Pemkot Cirebon: KTP Digital Permudah Akses Layanan Publik

Wakil Walikota Eti Herawati saat sedang meluncurkan Identitas Kependudukan Digital di lobi Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Selasa (10/1). (Foto: Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia), CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon meluncurkan program Identitas Kependudukan digital (IKD) pada hari Selasa (10/1) di lobi Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan untuk semakin mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat.

“Penggunaan teknologi ini akan mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat, mempermudah verifikasi diri tanpa membawa KTP fisik, dan mempermudah akses data anggota keluarga,” kata dia saat peluncuran IKD di lobi Gedung Setda Kota Cirebon, Selasa (10/1).

Namun, hingga saat ini IKD baru diterapkan untuk pegawai di lingkungan Pemda Kota Cirebon.  Setelah itu, masyarakat Kota Cirebon nantinya akan mendapatkan layanan ini secara umum seperti yang tertuang di dalam Peremendagri 72 Tahun 2022 bahwa KTP elektronik itu berwujud fisik dan digital.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Atang Hasan Dahlan mengatakan bahwa IKD merupakan bagian dari bentuk proteksi atau pengamanan sistem autentikasi diri untuk mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

“IKD membuat masyarakat lebih praktis saat membawa data kependudukan. Semuanya ada di dalam handphone. Mulai dari KTP, kartu vaksin, kartu BPJS Kesehatan, NPWP dan kartu pemilih untuk Pemilu 2024 nanti,” kata dia.

IKD, jelas dia, dapat diunduh melalui Play Store di ponsel berbasis android. Setelah itu, masukkan nomor identitas, email dan nomor telepon. Namun aktivasi IKD hanya dapat dilakukan di kantor Disdukcapil.

“Barcode aktivasi ada di kantor kami. Jadi meski sudah mengisi semua syaratnya tetap harus mendatangi kantor Disdukcapil,” kata dia. (cirebonkota.go.id)

Iklan

Tak Ingin Terulang, Pemkot Cirebon Normalisasi Sungai Cikalong

 

sungai cikalong
Sungai Cikalong. (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia) CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon akan melakukan normalisasi Sungai Cikalong untuk mencegah kejadian banjir terulang kembali di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

“Kejadian kemarin jangan sampai terulang kembali,” kata Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati saat meninjau langsung normalisasi Sungai Cikalong, hari Rabu (15/1).

Normalisasi tersebut, lanjut Eti, untuk memperlebar aliran sungai sehingga sungai bisa menampung air dalam jumlah yang lebih banyak lagi di musim penghujan ini.

Eti mengatakan normalisasi Sungai Cikalong dilakukan sepanjang dua kilometer di sisi yang mengarah ke hilir. Sebelumnya Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWS CC) sudah melakukan normalisasi.

Dana yang akan dipakai untuk normalisasi kali ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon dan akan meminjam alat berupa backhoe dari BBWS CC.

Selain Sungai Cikalong, dalam waktu dekat normalisasi Sungai Cipadu juga akan dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah kota, kabupaten Cirebon dan BBWS CC. Eti juga meminta kepada dinas terkait untuk segera memetakan kewenangan pemeliharaan sungai yang ada di Kota Cirebon.

Sementara itu, Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Cirebon, Agung Kemal menjelaskan ada dua sungai yang menjadi penyebab banjir di Kota Cirebon yaitu Sungai Cikalong dan Sungai Kedungpane. Selain itu, dia juga mengungkapkan ada hal lain yang menjadi penyebab banjir, yaitu bangunan liar.

“Sejumlah bangunan liar yang ada di bantaran sungai juga menjadi penyebab penyempitan aliran sungai,” kata Agung. Oleh karena itu, lanjut dia, dibutuhkan kerja sama dengan semua pihak termasuk masyarakat untuk segera memperbaiki aliran sungai. (Humas Pemkot Cirebon)

Citros, Ikon Wisata Baru Kota Cirebon

citros
Bus wisata Cirebon on Tourism Bus (Citros) di Keraton Kasepuhan Cirebon. (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia) CIREBON – Kehadiran Cirebon Tourism on Bus (Citros) menjadi ikon wisata baru di Kota Cirebon. Bus merah dengan gaya terbuka dan kekinian tersebut diperkirakan akan menarik target dua juta wisatawan ke Kota Cirebon.

“Penguatan sektor pariwisata merupakan visi misi Pemprov Jabar tujuannya untuk meningkatkan perekonomian. Tahun ini kami targetkan bus wisata ada di 12 kota di Jabar, salah satunya di Cirebon,” kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa pada peluncuran Citros di Keraton Kasepuhan, hari Sabtu (23/2).

Sementara itu, Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati optimis Citros mampu mendongkrak pariwisata Kota Cirebon. Selain dibantu dengan keberadaan Citros, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) juga akan menata destinasi wisata dan sarananya.

“Masalah penghijauan, penanganan sampah dan lalu lintas menjadi fokus kami karena menunjang sektor pariwisata,” kata dia.

Sekretaris Organda Kota dan Kabupaten Cirebon, Karsono mengatakan harga tiket Citros adalah Rp 5000 untuk satu kali perjalanan melalui konsep pembayaran elektronik. Dia menargetkan Citros akan mulai beroperasi pada awal Maret 2019 karena saat ini masih dalam tahap pengurusan izin ke Kementerian Perhubungan.

“Citros ini tidak akan berhenti di sembarang tempat. Kami akan membangun halte-halte khusus. Semoga usulan halte mendapat respon dari pemangku kebijakan,” kata dia.

Bus wisata Citros ini berkapasitas 20 penumpang yang rencananya akan dilengkapi dengan minibar dan mini distro, oleh-oleh Khas Cirebon dan akan dipandu oleh pemandu wisata. Bus ini juga akan dilengkapi dengan sound system untuk menjelaskan destinasi wisata yang akan dilewati atau disinggahi.

Penumpang juga akan mendapatkan informasi dari media sosial karena sudah berkolaborasi dengan aplikasi Wisata Kota Cirebon (Wistakon) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Sementara itu  trayek Bus Citros ini akan dimulai dari tempat wisata religi Makam Sunan Gunung Jati, kawasan Kota Tua Cirebon, Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebonan, Taman Goa Sunyaragi, Jalan Pemuda, Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Kartini, Jalan Siliwangi, sentra batik Trusmi kemudian kembali lagi ke Makam Gunung Jati.

Karsono menjelaskan untuk jam operasional akan dimulai pada pukul 09.00 hingga 17.00 WIB. Namun, lanjut dia, bila memungkinkan pada saat akhir pekan akan dioperasikan hingga malam hari. Bila sudah mengetahui waktu yang ditempuh dari rute tersebut jadwal keberangkatan akan dapat dilihat di aplikasi Wistakon. Bus ini juga sudah dilengkapi dengan GPS sehingga wisatawan bisa mengetahui bus tersebut sudah sampai di mana.

 

Gubernur Jabar Tunjuk Cirebon Jadi Salah Satu Kawasan Ekonomi Khusus Jabar

musprov kadin jabar
Musyawarah Provinsi Kadin VII Jawa Barat 2019 di Hotel Aston Cirebon, Kabupaten Cirebon, hari Kamis (7/2). (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia) CIREBON – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menetapkan Cirebon menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus (KEK) yang tergabung dalam segitiga emas baru di Jawa Barat bersama Kertajati dan Patimban.

“Kita sudah mendeklarasikan tadi bahwa pertumbuhan masa depan di Jawa Barat di segitiga Patimban-Kertajati-Cirebon. Jadi, nanti (Jawa Barat) menjadi wilayah paling maju, futuristik, paling luar biasa ada di segitiga daerah itu,” kata Ridwan saat menghadiri acara Musyawarah Provinsi VII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat 2019 di salah satu hotel di Cirebon, hari Kamis (7/2).

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil juga akan menggandeng Kadin dalam program Saudagar Jabar untuk memaksimalkan peluang ekonomi di Jabar. Semua industri padat karya akan dipusatkan di tiga kota tersebut sehingga tidak berpencar ke daerah yang lain seperti Jawa Tengah dan Vietnam.

Ada lima langkah yang akan dilakukan yaitu di antaranya adalah memaksimalkan pembangunan infrastruktur, pengembangan pusat industri baru, peningkatan komoditas perdagangan, pengembangan kawasan destinasi wisata serta pembangunan Jabar sebagai provinsi digital.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menambahkan Jawa Barat masih menjadi motor penggerak perdagangan nasional. Hingga saat ini, kinerja perdagangan masih menyumbang surplus sebesar USD 17,6 miliar atau sekitar Rp 246 triliun.

Produk Jabar yang laku di pasaran ekspor seperti sepatu olah raga, gear box kendaraan, ban, mesin printer, hingga LCD, LED, dan panel display. Namun, Enggar juga mengingatkan bahaya perpindahan industri manufaktur yang ada di Jabar ke luar provinsi bahkan luar negeri, apabila pusat industri baru tidak terbentuk.

“Industri yang pindah dari Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah sudah semakin meningkat. Dan per hari ini sudah lebih dari 20 industri, ada juga yang mengalihkan ke Jawa Timur hanya tidak terlalu besar,” kata Enggar.

“Satu-satunya solusi segi tiga (Kertajati – Patimban – Cirebon Raya) tadi kalau kita mau melihat mengenai potensi yang ada di Jawa Barat itu,” paparnya.

Wakil Walikota Cirebon. Eti Herawati juga akan mendukung program segitiga emas dan Saudagar Jabar melalui keberadaan UMKM dan sinergitas di antara wilayah Ciayumajakuning.

“Jumlah UMKM kita banyak, akan kita dorong untuk menjadi UMKM yang handal. Kita juga harus terus berbenah agar wisatawan berkunjung dalam waktu yang lama di Kota Cirebon,” ungkap Eti.

Gubernur Jabar akan Terapkan Tiga Konsep Ramaikan BIJB Kertajati

bijb
Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. (Foto: Dian)

(Suara Gratia) Cirebon – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menerapkan tiga konsep untuk meramaikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Tiga langkah tersebut dipercaya Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, dapat menambah penumpang yang memanfaatkan layanan terbang dari atau ke bandara terbesar kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta tersebut.

“Tahun ini kita akselerasi BIJB. Kami akan (melakukan) promosi dengan tiga konsep yang sudah dibicarakan dengan Menteri Perhubungan,” kata Emil dalam acara Hiber Sareng Ti Kertajati di BIJB Kertajati , hari Rabu (9/1).

Konsep pertama yaitu dengan memindahkan umroh dari Jakarta ke BIJB Kertajati. Menurut dia, ada sekitar 600.000 warga di Jawa Barat yang setiap tahunnya melakukan umroh. Jika berhasil, maka BIJB akan semakin sibuk dengan banyaknya penumpang yang berangkat umroh.

Kemudian konsep yang kedua adalah mengembangkan sektor pariwisata di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning).

“Di sini lengkap, ada gunung, air terjun, kuliner, wisata sejarah yang banyak orang tidak tahu. Apalagi pekan depan akan ada penerbangan dari Jakarta menuju Kertajati dan sebaliknya.”

Konsep yang ketiga adalah dengan memindahkan kargo ke BIJB Kertajati. Menurut Emil, jika ketiga konsep tersebut bisa berjalan maka BIJB Kertajati akan semakin ramai dengan banyaknya kegiatan perekonomian. Apalagi, lanjut dia, Pelabuhan Patimban juga akan segera beroperasi. Maka kolaborasi BIJB Kertajati-Pelabuhan Patimban akan menjadi segitiga emas bagi perekonomian Jawa Barat.

Selain tiga konsep tersebut, Emil juga akan mencari duta pariwisata dari kalangan selebriti dan menggunakan keampuhan media sosial dengan tanda pagar #bandarakertajati #meriahkankertajati #milenialkemenhub #ngapungbarengkertajati #indonesiamaju #kerjabarengkemenhub.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyambut baik konsep yang akan dilakukan Gubernur Jawa Barat untuk meramaikan BIJB Kertajati. Dalam waktu dekat Budi mengaku akan segera mengumpulkan stakeholder terkait untuk membicarakan pemindahan umroh serta cargo ke BIJB Kertajati.

“Apalagi BIJB Kertajati memiliki fasilitas terlengkap setelah Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, dengan pemindahan ini maka bandara Soekarno-Hatta bisa digunakan untuk kegiatan lainnya,” kata Budi dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati, menjelaskan Kota Cirebon sudah siap dengan pariwisatanya. “Visi dan misi kita sama dengan Jabar, yaitu mengembangkan pariwisata di Kota Cirebon,” kata Eti.

Oleh karena itu saat ini Pemkot Cirebon tengah gencar melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan Cirebon bersih, hijau dan tertib. “Semua kami lakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Cirebon,” ungkap Eti.

Selain itu dalam waktu dekat, yaitu 16 dan 17 Februari serta 23 Februari akan digelar Cirebon Festival (Cifest). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk menarik minat wisatawan datang ke Kota Cirebon. (Humas Pemkot Cirebon)

 

Debat Publik Kedua Pilwalkot Cirebon 9 Mei 2018

Rapat terbuka debat publik kedua di Aula Kantor KPU Kota Cirebon, hari Jumat (27/4). (Foto: Dian)

(Suara Gratia), Cirebon – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon menyatakan debat publik kedua pemilihan walikota dan wakil walikota Cirebon 2018 akan digelar pada hari Rabu 9 Mei 2018 mendatang.

“Hasil akhir keputusan rapat hari ini adalah debat kedua tetap digelar pada 9 Mei 2018 di salah satu hotel di Kota Cirebon dengan empat segmen,” kata Ketua KPU Kota Cirebon Emirzal Hamdani di Aula Kantor KPU Kota Cirebon, hari Jumat (27/4).

Sementara itu untuk debat ketiga, yang sedianya akan digelar pada 21 Juni 2018, sepertinya akan dimajukan sebelum bulan puasa. Namun untuk tanggal pastinya KPU belum memutuskannya. Semula ada usulan debat ketiga diadakan sebelum debat kedua namun usulan tersebut ditolak oleh kedua paslon.

Kedua paslon pun ikut berkomentar mengenai waktu debat publik tersebut. Paslon nomor urut satu, Bamunas Setiawan Budiman (Oki) dan Effendi Edo mengusulkan debat ketiga sebaiknya dilakukan pada interval 11-15 Mei 2018.

“Pak Ketua, kita masih punya waktu sebelum bulan puasa antara tanggal 10-15 Mei. Tapi tanggal 12 kan ada kampanye akbar. Jadi menurut kami waktu yang memungkinkan sekitar 14 atau 15 Mei,” kata Oki.

Sedangkan calon wakil walikota nomor urut dua, Eti Herawati mengusulkan akan mengikuti keputusan yang dibuat dari KPU. “Kami akan mengikuti keputusan dari KPU. Asalkan materi yang diberikan sama dengan rencana semula,” kata dia.

Kemudian, KPU memutuskan akan menampung aspirasi dari kedua paslon dan akan membahasnya lebih lanjut bersama pihak terkait. KPU, kata Emirzal akan segera mengumumkannya jika sudah mendapatkan keputusannya. (Dian)

 

 

Debat Publik Pertama, Edo-Azis Kuasai Panggung

Debat publik pertama pemilihan walikota dan wakil walikota Cirebon periode 2018-2023. (Foto: Dian)

(Suara Gratia), Cirebon – Debat publik pertama pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwalkot) tahun 2018 berlangsung kondusif di Hotel Swissbel Kota Cirebon pada Kamis (19/4). Meskipun diwarnai dengan kegaduhan dari pendukung kedua pasangan calon (paslon) namun aparat keamanan berhasil mengatasi situasi tersebut.

Selama debat berlangsung, Calon Wakil Walikota nomor urut satu Effendi Edo dan Calon Walikota nomor urut dua Nasrudin Azis tampak menguasai panggung. Sedangkan Calon Walikota nomor urut satu Bamunas Setiawan Budiman tak banyak berbicara dalam bidang tertentu dan lebih memercayakan kepada wakilnya. Sementara Calon Wakil Walikota nomor urut dua Eti Herawati hanya menambahkan beberapa poin lengkap dengan data setelah Azis memberikan jawaban.

Debat publik pertama ini dibawakan oleh moderator yaitu Dosen Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Komunikasi Universita Padjajaran Evie Ariadne Shinta Dewi. Ada empat sesi yang digulirkan selama debat berlangsung. Masing-masing calon diberikan waktu tertentu oleh moderator untuk menjawab pertanyaan dari panelis yang dibacakan langsung oleh moderator.

Pada putaran pertama debat publik tema yang akan diusung adalah mengenai ekonomi, politik, pemerintah daerah, infrastruktur, hukum, perdagangan dan teknologi, UMKM dan koperasi.

Putaran kedua, mengenai lingkungan hidup, sumber daya alam, energi dan ketahanan pangan serta kelautan.

Putaran ketiga, mengenai agama, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, parisiwata, perempuan dan anak, disabilitas dan lalu lintas atau transportasi. (Dian)

Ini Harta Kekayaan Paslon OKE dan PASTI

Ilustrasi. Pengundian nomor urut pasangan calon OKE dan PASTI di Hotel Prima, Kota Cirebon, hari Selasa (13/2). (Foto: Dian)

(Suara Gratia) Cirebon – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon mengumumkan total harta kekayaan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon pada kegiatan Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Pasangan Calon Kepala Daerah Se-Jawa Barat.

“Total harta Effendi Edo, dengan jabatan calon Wakil Wali Kota Cirebon adalah Rp. 4.068.737.000,” kata Ketua KPU Kota Cirebon Emirzal Hamdani di Gedung Sate Bandung, hari Selasa (17/4).

Sementara itu pasangan Edo, Bamunas Setiawan Budiman memiliki total harta sebesar Rp 37.157.179.680.

Selanjutnya, total harta kekayaan calon Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis sebesar Rp 1.755.000.000 dan calon Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati sebesar Rp 11.873.265.000.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. (Humas KPU Kota Cirebon)

KPU: Debat Paslon Walikota-Wakil Walikota Cirebon 19 April 2018

Ilustrasi. KPU Kota Cirebon menggelar kegiatan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran di Aula KPU Kota Cirebon, hari Senin (6/3). (Foto: Dian)

(Suara Gratia) Cirebon – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon akhirnya menetapkan tanggal pelaksanaan debat publik pasangan calon walikota dan wakil walikota Cirebon pada hari Kamis, 19 April 2018.

“Kita tetapkan pelaksanaan  debat kandidat dilaksanakan hari Kamis 19 April 2018,” kata Ketua KPU Kota Cirebon Emirzal Hamdani, di Cirebon, hari Jumat (13/4).

Emirzal menjelaskan lokasi debat akan dilaksanakan di Hotel Swissbell, Jalan Dr Ciptomangunkusumo Cirebon dan akan disiarkan secara langsung oleh RCTV yang dimulai pada pukul 18.30 WIB.

KPU meminta kepada kedua paslon untuk hadir sekitar pukul 18.00 WIB karena aka ada pengarahan tentang pelaksanaan debat terbuka.

Calon walikota Cirebon nomor urut satu, Bamunas Setiawan Budiman mengaku akan mengikuti ketentuan yang suda h diputuskan oleh KPU Kota Cirebon tentang persiapan debat publik yang pertama tersebut.

Dia juga akan mempersiapkan diri untuk menghadapi debat publik pertama tersebut dengan mempelajari bahan-bahan sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan oleh KPU yaitu mengenai ekonomi, politik, pemerintah daerah, infrastruktur, hukum, perdagangan dan teknologi, UMKM dan koperasi.

Selain itu dia juga akan berusaha mengatur bagaimana ritme berbicara dalam hitungan menit tapi efektif dan masuk ke substansi persoalan.

“Saya akan latihan berbicara dalam hitungan menit tapi substansinya dapat dan ini perlu latihan,” kata dioa.

Sementara itu, Calon Wakil Walikota nomor urut dua, Eti Herawati juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti debat kandidat pada 19 April 2018 mendatang. “Saya akan mempersiapkan diri mengikuti debat kandidat,” kata Eti. (Dian)

KPU Umumkan Jadwal Debat Paslon Wali Kota-Wakil Wali Kota Cirebon

Rapat pelaksanaan persiapan debat publik paslon wali kota dan wakil wali kota Cirebon. (Foto: Dian)

(Suara Gratia) Cirebon – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon akan melaksanakan debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota sebagai rangkaian dari pesta demokrasi yang harus dilalui oleh kedua pasangan calon yang bertarung di Pilwakot Kota Cirebon tahun 2018.

“Mekanisme mengacu pada UU Nomor 1 tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017 serta Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota,” kata Anggota Komisioner KPU Kota Cirebon Dita Hudayani saat menggelar rapat tentang pelaksanaan debat di Aula KPU Kota Cirebon Jalan Palang Merah, Cirebon, hari Kamis (15/3).

Tujuan diadakan debat publik ini adalah untuk menyebarluaskan profil visi misi serta program kerja para pasangan calon kepada pemilih kemudian memberikan informasi yang lebih lengkap sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihan.

Debat publik ini, lanjut Dita, akan disiarkan secara langsung dan tunda di televisi lokal yang sudah ditunjuk oleh KPU Kota Cirebon. Pelaksanaan debat publik akan dilakukan tiga kali yaitu hari Rabu tanggal 11 April 2018 pukul 19.00-21.00 WIB di Hotel Santika, Rabu 9 Mei 2018 pukul 19.00-20.00 WIB di Hotel Prima dan Kamis 21 Juni 2018 pukul 19.00-21.00 WIB di depan Balaikota Cirebon.

Peserta debat harus diikuti oleh dua paslon yaitu Bamunas Setiawan Boediman dan Effendi Edo serta Nasrudin Azis dan Eti Herawati. Dita mengungkapkan pendukung pasangan calon yang diperkenankan masuk ke ruang acara debat publik paling banyak 50 orang.

Sanksi yang akan dikenakan pada paslon yang secara sah menolak mengikuti debat publik adalah diumumkan menolak mengikuti debat publik dan tidak ditayangkan sisa iklan paslon yang bersangkutan terhitung sejak tidak mengikuti debat publik. Sanksi ini tidak berlaku bagi paslon yang sedang melaksanakan ibadah atau alasan kesehatan.

Durasi debat publik 90 menit dan satu kali kegiatan debat publik terdiri dari empat segmen sesuai jadwal acara. Moderator akan ditunjuk dari kalangan profesional dan akademisi yang memiliki integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak paslon manapun.

Dita menjelaskan materi pertanyaan tidak menggunakan panelis tapi langsung oleh moderator yang berbeda sesuai tema dan kapasitas keilmuannya..

Sedangkan untuk pertanyaan nantinya akan disusun tim perumus dan pertanyaan selama debat publik dipilih langsung oleh paslon. “Jadi tidak bisa bocor,” kata dia. (Dian)

%d blogger menyukai ini: