Angkot Gratis KIR, Pemkot Akan Bahas Secara Teknis

Pertemuan antara jajaran pemerintah Kota Cirebon bersama pengusaha angkot dan online di Aula Polres Cirebon Kota, hari Senin (2/10). (Foto: Polres Cirebon Kota)

(Suara Gratia) Cirebon – Dalam kesepakatan bersama pengusaha angkot, angkutan berbasis aplikasi dan seluruh  jajaran Pemerintah Kota Cirebon, angkutan kota konvensional akan dibebaskan dari pengenaan biaya uji KIR, pengawasan dan izin trayek.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon Asep Dedi mengatakan pihaknya masih akan membahas secara teknis bagaimana prosedur, aturan menurut Undang-Undang dan pelaksanaan teknis.

“Mungkin secara teknis kita akan bicarakan lagi. Secara kesepakatan bersama sudah deal cuma secara teknis nanti akan kita lanjutkan (pembahasannya),” kata dia di Gedung Negara Jalan Siliwangi, Cirebon, hari Selasa (3/10).

Menurut dia, pengratisan uji KIR, pengawasan dan izin trayek ini tidak akan berpengaruh terlalu banyak terhadap penerimaan asli daerah (PAD) Kota Cirebon.

“Nggak terlalu besar (dampaknya terhadap PAD). Hanya mungkin kalau digratiskan kita perlu lihat aturannya seperti apa. Apakah nanti disubsidi atau bagaimana. Kalau itu kan UU di Perda.”

Kesepakatan Hasilkan 6 Poin

Polemik angkutan konvensional dan angkutan berbasis aplikasi atau online telah berada pada titik temu. Dalam pertemuan yang digelar di Aula Polres Cirebon Kota pada Senin (2/10), menghasilkan enam kesepakatan. Pertemuan angkutan konvensional dan online dihadiri oleh Kapolres Cirebon Kota AKBP Adi Vivid, Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis, Kadishub Atang H.D, Ka. DKIS Iing Daiman , Perwakilan Dinas Perizinan, Ketua Komisi 1 DPRD kota Cirebon dan Kepala Organda Karsono.

Pertama, angkutan online tidak boleh menaikan penumpang di lobby mall, stasiun, sekolah dan terminal untuk radius minimal 100 m maksimal 300 m untuk titik lokasi tetap dilakukan survei lapangan. Akan ada perwakilan tiga orang tim inti (Bapak Jayusman-Organda, Bapak Ujang-pengusaha, Agus-driver) dan satu orang tim dari setiap titik jalur.

Kedua, angkutan online harus memakai atribut di kendaraannya berupa stiker dengan tulisan dan nomor kendaraannya yang dapat dibaca jelas (terpasang di kaca depan dan belakang kendaraan) dalam melaksanakan tugasnya agar jika melanggar aturan dapat segera ditindaklanjuti serta ada pembatasan armada.

Ketiga, angkutan online harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Keempat, untuk angkutan konvesional bebas dari biaya KIR, pengawasan trayek dan izin trayek.

Kelima, membentuk satgas bersama yang terdiri dari unsur angkutan konvensional dan angkutan online

Keenam, apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan ini akan diberikan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berjumlah sekitar 48 orang.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s