Walikota Cirebon: Cirebon Bersiap PSBB

IMG-20200429-WA0066
Walikota Cirebon Nasrudin Azis (depan kiri) beserta jajaran melakukan video conference bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Balaikota Cirebon, hari Rabu (29/4). (Foto: Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia) CIREBON – Walikota Cirebon Nasrudin Azis menyatakan Kota Cirebon sedang bersiap untuk melakukan langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Saya kira saat ini, rencana melakukan PSBB provinsi merupakan keputusan yang paling baik,” kata Azis di Balaikota Cirebon, hari Rabu (29/4).

Menurutnya saat ini sudah tidak ada daerah zona hijau maupun episentrum Covid-19 karena semua daerah bisa terlintasi. Oleh karena itu, rencana Pemprov Jabar untuk melakukan PSBB tingkat provinsi merupakan langkah efektif untuk menekan bahkan menghilangkan penyebaran virus tersebut. Bila Pemprov Jabar sudah siap dengan regulasinya, maka Pemkot Cirebon siap melaksanakan arahan dari gubernur.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui video conference kepada seluruh wakil kepala daerah  mengungkapkan telah terjadi penurunan penyebaran virus corona di daerah yang telah dilakukan PSBB yaitu Bogor, Depok, Bekasi dan Bandung Raya.

Dia juga mengajukan  usul untuk melakukan penerapan PSBB tingkat provinsi kepada para kepala daerah. Hasilnya, seluruh kepala daerah setuju dan rencananya PSBB akan diajukan Gubernur Jabar ke Kementerian Kesehatan. (Humas Pemkot Cirebon)

Ramadan, Pemkot Cirebon Minta Warga Beribadah di Rumah

IMG-20200422-WA0035
Walikota Cirebon, Nasrudin Azis meminta masyarakat untuk salat tarawih dan buka puasa di rumah. (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia) CIREBON – Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengeluarkan surat edaran (SE) pelaksanaan ibadah selama bulan suci Ramadan 2020. Dalam surat edaran bernomor 443/32-ADM. Kesra tentang Pelaksanaan Ibadah Ramadan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah pandemi wabah Corona Covid-19 di Kota Cirebon tersebut mengatur cara beribadah di bulan Ramadan bagi masyarakat Kota Cirebon.

“Surat edaran tersebut kami buat berdasarkan pedoman dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia,” kata Walikota Nasrudin Azis di Balaikota Cirebon, hari Rabu (22/4).

Keputusan tersebut meminta masyarakat untuk beribadah dari rumah masing-masing. Hal tersebut berlaku untuk tarawih, tilawah, buka puasa hingga pelaksanaan salat Idul Fitri yang biasanya dilakukan berjamaah. Azis menambahkan kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid atau musala dengan menggunakan pengeras suara.

“Intinya bukan untuk melarang beribadah,” kata dia.

Menurutnya, keputusan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan yang matang dan tidak sembarangan. Dia juga meminta masyarakat untuk mematuhi surat edaran tersebut untuk keselamatan bersama. Pemkot juga akan melakukan pengawasan agar surat edaran tersebut bisa dipatuhi. Bila masih ada yang berkerumun, lanjut dia, maka akan diberi peringatan secara baik-baik. (Humas Pemkot Cirebon)

 

Wakil Walikota Cirebon Imbau Masyarakat Tak Kucilkan ODP Positif

WhatsApp-Image-2020-04-17-at-11.03.41
Wakil Walikota Cirebon, Eti Herawati menjenguk dari luar pagar rumah warga Kota Cirebon yang terindikasi positif virus setelah menjalani rapid test beberapa waktu yang lalu. (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia) CIREBON – Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati meminta masyarakat Kota Cirebon untuk tidak mengucilkan warga yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) hasil rapid tes. Hal ini dia ungkapkan saat mengunjungi pasangan suami istri yang baru saja menjalani rapid test dan positif terkena virus.

Meski hasilnya positif, namun belum bisa dikatakan pasutri tersebut positif virus corona. Sambil membawa makanan, kunjungan tersebut dilakukan Eti dan tim dari Pemerintah Kota Cirebon dengan standar protokol kewaspadaan penularan virus.

“Kami ucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat khususnya pengurus RW yang turut membantu memenuhi kebutuhan harian mereka (pasutri ODP),” kata Eti di Cirebon, hari Jumat (17/4).

Dia menambahkan siapapun tidak menginginkan keadaan tersebut, sehingga dia berharap masyarakat tidak memberikan stigma negatif kepada warga yang berstatus ODP. “Mereka membutuhkan dukungan supaya sembuh,” kata dia.

Eti mengungkapkan bahwa kedua pasutri tersebut akan kembali menjalani rapid test yang kedua kali dan berharap hasilnya negatif. Karena menurutnya hasil rapid test masih bersifat umum dan belum bisa dipastikan lagi jenis virusnya.

Pasutri tersebut menjalankan karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Selama masa karantina, mereka diharuskan menjaga jarak dengan siapapun di rumah, makan makanan yang bergizi, menerapkan pola hidup sehat dan rajin mencuci tangan.

Setelah 14 hari, dengan pantauan petugas kesehatan setempat, ODP akan kembali menjalani tes yang kedua untuk memastikan perkembangan kesehatannya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua RW 17 Ciremai Giri Kota Cirebon, Sutrisno mengungkapkan selain memperhatikan kebutuhan pokok pasutri tersebut, pihaknya juga tetap melindungi warga sekitar agar tetap tenang dan aman.

“Kebutuhan harian mereka kami penuhi. Untuk masyarakat sekitarnya, tetap kami proteksi agar virusnya tak meluas,” kata dia. (Humas Pemkot Cirebon)

 

Cegah Covid-19, Pemkot akan Lakukan Sensus di Jalan

IMG-20200412-WA0037
Rapat koordinasi Pemerintah Kota Cirebon untuk melakukan sensus pendatang di jalan. (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia) CIREBON – Pemerintah daerah (Pemda) Kota Cirebon akan melakukan operasi pendataan orang yang masuk ke Kota Cirebon di jalan raya. Operasi pendataan merupakan sensus untuk menghimpun data statistik dan memadukan dengan pendataan yang telah dilakukan di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Cirebon dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Anwar Sanusi menjelaskan jika Pemda Kota Cirebon akan menggelar operasi pendataan di jalan raya. “Bukan untuk pelarangan, tapi hanya untuk melakukan sensus,” ungkap Anwar, Minggu (12/4) usai menggelar rapat dengan unsur pemerintahan di Balaikota Cirebon.

Sensus atau pendataan dilakukan untuk menghimpun data statistik berapa kendaraan maupun orang yang masuk ke Kota Cirebon. Data tersebut nantinya akan dikawinkan dengan pendataan yang telah dilakukan oleh RT dan RW yang ada di Kota Cirebon. “Melalui penggabungan data itu, kita lihat nanti kecenderungannya seperti apa,” ungkap Anwar.

Seluruh unsur camat di Kota Cirebon telah diperintahkan untuk melakukan ‘penyekatan’ wilayah di tingkat RT dan RW. Penyekatan yang dimaksud disini juga bukan melarang orang datang, namun untuk melakukan pemantauan dan pendataan terhadap orang yang baru masuk ke Kota Cirebon. Terlebih jika orang tersebut baru datang dari wilayah episentrum terjangkitnya wabah Covid-19.

“Hasilnya ternyata efektif,” ungkap Anwar. Dari hasil pendataan RT dan RW, jumlah pendatang yang masuk ke Kota Cirebon hingga hari ini mencapai 487 orang. Pendatang tersebut juga sudah diperiksa oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon.

“Operasi pendataan di jalan raya itu nantinya untuk digabungkan dengan pendataan yang dilakukan di tingkat RT dan RW,” ungkap Anwar.

Untuk operasi pendataan di jalan raya menurut Anwar belum ditentukan dimana titik pelaksanaannya. “Kita akan laporkan dulu ke Wali Kota hasil rapat ini,” ungkap Anwar.

Namun pendataan ini tetap akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri dengan leading sektor Satpol PP Kota Cirebon. “Kita berterima kasih jajaran Polres Cirebon Kota telah melakukan simulasi kontijensi beberapa waktu lalu,” ungkap Anwar.

Selain itu, Pemda Kota Cirebon telah menyiapkan skenario jika penyebaran virus Covid-19 terjadi secara masif di Kota Cirebon.

“Jika Covid-19 ini outbreak di Kota Cirebon, selain RSD Gunung Jati kita juga telah menyiapkan tempat-tempat lain,” ungkap Anwar. Yaitu gedung Pusdiklatpri yang saat ini tengah ditata, serta gedung BKKBN yang sudah memiliki 40 tempat tidur. “Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi,” ungkap Anwar.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon,  Eddy Sugiarto menjelaskan jika hasil pengawasan yang dilakukan di tingkat RT dan RW merupakan tindakan yang solutif untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid-19 di Kota Cirebon.

 

“Kekuatan RT dan RW bisa memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 langsung dari sumber utama,” ungkap Eddy. Selain itu, Eddy juga menambahkan jika dalam waktu dekat rapid tes akan segera tiba di Kota Cirebon. Pemda Kota Cirebon telah memesan hingga 5000 alat rapid tes namun yang baru akan datang 400 buah. Rapid tes akan dilakukan terhadap ODP yang ada di Kota Cirebon. (Humas Pemkot Cirebon)

 

%d blogger menyukai ini: