LBH Bandung Dorong Pemerintah Alokasikan Dana untuk Bantuan Hukum Rakyat Miskin

Pelatihan Paralegal di Desa Manis Lor Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

(Suara Gratia)Cirebon – Rakyat miskin yang tinggal di pelosok negeri di tanah air, sulit untuk mendapatkan perlindungan dan layanan hukum. Karena, untuk mendapatkan layanan dan pendampingan hukum membutuhkan dana yang tidak sedikit, selain itu mayoritas pengacara wilayah kerjanya hanya ada di kota-kota besar saja seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, dll. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Arip Yogiawan menjelaskan, ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat miskin sulit mendapatkan layanan hukum diantaranya adalah, hukum di Indonesia saat ini mahal dan masyarakat miskin terbentur dengan kebutuhnan pokok lainnya yang lebih mendasar seperti pekerjaan, makan, pendidikan dan tempat tinggal.

Iklan

LBH Bandung : Negara Lemah Menindak Pelaku Intoleransi Kebebasan Beragama

Direktur LBH Bandung Arip Yogiawan dalam Training Paralegal di Hotel Puri Cipaganti Bandung

(Suara Gratia)Cirebon – Jumlah penduduk Indonesia saat ini kurang lebih mencapai 240 juta jiwa belum seluruhnya tercover oleh hukum. Pasalnya hampir 60 persen atau kurang lebih 190 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong hidup miskin dan buta hukum. Sementara jumlah pengacara di Indonesia sebanyak 21 ribu orang 50 persennya terkonsentrasi di Ibu Kota, hal ini menimbulkan ketimpangan jumlah pengacara dengan jumlah penduduk di sejumlah daerah. Sehingga penduduk di desa-desa atau warga yang tinggal di daerah perbatasan mengalami kesulitan mengakses hukum, terlebih mendapat perlindungan hukum.