KKP Resmikan TPI Higienis Kejawanan Cirebon

Pemberian bantuan kepada nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Foto: Dian)

(Suara Gratia) Cirebon – Kementerian Kelautan dan Perikanan meresmikan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan di Cirebon, hari Kamis (15/2). Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja. Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono, Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Jafar Ismail, Pjs Wali Kota Cirebon, Dedi Taufikkurohman, Pjs Bupati Cirebon Selly Adriani Gantina.

Pembangunan TPI PPN Kejawanan ini menghabiskan anggaran sekitar Rp 4,7 miliar. Dalam pidatonya, Sjarief mengatakan dengan adanya TPI Higienis ini bisa menjaga kualitas pasokan produksi perikanan. Selain itu, TPI Higienis ini juga ingin mengubah kesan selama ini yang identik dengan kumuh dan kotor menjadi bersih dan higienis. Oleh karena itu, bila kualitas produksi yang dihasilkan nelayan dapat terjaga maka daya jual juga akan semakin tinggi.

“Kita ingin menghilangkan citra pelabuhan perikanan yang kumuh dan kotor. Ikan harus dikelola dan ditangani dengan baik dan tidak dibiarkan begitu saja di lantai sesuai regulasi internasional,” kata Sjarief.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah memberikan bantuan berupa 165 unit kapal perikanan beragam ukuran, Kabupaten Garut sebanyak 23 unit kapal ukuran 3 Gross Tonnage (GT), Kabupaten Indramayu 16 unit kapal ukuran 5 GT, Kabupaten Pangandaran 44 unit ukuran 3 GT dan dua unit ukuran 5 GT, Kabupaten Subang dua unit ukuran 10 GT dan tiga unit ukuran 5 GT, Kabupaten Sukabumi satu unit ukuran 10 GT dan 62 unit ukuran 3 GT, Kabupaten Tasikmalaya 12 unit ukuran 3 GT.

Sementara untuk bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.185 paket. Bantuan ini terdiri dari 1.169 paket API yang sudah diserahkan jenis Gillnet Permukaan, Gillnet Dasar, Gillnet Pertengahan, Rawai Dasar, Rawai Hanyut, Trammelnet, Bubu lipat ikan dan Bubu Lipat  Rajungan dengan skema replacement dan 16 paket API yang diserahkan bersamaan dengan Kapal Bantuan Jawa Barat. Sebaran bantuan alat penangkapan ikan ini untuk Kota Cirebon 98 paket, Kabupaten Cirebon 297 paket dan Kabupaten Indramayu 790 paket.

“Bantuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan nelayan. Kami juga terus mendorong kapal nelayan dari pantai utara Jawa Pantura untuk melaut di perairan Natuna atau Perairan Laut Arafura. Natuna ini, kita semua tahu bawa harus dioptimalkan. Potensi penangkapan ikan di sana besar 767.000 ton. Tapi, jumlah nelayan di sana sangat rendah. Demikian juga di WPP 718 yang memiliki potensi 2,6 juta ton,” jelas Sjarief.

Sjarief menambahkan bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya menyentuh satu sisi saja namun juga menyeluruh. Tidak hanya bantuan sarana penangkapan ikan, pemerintah juga memberikan bantuan premi asuransi nelayan yang telah mencapai target 500.000 nelayan pada tahun 2017. Untuk nelayan di Provinsi Jawa Barat, sebanyak 19.901 nelayan pada tahun 2017 telah mendapatkan bantuan premi asuransi nelayan dengan nilai total premi Rp. 3,48 miliar.

Sedangkan realisasi asuransi nelayan tahun 2017 di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu sebanyak 8.597 orang dari target 8.050 orang dengan total nilai premi sebesar Rp. 2,44 miliar. Data penyelesaian klaim asuransi nelayan tahun 2017 sebesar Rp. 9,93 miliar untuk 76 nelayan di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu.

“Besaran manfaat santunan asuransi nelayan akibat kecelakaan aktivitas penangkapan ikan hingga Rp 200 juta apabila meninggal dunia, Rp 100 juta apabila mengalami cacat tetap dan Rp 20 juta untuk biaya pengobatan. Sedangkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan Rp 160 juta apabila meninggal dunia, cacat tetap Rp 100 juta dan biaya pengobatan Rp 20 juta,” papar Sjarief.

Di saat yang bersamaan, DJPT KKP juga menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk fasilitasi pendanaan nelayan melalui gerai permodalan nelayan. Pemerintah senantiasa memberikan fasilitasi untuk membantu dan mempermudah akses permodalan nelayan dengan perbankan. Tercatat nilai realisasi kredit di Kab/Kota Cirebon dan Indramayu Tahun 2017 sebesar Rp. 27 miliar dengan jumlah 996 debitur. Sedangkan fasilitasi sektor perikanan di Jawa barat mencapai 37 milyar dengan 2.445 debitur.

“Saya sangat berharap, bantuan dari pemerintah ini dapat digunakan dengan baik oleh nelayan untuk mendukung dan memajukan usaha nelayan yang berkelanjutan. Terima kasih untuk kita semua yang telah menjaga segala sumber daya ciptaan Tuhan untuk diolah dengan sebaik-baiknya serta menjauhi praktek penangkapan ikan yang ilegal dan merusak. Jaya terus nelayan Indonesia!” pungkas Sjarief.

Sementara itu, anggota komisi IV DPR RI Ono Surono mengatakan pemerintah akan terus hadir untuk nelayan. “Kita terus lakukan fasilitasi dengan menggelar dialog, menampung beragam aspirasi untuk kita sampaikan ke pusat. Tentu saja hal ini tidak akan akan berhasil tanpa dukungan dari bapak-bapak sekalian yang berkontribusi untuk kejayaan maritim Indonesia,” kata dia.

Dia menambahkan TPI Higienis ini juga bisa berfungsi sebagai tempat pembelajaran bagi para nelayan untuk meningkatkan lagi kualitas ikan yang ditangkapnya sehingga bisa berdampak bagi peningkatan pendapatan mereka. (Dian)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s