Ratusan Wartawan Vaksin Covid, Sekda Kota Cirebon: Gerak Cepat Kejar Target

Ratusan wartawan dan karyawan media mengikuti program vaksinasi Covid-19 di Radar Cirebon hari Senin (15/3). (Foto: Rinto)

(Suara Gratia), CIREBON – Pemerintah Daerah Kota Cirebon bergerak cepat mengejar target vaksinasi Covid-19 bagi pelayan publik di wilayah Kota Cirebon. Adapun targetnya hingga saat ini adalah 24.900 orang termasuk wartawan. Vaksinasi tersebut diharapkan selesai pada akhir Maret 2021 mendatang dengan mengejar vaksinasi massal sebanyak 2500 orang per hari.

“Ini bagian tahapan yang kita laksanakan. Target kita kurang lebih 24.900 untuk pelayan publik, diharapkan Maret 2021 sudah selesai,” kata Sekretaris Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi saat ditemui di sela-sela vaksinasi untuk wartawan di Radar Cirebon, hari Senin (15/3).

Sebagian crew Radio Suara Gratia yang sudah melakukan vaksinasi Covid-19 gelombang pertama di Radar Cirebon, hari Senin (15/3). (Foto: Winnie)

Pada tahap kedua gelombang pertama tersebut ada sekiranya 141 wartawan yang divaksinasi. Selain wartawan, ada pula karyawan yang bekerja di media, staf Kecamatan Kesambi, staf seluruh kelurahan Kecamatan Kesambi dan pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS)Kota Cirebon. Jadi, total yang mengikuti vaksinasi ini adalah sekitar 316 orang.

Setelah vaksinasi tahap kedua selesai, giliran lansia yang akan divaksinasi dengan target 34.000 orang. Dia berharap vaksinasi untuk lansia akan selesai pada bulan April 2021. Namun, sepertinya vaksinasi tersebut terkendala pada kesediaan vaksin.

“Saat ini vaksin yang tersedia di Dinas Kesehatan Kota adalah sebanyak 18.250 dosis. Sementara data yang ada untuk pelayan publik adalah sekitar 20.000 orang. Kita sudah mengajukan permohonan lagi supaya 24.900 tahap awal ini bisa terkejar dan kita bisa melakukan percepatan,” kata dia.

Sementara itu untuk masyarakat luas, Agus mengatakan akan dilakasanakan di tahap yang berikutnya setelah lansia. Dia berharap setiap tahapan ini tidak meleset karena ketersediaan vaksin yang ada sangat terbatas. (Dian)

Pj Walikota Cirebon Soroti Kehidupan Masyarakat Kriyan

Pj Walikota Cirebon Dedi Taufikkurohman saat mengunjungi warga di pingiran Kali Kriyan. (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia) Cirebon – Penjabat Walikota Cirebon Dedi Taufikkurohman menyoroti kehidupan masyarakat pinggiran Kali Kriyan RW 17, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

“Di Kriyan ini banyak anak usia dini yang masih perlu pembelajaran,” ungkap Dedi saat mengunjungi warga Kriyan di Kota Cirebon, hari Minggu (8/7).

Menurutnya, pembelajaran tersebut tidak hanya pembelajaran secara formal, namun juga pembelajaran non formal. Misalnya terkait perilaku keseharian mereka, termasuk bagaimana mereka memperlakukan sungai yang letaknya berdekatan dengan rumah mereka.

Selain masalah pendidikan, permasalahan lainnya juga ditemukan di kawasan Kriyan tersebut. Misalnya, pernikahan dini, pemakai obat-obatan, kemiskinan dan anak yang menjadi korban sodomi. Selain itu akses untuk ke sekolah yang tidak memadai karena dalam sebulan ada saja orang yang jatuh dari jembatan.

Dia meminta berbagai pemaku kepentingan juga harus terlibat untuk menuntaskan permasalahan di daerah tersebut.

“Mulai dari program pendidikan, kesehatan, bina sosial, tenaga kerja, perindustrian dan lainnya semua harus dilakukan disini,” kata Dedi.

Pihaknya akan memulai dengan sharing dana APBD Kota Cirebon 2019 mendatang untuk kawasan Kriyan ini. Namun Dedi juga meminta kepada semua pihak untuk ikut bersama-sama, berkolaborasi untuk mengentaskan sejumlah permasalahan yang sudah terindentifikasi tersebut.

Sementara itu Sungai Kriyan sendiri, merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung. Pihaknya juga telah berkoordinasi agar penataan kawasan Kriyan sehingga kawasan tersebut menjadi tertata dan sungainya pun bisa mengalir dengan lancar.

Sementara itu Ketua RW 17 Kriyan Barat, Bambang Jumantra, menjelaskan bahwa kebanyakan warga mereka bekerja sebagai tukang becak. “Disini juga banyak rumah yang tidak layak huni,” ungkap Bambang. Mereka seringkali mengajukan perbaikan rutilahu tersebut namun belum ada realisasi dari pemerintah. Tidak hanya itu, angka putus sekolah di daerah mereka juga cukup tinggi. Rata-rata warga mereka, lanjut Bambang, hanya lulusan SD dan SMP.

Karena itu pihaknya sangat bersyukur ada sejumlah pihak, diantaranya Komisi Perlindungan Anak (KPA) Kota Cirebon, yang dua minggu sekali memberikan hiburan, seperti mendongeng, kepada anak-anak di daerah mereka. “Tujuannya memang untuk membantu psikologi anak-anak kami,” ungkap Bambang. Lebih lanjut Bambang juga meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih peduli terhadap masyarakat di Kriyan, khususnya anak-anak putus sekolah. Agar mereka juga bisa bersekolah dengan layak.

Sementara itu Ketua KPA Kota Cirebon, Dr Siska, mengungkapkan permasalahan di kawasan Kriyan sebagian besar pada anak putus sekolah, pernikahan dini, dan penggunaan obat-obatan. “Tingkat kemiskinannya juga sangat terlihat disini,” ungkap Siska. Karena itu, KPA selalu berupaya memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat termasuk memberikan pembelajaran baik formal maupun non formal kepada anak-anak tersebut. “Kami juga bekerja sama dengan seniman, kader PKK dan lainnya untuk memberikan hiburan dua minggu sekali kepada mereka,” kata Siska.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Jaja Sulaeman, meminta kepada anak-anak yang putus sekolah untuk bisa kembali melanjutkan pendidikan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Mereka bisa meneruskan melalui paket A, B maupun C,” kata Jaja.

Pendidikan di Kota Cirebon pun menurut Jaja saat ini sudah bebas dari pungutan, karena adanya dana BOS yang sudah digelontorkan. Baik itu dana BOS dari pusat maupun daerah. Karena itu, ia pun meminta kepada semua pihak, termasuk masyarakat secara luas, untuk bisa memberikan pengertian kepada anak-anak mereka bahwa sekolah itu penting. (Humas Pemkot Cirebon)

Satlinmas Siap Bantu Amankan Pilkada Kota Cirebon

Sekretaris Daerah Kota Cirebon Asep Dedi melakukan bimbingan teknis kepada Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mengenai pengamanan pilkada Kota Cirebon, di Gedung Korpri, hari Senin (5/2). (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia), Cirebon – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon melakukan bimbingan teknis (bimtek) untuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk kecakapan mereka dalam bertugas di lapangan. Mereka pun siap turut serta dalam pengamanan pilkada di Kota Cirebon.

Sebanyak 1.324 anggota Linmas Kota Cirebon hari ini mendapatkan bimtek di Gedung Korpri, Jalan Brigjen Dharsono, Kota Cirebon, Senin (5/2). Bimtek dilakukan untuk kesiapan teknis ribuan anggota Linmas tersebut dalam pengamanan pilkada di Kota Cirebon, 27 Juni 2018 mendatang.

Turut diundang perwakilan KPU, perwakilan Kodim dan Polres Cirebon Kota sebagai narasumber dalam bimtek tersebut. “Kami mengundang mereka untuk memberikan pengetahuan dan teori kepada anggota Linmas tersebut,” kata Kepala Satpol PP Kota Cirebon,  Andi Armawan.

Selain mendapatkan teori, ribuan anggota Linmas tersebut juga akan memperagakan pengamanan pada hari pencoblosan langsung dari narasumbernya.

“Nanti akan langsung kita gladikan di halaman Gedung Korpri ini. Sehingga nantinya secara jelas bisa tergambar tugas dari masing-masing anggota Linmas ini baik saat pengamanan di TPS maupun saat pengamanan di wilayah kelurahan maupun kecamatan.”

Selanjutnya Andi menambahkan anggota Linmas yang mendapatkan bimtek saat ini sudah mencukupi untuk pengamanan pada hari pencoblosan.

“Berdasarkan data dari KPU, jumlah TPS di Kota Cirebon sebanyak 579,” kata Andi. Jika masing-masing TPS dijaga oleh dua orang maka dibutuhkan sebanyak 1.158 anggota Linmas. Sedangkan sisanya sebanyak 167 orang ditempatkan untuk pengamanan di kelurahan maupun kecamatan.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon,  Asep Dedi,  menyambut baik dan berterima kasih kepada Satpol PP Kota Cirebon yang telah melaksanakan bimtek untuk anggota Satlinmas.

“Peran Satlinmas ini sangat penting, terutama dalam pelaksanaan pemilukada di Kota Cirebon. Dengan bimtek yang dilakukan ini diharapkan mereka bisa tahu standar operasi maupun prosedur di lapangan yang harus dilakukan saat pengamanan di lapangan nantinya. Tapi mudah-mudahan pelaksanaan pilkada nanti di Kota Cirebon aman dan sukses,” kata Asep. (Humas Pemkot Cirebon)

Polemik Angkot vs Online Segera Diputuskan

Angkot D8 tidak beroperasi selama demo. (Foto: Dian)

(Suara Gratia) Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon akan menerbitkan sebuah keputusan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara transportasi konvesional dan transportasi berbasis aplikasi (online) hari Senin (2/10).

Rencananya, seluruh jajaran terkait seperti Kepala Polisi Resor Cirebon Kota  Adi Vivid, Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Kodim 0614/Kota Cirebon, Ketua DPRD Kota Cirebon akan melakukan rapat bersama operator layanan aplikasi angkutan online dan pengusaha angkutan konvensional.

“Besok malam (hari ini) kita akan panggil kedua pihak di Mapolres Cirebon Kota untuk kesepakatan bersama,” kata Adi Vivid di Cirebon, hari Minggu (1/10).

Dalam rapat bersama operator, Adi Vivid menerangkan terkait kemungkinan kesepakatan mengenai pembatasan waktu operasional.

Sebelumnya, Adi Vivid mengaku sudah melakukan rapat terlebih dahulu bersama Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis dan jajaran Dinas Perhubungan Kota Cirebon pada hari Sabtu (30/9). Dalam rapat tersebut mereka sudah merumuskan formulasi penyelenggaraan dan solusi untuk angkot dan angkutan online.

Menurut dia, salah satu solusi agar angkot konvensional dan angkutan online bisa beroperasi bersama adalah dengan adanya pembatasan waktu.

“Salah satunya bisa dengan pembatasan waktu operasional. Bagaimana keduanya bisa berjalan dengan baik. Kalau pelarangan, harus ada aturan. Sedangkan dari pusat dan probinsi belum ada,” kata dia.

Oleh karena itu pihaknya mengimbau kepada semua pengusaha angkot untuk kembali beroperasional pada hari Selasa (3/10).

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cirebon, Atang Hasan Dahlan berharap para sopir maupun pengusaha angkot tidak melakukan aksi mogok beroperasi terus menerus. Menurutnya, keberadaan angkot masih dibutuhkan.

“Buktinya ketika angkot tidak beroperasi banyak penumpang yang terlantar, harus diangkut oleh mobil-mobil yang membantu,” kata dia. (Rakyat Cirebon)