasi atau yang disebut sebagai angkutan sewa khusus bukan dikeluarkan dari pemerintah kota/kabupaten. Melainkan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang berhak mengeluarkan izin adalah pemerintah provinsi. Namun hingga saat ini dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu rekomendasi dari daerah kemudian membuat surat ke Kementerian Perhubungan untuk ditindaklanjuti, setelah itu gubernur baru bisa membuat peraturan gubernur (Pergub) berdasarkan surat rekomendasi dari Kemenhub.

Atang mengakui belum bisa membuat aturan tertulis terkait angkutan berbasis aplikasi tersebut sehingga pihaknya tak bisa memberikan tindakan berupa sanksi sampai manajemen menyelesaikan proses perizinannya.

Kepala Seksi Angkutan Darat Dishub Kota Cirebon Yanto Budiarto menambahkan apabila ada pelanggaran maka yang berhak menindak adalah pihak kepolisian.

Hingga saat ini operator yang sedang mengurus perizinan adalah Grab. Namun ada beberapa syarat yang belum bisa dipenuhi oleh manajemen Grab berdasarkan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 yaitu salah satunya adalah perusahaan harus berbadan hukum dan merupakan perusahaan angkutan umum, bukan perusahaan aplikasi seperti sekarang.

Dari 11 poin revisi aturan tersebut, empat poin diberlakukan secara langsung pada 1 April 2017 yaitu di antaranya penetapan angkutan online sebagai angkutan sewa khusus, persyaratan kapasitas silinder mesin kendaraan minimal 1.000 CC, persyaratan keharusan memiliki tempat penyimpanan kendaraan, dan kepemilikan atau kerja sama dengan bengkel yang merawat kendaraan.

Sementara untuk pengujian berkala (KIR) kendaraan, stiker dan penyediaan akses digital dashboard ada masa transisi diberikan waktu dua bulan setelah 1 April 2017 atau 1 Juni 2017.

Sedangkan untuk pemberlakuan poin penetapan tarif batas atas dan batas bawah, kuota, pengenaan pajak, dan penggunaan nama pada STNK, masa transisi diberikan selama tiga bulan untuk pemberlakuannya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s