Stunting di Kota Cirebon Capai Angka 30 Persen

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, dr. Siti Maria Listiawaty (tengah), pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 34 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting, di salah satu hotel di Kota Cirebon, Kamis (19/1).

(Suara Gratia), CIREBON – Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr. Siti Maria Listiawaty menyatakan angka stunting atau gizi buruk di Kota Cirebon mencapai angka 30 persen. Hal ini menempatkan Kota Cirebon berada di nomor empat teratas bersama empat kabupaten lainnya di Jawa Barat.

“Angka yang dikeluarkan oleh Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang menunjukkan prevalensi stunting di Kota Cirebon 30,6 persen sehingga menempatkan Kota Cirebon pada urutan keempat tertinggi bersama Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung,” kata dia pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 34 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting, di salah satu hotel di Kota Cirebon, Kamis (19/1).

Hal ini berbanding terbalik dengan target persentase balita stunting pada 2020 hingga 3032 yaitu 13,6 persen, 13,4 persen dan 12,83 persen. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Cirebon akan segera melakukan percepatan untuk menanggulangi stunting yang tinggi.

Berdasarkan hasil dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), ada 15 kelurahan yang masih perlu mendapatkan perhatian untuk menurunkan angka gizi buruk. Di antaranya adalah Pegambiran, Kalijaga, Argasunya, Kasepuhan, Karyamulya, Kecapi, Panjunan, Pulasaren, Harjamukti, Kebon Baru, Kejaksan, Jagasatru, Drajat, Lemahwungkuk dan Pekiringan.

“Percepatan penurunan stunting dilaksanakan terhadap sejumlah kelompok sasaran. Mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia nol hingga 59 bulan,” kata Maria.

Penanggulangan stunting merupakan upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan anak sebagai bagian dari keluarga dengan asupan gizi dan perawatan yang baik hingga lingkungan keluarga yang sehat sehingga dapat terhindar dari penyakit infeksi menular maupun penyakit masyarakat lainnya. (cirebonkota.go.id)

Iklan

Jokowi Tinjau Vaksinasi dari Pintu ke Pintu di Cirebon

Presiden Joko Widodo saat berbincang dengan warga RW 005 Pengampaan, Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon. (Foto: Twitter Joko Widodo)

(Suara Gratia), CIREBON – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung vaksinasi dari pintu ke pintu di RW 005 Pengampaan Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon, hari Selasa (31/8). Dalam jadwal yang resmi diumumkan Jokowi akan tiba di Cirebon pada pukul 06.30 WIB. Namun, jadwal tersebut terlambat dua jam dari yang sudah dijadwalkan. Rombongan Presiden baru tiba di Lapangan Udara Pangeran Cakrabuana, Penggung pada pukul 08.20 WIB.

“Pada hari ini saya berada di Kampung Pengampaan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, di mana kita melakukan vaksinasi dari pintu ke pintu (door to door). Ini jemput bola agar pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka vaksinasi ini bisa kita percepat bersama-sama,” ujar Presiden dalam keterangan pers usai peninjauan, Hari Selasa (31/8).

Vaksinasi tersebut adalah upaya pemerintah menjemput bola percepatan vaksinasi bagi warga yang tidak bisa datang ke gerai vaksinasi yang ada. Di RW 005 Pengampaan ini adalah pilot project atau proyek pertama vaksinasi pintu ke pintu. Ada 10 rumah yang terpilih untuk menjadi proyek pertama vaksinasi tersebut.

Selain meninjau vaksin, orang nomor satu di Indonesia tersebut juga membagikan bantuan sosial berupa beras 5kg, minyak sayur 1 liter, gula 1 kg, makanan ringan dan teh 1 kotak.

Salah satu warga yang mendapatkan bantuan sosial dari Presiden RI Joko Widodo berupa beras, minyak, teh, gula dan biskuit. (Foto: Dian)

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis.

Presiden RI Joko Widodo saat meninjau SMAN 1 Beber untuk program vaksinasi pelajar. (Foto: Twitter Joko Widodo)

Selain di RW 005 Pengampaan, Presiden Joko Widodo langsung mengunjungi SMAN 1 Beber Kabupaten Cirebon yang akan melaksanakan hal serupa yaitu vaksinasi dengan target pelajar. Berikutnya Presiden juga akan mengunjungi Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan Pendopo Bupati Kuningan. Kemudian mantan Walikota Solo ini juga dijadwalkan meresmikan Bendungan Kuningan dan setelah itu kembali ke Cirebon untuk kembali ke Jakarta. (Dian)

Ratusan Wartawan Vaksin Covid, Sekda Kota Cirebon: Gerak Cepat Kejar Target

Ratusan wartawan dan karyawan media mengikuti program vaksinasi Covid-19 di Radar Cirebon hari Senin (15/3). (Foto: Rinto)

(Suara Gratia), CIREBON – Pemerintah Daerah Kota Cirebon bergerak cepat mengejar target vaksinasi Covid-19 bagi pelayan publik di wilayah Kota Cirebon. Adapun targetnya hingga saat ini adalah 24.900 orang termasuk wartawan. Vaksinasi tersebut diharapkan selesai pada akhir Maret 2021 mendatang dengan mengejar vaksinasi massal sebanyak 2500 orang per hari.

“Ini bagian tahapan yang kita laksanakan. Target kita kurang lebih 24.900 untuk pelayan publik, diharapkan Maret 2021 sudah selesai,” kata Sekretaris Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi saat ditemui di sela-sela vaksinasi untuk wartawan di Radar Cirebon, hari Senin (15/3).

Sebagian crew Radio Suara Gratia yang sudah melakukan vaksinasi Covid-19 gelombang pertama di Radar Cirebon, hari Senin (15/3). (Foto: Winnie)

Pada tahap kedua gelombang pertama tersebut ada sekiranya 141 wartawan yang divaksinasi. Selain wartawan, ada pula karyawan yang bekerja di media, staf Kecamatan Kesambi, staf seluruh kelurahan Kecamatan Kesambi dan pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS)Kota Cirebon. Jadi, total yang mengikuti vaksinasi ini adalah sekitar 316 orang.

Setelah vaksinasi tahap kedua selesai, giliran lansia yang akan divaksinasi dengan target 34.000 orang. Dia berharap vaksinasi untuk lansia akan selesai pada bulan April 2021. Namun, sepertinya vaksinasi tersebut terkendala pada kesediaan vaksin.

“Saat ini vaksin yang tersedia di Dinas Kesehatan Kota adalah sebanyak 18.250 dosis. Sementara data yang ada untuk pelayan publik adalah sekitar 20.000 orang. Kita sudah mengajukan permohonan lagi supaya 24.900 tahap awal ini bisa terkejar dan kita bisa melakukan percepatan,” kata dia.

Sementara itu untuk masyarakat luas, Agus mengatakan akan dilakasanakan di tahap yang berikutnya setelah lansia. Dia berharap setiap tahapan ini tidak meleset karena ketersediaan vaksin yang ada sangat terbatas. (Dian)

Pj Walikota Cirebon Soroti Kehidupan Masyarakat Kriyan

Pj Walikota Cirebon Dedi Taufikkurohman saat mengunjungi warga di pingiran Kali Kriyan. (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia) Cirebon – Penjabat Walikota Cirebon Dedi Taufikkurohman menyoroti kehidupan masyarakat pinggiran Kali Kriyan RW 17, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

“Di Kriyan ini banyak anak usia dini yang masih perlu pembelajaran,” ungkap Dedi saat mengunjungi warga Kriyan di Kota Cirebon, hari Minggu (8/7).

Menurutnya, pembelajaran tersebut tidak hanya pembelajaran secara formal, namun juga pembelajaran non formal. Misalnya terkait perilaku keseharian mereka, termasuk bagaimana mereka memperlakukan sungai yang letaknya berdekatan dengan rumah mereka.

Selain masalah pendidikan, permasalahan lainnya juga ditemukan di kawasan Kriyan tersebut. Misalnya, pernikahan dini, pemakai obat-obatan, kemiskinan dan anak yang menjadi korban sodomi. Selain itu akses untuk ke sekolah yang tidak memadai karena dalam sebulan ada saja orang yang jatuh dari jembatan.

Dia meminta berbagai pemaku kepentingan juga harus terlibat untuk menuntaskan permasalahan di daerah tersebut.

“Mulai dari program pendidikan, kesehatan, bina sosial, tenaga kerja, perindustrian dan lainnya semua harus dilakukan disini,” kata Dedi.

Pihaknya akan memulai dengan sharing dana APBD Kota Cirebon 2019 mendatang untuk kawasan Kriyan ini. Namun Dedi juga meminta kepada semua pihak untuk ikut bersama-sama, berkolaborasi untuk mengentaskan sejumlah permasalahan yang sudah terindentifikasi tersebut.

Sementara itu Sungai Kriyan sendiri, merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung. Pihaknya juga telah berkoordinasi agar penataan kawasan Kriyan sehingga kawasan tersebut menjadi tertata dan sungainya pun bisa mengalir dengan lancar.

Sementara itu Ketua RW 17 Kriyan Barat, Bambang Jumantra, menjelaskan bahwa kebanyakan warga mereka bekerja sebagai tukang becak. “Disini juga banyak rumah yang tidak layak huni,” ungkap Bambang. Mereka seringkali mengajukan perbaikan rutilahu tersebut namun belum ada realisasi dari pemerintah. Tidak hanya itu, angka putus sekolah di daerah mereka juga cukup tinggi. Rata-rata warga mereka, lanjut Bambang, hanya lulusan SD dan SMP.

Karena itu pihaknya sangat bersyukur ada sejumlah pihak, diantaranya Komisi Perlindungan Anak (KPA) Kota Cirebon, yang dua minggu sekali memberikan hiburan, seperti mendongeng, kepada anak-anak di daerah mereka. “Tujuannya memang untuk membantu psikologi anak-anak kami,” ungkap Bambang. Lebih lanjut Bambang juga meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih peduli terhadap masyarakat di Kriyan, khususnya anak-anak putus sekolah. Agar mereka juga bisa bersekolah dengan layak.

Sementara itu Ketua KPA Kota Cirebon, Dr Siska, mengungkapkan permasalahan di kawasan Kriyan sebagian besar pada anak putus sekolah, pernikahan dini, dan penggunaan obat-obatan. “Tingkat kemiskinannya juga sangat terlihat disini,” ungkap Siska. Karena itu, KPA selalu berupaya memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat termasuk memberikan pembelajaran baik formal maupun non formal kepada anak-anak tersebut. “Kami juga bekerja sama dengan seniman, kader PKK dan lainnya untuk memberikan hiburan dua minggu sekali kepada mereka,” kata Siska.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Jaja Sulaeman, meminta kepada anak-anak yang putus sekolah untuk bisa kembali melanjutkan pendidikan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Mereka bisa meneruskan melalui paket A, B maupun C,” kata Jaja.

Pendidikan di Kota Cirebon pun menurut Jaja saat ini sudah bebas dari pungutan, karena adanya dana BOS yang sudah digelontorkan. Baik itu dana BOS dari pusat maupun daerah. Karena itu, ia pun meminta kepada semua pihak, termasuk masyarakat secara luas, untuk bisa memberikan pengertian kepada anak-anak mereka bahwa sekolah itu penting. (Humas Pemkot Cirebon)

Satlinmas Siap Bantu Amankan Pilkada Kota Cirebon

Sekretaris Daerah Kota Cirebon Asep Dedi melakukan bimbingan teknis kepada Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mengenai pengamanan pilkada Kota Cirebon, di Gedung Korpri, hari Senin (5/2). (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia), Cirebon – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon melakukan bimbingan teknis (bimtek) untuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk kecakapan mereka dalam bertugas di lapangan. Mereka pun siap turut serta dalam pengamanan pilkada di Kota Cirebon.

Sebanyak 1.324 anggota Linmas Kota Cirebon hari ini mendapatkan bimtek di Gedung Korpri, Jalan Brigjen Dharsono, Kota Cirebon, Senin (5/2). Bimtek dilakukan untuk kesiapan teknis ribuan anggota Linmas tersebut dalam pengamanan pilkada di Kota Cirebon, 27 Juni 2018 mendatang.

Turut diundang perwakilan KPU, perwakilan Kodim dan Polres Cirebon Kota sebagai narasumber dalam bimtek tersebut. “Kami mengundang mereka untuk memberikan pengetahuan dan teori kepada anggota Linmas tersebut,” kata Kepala Satpol PP Kota Cirebon,  Andi Armawan.

Selain mendapatkan teori, ribuan anggota Linmas tersebut juga akan memperagakan pengamanan pada hari pencoblosan langsung dari narasumbernya.

“Nanti akan langsung kita gladikan di halaman Gedung Korpri ini. Sehingga nantinya secara jelas bisa tergambar tugas dari masing-masing anggota Linmas ini baik saat pengamanan di TPS maupun saat pengamanan di wilayah kelurahan maupun kecamatan.”

Selanjutnya Andi menambahkan anggota Linmas yang mendapatkan bimtek saat ini sudah mencukupi untuk pengamanan pada hari pencoblosan.

“Berdasarkan data dari KPU, jumlah TPS di Kota Cirebon sebanyak 579,” kata Andi. Jika masing-masing TPS dijaga oleh dua orang maka dibutuhkan sebanyak 1.158 anggota Linmas. Sedangkan sisanya sebanyak 167 orang ditempatkan untuk pengamanan di kelurahan maupun kecamatan.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon,  Asep Dedi,  menyambut baik dan berterima kasih kepada Satpol PP Kota Cirebon yang telah melaksanakan bimtek untuk anggota Satlinmas.

“Peran Satlinmas ini sangat penting, terutama dalam pelaksanaan pemilukada di Kota Cirebon. Dengan bimtek yang dilakukan ini diharapkan mereka bisa tahu standar operasi maupun prosedur di lapangan yang harus dilakukan saat pengamanan di lapangan nantinya. Tapi mudah-mudahan pelaksanaan pilkada nanti di Kota Cirebon aman dan sukses,” kata Asep. (Humas Pemkot Cirebon)

Polemik Angkot vs Online Segera Diputuskan

Angkot D8 tidak beroperasi selama demo. (Foto: Dian)

(Suara Gratia) Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon akan menerbitkan sebuah keputusan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara transportasi konvesional dan transportasi berbasis aplikasi (online) hari Senin (2/10).

Rencananya, seluruh jajaran terkait seperti Kepala Polisi Resor Cirebon Kota  Adi Vivid, Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Kodim 0614/Kota Cirebon, Ketua DPRD Kota Cirebon akan melakukan rapat bersama operator layanan aplikasi angkutan online dan pengusaha angkutan konvensional.

“Besok malam (hari ini) kita akan panggil kedua pihak di Mapolres Cirebon Kota untuk kesepakatan bersama,” kata Adi Vivid di Cirebon, hari Minggu (1/10).

Dalam rapat bersama operator, Adi Vivid menerangkan terkait kemungkinan kesepakatan mengenai pembatasan waktu operasional.

Sebelumnya, Adi Vivid mengaku sudah melakukan rapat terlebih dahulu bersama Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis dan jajaran Dinas Perhubungan Kota Cirebon pada hari Sabtu (30/9). Dalam rapat tersebut mereka sudah merumuskan formulasi penyelenggaraan dan solusi untuk angkot dan angkutan online.

Menurut dia, salah satu solusi agar angkot konvensional dan angkutan online bisa beroperasi bersama adalah dengan adanya pembatasan waktu.

“Salah satunya bisa dengan pembatasan waktu operasional. Bagaimana keduanya bisa berjalan dengan baik. Kalau pelarangan, harus ada aturan. Sedangkan dari pusat dan probinsi belum ada,” kata dia.

Oleh karena itu pihaknya mengimbau kepada semua pengusaha angkot untuk kembali beroperasional pada hari Selasa (3/10).

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cirebon, Atang Hasan Dahlan berharap para sopir maupun pengusaha angkot tidak melakukan aksi mogok beroperasi terus menerus. Menurutnya, keberadaan angkot masih dibutuhkan.

“Buktinya ketika angkot tidak beroperasi banyak penumpang yang terlantar, harus diangkut oleh mobil-mobil yang membantu,” kata dia. (Rakyat Cirebon)

 

Penerimaan Pajak Kota Cirebon Tahun 2016 Lampaui Target

Suasana pemberian apresiasi kepada wajib pajak di kantor BKD, Jalan Pengampon, Cirebon, hari Selasa (26/9). (Foto: Dian)

(Suara Gratia) Cirebon – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon menggelar pekan pajak tahun 2017 atas prestasi penerimaan pajak daerah tahun 2016. BKD mengapresiasi upaya seluruh wajib pajak dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Cirebon karena prosentase pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2016 mencapai 114 persen atau sekitar Rp 138 miliar.

“Penerimaan PAD yang bersumber dari pajak daerah melampaui target sebesar Rp 121 miliar. Sementara itu realisasinya mencapai Rp 138 miliar dengan prosentase 114 persen. Ini merupakan tantangan bagi kami untuk berinovasi meningkatkan PAD,” kata Sekretaris BKD Eriza di Kantor BKD, Cirebon, hari Selasa (26/9).

Eriza mengatakan peningkatan PAD kali ini didukung juga dengan pemanfaatan teknologi seperti tapping box dan sistem pembayaran pajak secara online.

Dengan pemberian apresiasi ini, dia berharap mampu membangkitkan semangat wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah supaya PAD meningkat dan hasilnya dapat digunakan untuk kemajuan Kota Cirebon.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Perekonomian Pemerintah Kota Cirebon Raden Hendra juga mengapresiasi penerimaan pajak daerah yang melebihi target.

Penggunaan teknologi dalam peningkatan PAD juga merupakan upaya Kota Cirebon menuju Smart City sehingga peningkatan pendapatan pajak bisa mencapai 75 persen bahkan 100 persen. hal ini merupakan wujud Pemkot Cirebon dalam menjalankan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang bersih.

“Saya berharap langkah ini mendapat dukungan dari wajib pajak,” kata dia.

Pemkot Cirebon Targetkan 85.000 Anak Terima Vaksin Rubella

Ilustrasi. Pemberian imunisasi campak. (Foto: Istimewa)

(Suara Gratia) Cirebon – Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Edy Sugiarto menargetkan sekitar 85.000 anak akan diberi vaksin tambahan yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah pusat yaitu rubella.

“Vaksinasi campak dan rubella ini digelar selama dua bulan dari bulan Agustus sampai September. Kalau di Kota Cirebon 84.700 anak. Itu target sasaran kita. Semua dari anak sekolah kita garap semua. Yang terjadi kalau kita lakukan ini mudah-mudahan tahun 2020 itu bebas penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus itu,” kata Edy kepada Suara Gratia di Kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon Jalan Kesambi, Cirebon, hari Selasa (8/8).

Dari target sekitar 85.000 orang, hingga saat ini realisasi pemberian vaksin baru mencapai sekitar 18 persen saja atau sekitar 15.300 orang saja dalam delapan hari terakhir ini. Pemberian vaksin rubella ini, kata dia, sejak bayi tersebut berusia sembilan bulan hingga 15 tahun. Menurutnya, program pemerintah ini sangatlah baik untuk menciptakan generasi yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat.

Edy mengakui sosialisasi campak rubella ini memang tidak mudah apalagi di wilayah tertentu yang memiliki pengaruh kultur dan budaya yang kuat. Namun, pihaknya tak patah arang. Beberapa jajaran dari Dinas Kesehatan menemui pemuka agama setempat dan berdiskusi tentang manfaat vaksinasi campak rubella tersebut bagi kesehatan anak.

“Kita sudah kesana tiga jam diskusi lalu sudah jelas bahwa ada kekhawatiran vaksinasi haram sudah hilang. Cuma mungkin di lapangan masih ada yang tanda kutip mungkin masih menolak,” kata dia.

Sedangkan, untuk kendala teknis, Dinas Kesehatan Kota Cirebon tidak menemui kendala yang menghambat kinerjanya.

Edy optimis dalam dua bulan ini mampu menyelesaikan 80 persen pemberian vaksin campak dan rubella.

Campak merupakan penyakit infeksi virus yang mudah menular melalui batuk dan bersin. Gejala penyakit ini berupa batuk pilek disertai ruam kemerahan di kulit. Sementara rubella atau dikenal dengan sebutan campak Jerman merupakan penyakit virus yang sering menyerang anak. Gejala infeksi rubella sebenarnya terbilang ringan yaitu ruam merah dan demam ringan yang tak mengganggu aktivitas.

Namun bila infeksi rubella ini menyerang wanita yang sedang merencanakan kehamilan atau sedang hamil dapat menyebabkan kematian atau kecacatan saat lahir. Angka kejadian bayi cacat akibat rubella di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di dunia.

Agar terhindar dari bahaya campak dan rubella yang mengerikan tersebut, pemerintah menyediakan vaksin MR (vaksin campak dan rubella dalam satu suntikan) secara gratis untuk anak berusia sembilan bulan hingga 15 tahun.

Pada bulan Agustus 2017, vaksin MR diberikan untuk anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dilanjutkan pada bulan September 2017 dengan pemberian vaksin akan dilakukan di posyandu, puskesmas, dan sarana kesehatan lain untuk bayi usia sembilan bulan hingga anak berusia kurang dari tujuh tahun.

Pemkot Cirebon Sedang Siapkan Payung Hukum untuk Transportasi Online

Suasana pertemuan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2016 di Balai Kota Cirebon, hari Selasa (1/8). (Foto: Dian)

(Suara Gratia) Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon sedang menyiapkan payung hukum untuk transportasi umum berbasis online. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Asep Dedi mengungkapkan di era digital ini arus perkembangan teknologi memang tak lagi bisa dibendung.

“Ya memang sekarang fenomena transportasi online sudah sangat banyak. Transportasi sekarang sudah online masyarakat sudah ingin lebih mudah. Nah ini tinggal mengikuti, era ini kan nggak bisa dibendung. Era digital, android yang begitu pesat nggak bisa dibendung,” kata dia di Balai Kota Cirebon, hari Selasa (1/8).

Seiring perkembangan digital, pasti akan ada pertentangan dari transportasi konvensional. Oleh karena itu, untuk mengurangi gesekan pihaknya akan segera melakukan koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk membahas payung hukumnya.

Senada dengan Asep Dedi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Atang H, menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan payung hukum dan mengkaji apakah Cirebon memerlukan transportasi berbasis online atau tidak.

“Kemarin kita sudah koordinasikan dengan Kapolres.  Perizinannya (transportasi online) kan ada empat di (kewenangan) Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata dia dalam kesempatan yang sama.

Atang belum bisa memastikan kapan payung hukum ini akan selesai dibuat karena harus menunggu keputusan dari anggota dewan atau DPRD.

%d blogger menyukai ini: