KPU Kota Cirebon Gandeng Dispusip Kelola Arsip

KPU Kota Cirebon menggandeng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon untuk mengelola arsip. (Foto: Humas KPU)

(Suara Gratia) Cirebon –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon menggandeng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Dispusip) untuk mengelola keaslian informasi dan kerahasiaan fisik arsip.

Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk Tim Tata Kelola Kearsipan dan Tim Penilaian Arsip di Sekretariat KPU Kota Cirebon. Tugas dan kewajiban tata kelola kearsipan di antaranya menyusun program kearsipan, membuat daftar arsip aktif, in aktif, arsip statis, dan arsip dinamis, melaksanakan penataan kearsipan dan dokumentasi dalam tahapan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan lain sebagainya.

“KPU Kota Cirebon sedang berupaya membenahi tata kelola kearsipan serta membutuhkan arahan dalam pengelolaan kearsipan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait dengan pengelolaan arsip yang dinamis, yaitu arsip yang masih digunakan, serta arsip statis yang tidak dipakai lagi,” kata Sekretaris KPU Kota Cirebon, Asep Gandana.

Dia menambahkan arsip yang ada di KPU Kota Cirebon merupakan bagian dari sejarah yang perlu dikelola sehingga tata kelola kearsipan harus diatur dengan baik.

Sementara itu, Kepala Dispusip Kota Cirebon Mochamad Korneli mengatakan semua pelaksanaan yang tertuang dalam peraturan KPU dan pelaksanaan setiap kegiatan harus disimpan dengan baik dan benar sehingga meminimalisir konflik.

“Arsip tidak hanya disimpan di gudang, namun dipelihara. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana pendukung salah satunya memiliki tempat penyimpanan arsip. Arsip yang sangat strategis perlu dijaga,” kata dia.

Korneli menambahkan arsip merupakan identitas jati diri bangsa sehingga diperlukan pembinaan tata usaha kearispan yang baik dan benar dan menjamin ketersediaan arsip yang dapat dikelola yang baik dan terpercaya.

“Kebutuhan akan sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk pengelolaan kearsipan yang dibutuhkan secara menyeluruh. Diawali dari pemetaan hingga memperhatikan penganggaran dana kearsipan untuk kesejahteraan tenaga manusia dibutuhkan,” tambahnya.

Menurut UU No. 43 tahun 2009, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Media Center KPU)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s