Pemkot Cirebon Perpanjang Masa Belajar di Rumah Hingga 29 Mei 2020

IMG-20200409-WA0052
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Irawan Wahyono saat menyampaikan perpanjangan bekerja dan belajar di rumah. (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia) CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon memperpanjang masa belajar di rumah bagi siswa sekolah mulai 13 April 2020 hingga 29 Mei 2020 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Irawan Wahyono pada hari Kamis (9/4) lalu.

“Masa belajar anak sekolah di rumah diperpanjang. Guru, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan siswa melakukan aktivitas dari rumah masing-masing mulai dari 13 April 2020 hingga 29 Mei 2020,” kata Irawan.

Keputusan tersebut tertuang melalui surat edaran Nomor 443/022 Disdik tentang Penyesuaian Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Infeksi Coronavirus Disease (Covid-19) di Kota Cirebon. Surat edaran tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH.

Perpanjangan masa belajar di rumah diambil setelah mempertimbangkan sejumlah hal. Di antaranya penyebaran virus covid-19 yang hingga kini belum menunjukkan tanda penurunan.

Kepala sekolah, lanjut Irawan, juga diminta untuk melakukan pengaturan piket secara proporsional, atau paling banyak 30 persen dari jumlah guru, tenaga kependidikan dan karyawan. Ini dikarenakan satuan pendidikan memiliki fungsi memberikan layanan publik, seperti ijazah sekaligus memiliki kewajiban untuk menjaga atau memelihara aset sekolah.

Selain itu, satuan pendidikan sebagai komponen masyarakat yang terdidik juga diminta untuk melakukan peningkatan sosialisasi tentang pencegahan penularan dan penyebaran covid-19 kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk atau kain rentang di gerbang sekolah.

Sedangkan sosialisasi kepada warga sekolah dapat dilakukan melalui pesan yang dapat disisipkan pada saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) daring. “Hal khusus yang selalu disampaikan adalah agar selalu menjaga kebersihan, tidak melakukan aktivitas di luar rumah kecuali sangat penting serta melakukan social distancing,” ungkap Irawan.

Sementara itu menyinggung penggunaan dana BOS di masa penyebaran covid-19 ini menurut Irawan tetap mengacu pada surat edaran Mendikbud No 3 tahun 2020 tentang pencegahan virus covid-19 di lingkungan pendidikan. “Anggaran BOS bisa dialihkan untuk kegiatan pencegahan covid-19,” ungkap Irawan. Misalnya, pembangunan tempat cuci tangan dan penyemprotan disinfektan di beberapa tempat.

“Sekalipun belajar di rumah, lingkungan sekolah harus tetap terjaga kebersihannya,” ungkap Irawan. (Humas Pemkot Cirebon)

 

Mulai 6 April Toko Swalayan dan Pasar Tradisional Pangkas Jam Operasional

IMG-20200322-WA0022
Ilustrasi. Walikota Cirebon, Nashrudin Azis melakukan monitoring di Pasar Kanoman. (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia) CIREBON – Walikota Cirebon, Nashrudin Azis meneken surat keputusan terkait pembatasan jam operasional toko swalayan, toko modern, pasar induk dan pasar tradisional. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di Kota Cirebon.

“Terhitung tanggal 6 April 2020, sampai dengan kondisi yang telah ditetapkan pemerintah aman untuk beroperasi secara penuh, maka pusat perbelanjaan, toko modern, toko swalayan (supermarket dan minimarket beroperasi mulai pukul 08.00 sampai dengan 18.00 WIB,” kata Azis dalam keterangan pers yang dirilis pada Kamis (2/4) lalu.

Kemudian, untuk jam operasional pasar induk dan pasar tradisional pun tak luput dari pembatasan. Untuk pasar induk, jam operasional mulai pukul 02.00 sampai dengan 12.00 WIB. Sedangkan untuk pasar rakyat, jam operasional akan dimulai pada pukul 04.00 sampai dengan 12.00 WIB.

Selain itu, Azis meminta agar semua pihak menyediakan sarana dan prasarana protokol pencegahan penyebaran virus Covid-19 tersebut dengan menyiapkan wastafel dan sabun atau antiseptic di pintu masuk serta memantau suhu tubuh pengunjung dengan menggunakan thermo gun.

Toko swalayan, lanjut Azis, juga dapat melayani pengunjung dengan layanan pesan antar. Hal tersebut juga berlaku untuk seluruh restoran di Kota Cirebon. “Membatasi layanan rumah makan, cafe, restoran, waralaba untuk tidak melayani makan di tempat. Tetapi dapat melayani konsumen dengan layanan pesan antar atau dibawa pulang (drive thru),” kata dia.

Selain itu, khusus untuk pusat perbelanjaan dan toko swalayan diimbau untuk tidak menyediakan area tempat duduk baik di dalam maupun di luar area.

Perkembangan ODP dan PDP di Kota Cirebon

Berdasarkan data yang dirilis oleh Media Center Covid-19, jumlah pasien positif yang masih dalam perawatan berjumlah tiga orang dengan rincian dua orang sembuh dan satu orang masih dirawat. Sedangkan yang masih dalam pemantauan atau ODP yaitu berjumlah 267 orang, dengan rincian 129 orang dalam proses pemantauan dan 138 orang sudah selesai dipantau.

(Humas Pemkot Cirebon)

Mulai 2 April, KA Argo Cheribon Pangkas Kapasitas Penumpang 50 Persen

 

2703da71-b5eb-40a2-9f9e-b8c970d56431
Ilustrasi. Penumpang kereta api di bilik disinfektan di Stasiun Kejaksan. (Foto: Humas PT KAI Daop 3 Cirebon)

(Suara Gratia) CIREBON – PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 3 Cirebon (PT KAI Daop 3)  memangkas kapasitas tempat duduk penumpang kereta api menengah dan jarak jauh hingga 50 persen. Hal ini diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus corona.

“Mulai Kamis (2/4) PT KAI akan menerapkan pembatasan kapasitas penumpang untuk KA menengah dan jarak jauh menjadi hanya 50 persen dari kapasitas tempat duduk. Sebagai contoh untuk KA Argo Cheribon, kapasitas angkut penumpang dalam satu rangkaian KA sebanyak 570 tempat duduk, mulai besok kapasitas angkut KA Argo Cheribon menjadi hanya 285 tempat duduk per rangkaian KA,” kata Manager Humasda PT KAI Daop 3 Cirebon, Luqman Arif.

Dengan diberlakukannya kebijakan ini, kapasitas angkut penumpang KA di wilayah Daop 3 Cirebon menjadi hanya 1.183 tempat duduk per harinya.

Selain itu, di masa pandemik Covid-19 ini, para penumpang KA yang telah membeli tiket KA juga bisa membatalkan perjalanannya. Saat pembatalan tersebut, KAI akan mengembalikan bea tiket 100 persen diluar bea pesan. Pengembalian bea tersebut bisa dilakukan secara tunai ataupun dengan transfer rekening. Dalam hal pembatalan tiket, ada dua jenis pembatalan. Pertama, pembatalan tiket karena KA tidak jalan atau dibatalkan. Calon penumpang diberi kesempatan untuk pengembalian bea 100 persen, mulai hari yang sama jadwal keberangkatan pada tiketnya, hingga 30 hari setelah proses pembatalan. Pembatalan tersebut bisa dilakukan melalui KAI Access paling lambat tiga jam sebelum jadwal KA, atau di seluruh stasiun online, hingga H+30.

Kemudian, pembatalan tiket atas keinginan calon penumpang, untuk KA yang masih jalan. Calon penumpang bisa membatalkan tiketnya 100 persen melalui KAI Access paling lambat tiga jam sebelum jadwal KA, atau di stasiun pembatalan, paling lambat 30 menit sebelum jadwal yang tertera di tiket. Bea akan dikembalikan 30 hari setelah proses pembatalan.

Adapun 13 stasiun online di wilayah Daop 3 Cirebon yang bisa melayani pembatalan tiket KA, diantaranya: Stasiun Cirebon, Cirebon Prujakan, Jatibarang, Arjawinangun, Haurgeulis, Terisi, Pegaden Baru, Babakan, Losari, Tanjung, Brebes, Ciledug, dan Stasiun Ketanggungan. Sedangkan pembatalan tiket atas keinginan calon penumpang, hanya bisa dilayani di empat stasiun pembatalan wilayah Daop 3 Cirebon, diantaranya: Stasiun Cirebon, Cirebon Prujakan, Brebes, dan Stasiun Jatibarang.

PT KAI menghimbau agar masyarakat melakukan pembatalan tiket KA dilakukan secara online menggunakan aplikasi KAI Access yang ada pada smartphone.  “Guna mempermudah pembatalan tiket KA, kami sarankan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang ada pada aplikasi KAI Access. Karena lebih mudah dan tidak perlu datang ke loket stasiun. Beli tiket dimanapun, misalkan pembelian melalui stasiun atau channel penjualan resmi lainnya, calon penumpang tetap bisa melakukan pembatalan di aplikasi KAI Access,” kata dia. (Humas PT KAI Daop 3 Cirebon)

Cegah Penyebaran Corona, Pemkot Cirebon Batasi Kegiatan Keagamaan

 

IMG-20200402-WA0009-1
Walikota Cirebon Nashrudin Azis saat menyampaikan kebijakan terbaru mengenai pembatasan keagamaan di Masjid At-Taqwa. (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia) CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai arahan dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang diterbitkan pada 31 Maret 2020 lalu.

Pada Pasal 4 PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB disebutkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi masalah peliburan sekolah, kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

“Implikasi dari terbitnya PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB salah satunya adalah memutuskan untuk meniadakan sementara waktu pelaksanaan salat Jumat di Masjid Raya At-Taqwa dan masjid-masjid yang ada di Kota Cirebon mulai Jumat 03 April 2020 hingga batas waktu yang tidak ditentukan, dan salat Jumat diganti dengan salat dzuhur di rumah masing-masing,” kata Wali Kota Cirebon Drs. H. Nashrudin Azis pada Kamis (2/4) di Masjid Raya At-Taqwa, Kota Cirebon.

Hal tersebut diputuskan pada saat penyampaian peninjauan izin pelaksanaan Sholat Jumat di Masjid Raya At-Taqwa pada Kamis (2/4) yang dihadiri Pengurus Islamic Center Masjid Raya At-Taqwa, Ketua DPRD Kota Cirebon, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cirebon beserta unsur TNI-Polri.

Pada kesempatan tersebut Azis meminta Pengurus Islamic Center Masjid Raya At-Taqwa dan masyarakat Kota Cirebon untuk memaklumi adanya aturan tersebut karena kondisi saat ini seluruh elemen bangsa sedang berjuang untuk menekan penularan virus Covid 19 yang terus memakan korban jiwa di berbagai negara. (Humas Pemkot Cirebon)

 

%d blogger menyukai ini: