RUANG PUBLIK KBR

RUU KUHP sebagai rancangan undang-undang yang mengatur mengenai hukum pidana secara umum, tentunya sangat bersinggungan dengan kepentingan hukum publik, HAM, dan kebebasan sipil. Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kejahatan serius tentu tidak boleh lebih buruk dari Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini demi memberikan perlindungan baik kepada masyarakat maupun lingkungan hidup itu sendiri.

Draf RUU KUHP per 4 Juli 2022 telah memberikan pengakuan atas subjek hukum pidana korporasi, yang apabila diatur secara cermat dapat menciptakan penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan masyarakat dari kejahatan korporasi. Tetapi, rumusan subjek hukum korporasi dan tindak pidana lingkungan yang ada di RUU KUHP saat ini justru berpotensi mempersulit pembuktian terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Lalu, seberapa penting peninjauan ulang terhadap draf RUU KUHP?

Seperti apa ketentuan tentang pemidanaan korporasi serta tindak pidana lingkungan dalam RUU KUHP?

HARI INI kami obrolin di #RuangPublikKBR bersama:
-Andreas Marbun @andreas_marbun – Peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
@ijrs_official
-Marsya M. Handayani – Peneliti ICEL @Icel_indo

Bisa didengarkan di radio jaringan KBR di Nusantara.

LIVE YT: Berita KBR

Penulis: SUARA GRATIA 95,9 FM

Jl. Setiabudi 31 Cirebon 24 JAM ON AIR 0231.230816 0817222959

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: