Pemkot Cirebon: KTP Digital Permudah Akses Layanan Publik

Wakil Walikota Eti Herawati saat sedang meluncurkan Identitas Kependudukan Digital di lobi Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Selasa (10/1). (Foto: Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia), CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon meluncurkan program Identitas Kependudukan digital (IKD) pada hari Selasa (10/1) di lobi Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan untuk semakin mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat.

“Penggunaan teknologi ini akan mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat, mempermudah verifikasi diri tanpa membawa KTP fisik, dan mempermudah akses data anggota keluarga,” kata dia saat peluncuran IKD di lobi Gedung Setda Kota Cirebon, Selasa (10/1).

Namun, hingga saat ini IKD baru diterapkan untuk pegawai di lingkungan Pemda Kota Cirebon.  Setelah itu, masyarakat Kota Cirebon nantinya akan mendapatkan layanan ini secara umum seperti yang tertuang di dalam Peremendagri 72 Tahun 2022 bahwa KTP elektronik itu berwujud fisik dan digital.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Atang Hasan Dahlan mengatakan bahwa IKD merupakan bagian dari bentuk proteksi atau pengamanan sistem autentikasi diri untuk mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

“IKD membuat masyarakat lebih praktis saat membawa data kependudukan. Semuanya ada di dalam handphone. Mulai dari KTP, kartu vaksin, kartu BPJS Kesehatan, NPWP dan kartu pemilih untuk Pemilu 2024 nanti,” kata dia.

IKD, jelas dia, dapat diunduh melalui Play Store di ponsel berbasis android. Setelah itu, masukkan nomor identitas, email dan nomor telepon. Namun aktivasi IKD hanya dapat dilakukan di kantor Disdukcapil.

“Barcode aktivasi ada di kantor kami. Jadi meski sudah mengisi semua syaratnya tetap harus mendatangi kantor Disdukcapil,” kata dia. (cirebonkota.go.id)

Iklan

Tak Ingin Terulang, Pemkot Cirebon Normalisasi Sungai Cikalong

 

sungai cikalong
Sungai Cikalong. (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia) CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon akan melakukan normalisasi Sungai Cikalong untuk mencegah kejadian banjir terulang kembali di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

“Kejadian kemarin jangan sampai terulang kembali,” kata Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati saat meninjau langsung normalisasi Sungai Cikalong, hari Rabu (15/1).

Normalisasi tersebut, lanjut Eti, untuk memperlebar aliran sungai sehingga sungai bisa menampung air dalam jumlah yang lebih banyak lagi di musim penghujan ini.

Eti mengatakan normalisasi Sungai Cikalong dilakukan sepanjang dua kilometer di sisi yang mengarah ke hilir. Sebelumnya Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWS CC) sudah melakukan normalisasi.

Dana yang akan dipakai untuk normalisasi kali ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon dan akan meminjam alat berupa backhoe dari BBWS CC.

Selain Sungai Cikalong, dalam waktu dekat normalisasi Sungai Cipadu juga akan dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah kota, kabupaten Cirebon dan BBWS CC. Eti juga meminta kepada dinas terkait untuk segera memetakan kewenangan pemeliharaan sungai yang ada di Kota Cirebon.

Sementara itu, Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Cirebon, Agung Kemal menjelaskan ada dua sungai yang menjadi penyebab banjir di Kota Cirebon yaitu Sungai Cikalong dan Sungai Kedungpane. Selain itu, dia juga mengungkapkan ada hal lain yang menjadi penyebab banjir, yaitu bangunan liar.

“Sejumlah bangunan liar yang ada di bantaran sungai juga menjadi penyebab penyempitan aliran sungai,” kata Agung. Oleh karena itu, lanjut dia, dibutuhkan kerja sama dengan semua pihak termasuk masyarakat untuk segera memperbaiki aliran sungai. (Humas Pemkot Cirebon)

PDAM Tirta Giri Nata akan Terima Penyertaan Modal Rp 2 Miliar

dedi1
Pj Walikota Dedi Taufikkurohman menandatangani Perda Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Giri Nata di Ruang Rapat Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Senin (30/7). (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia) Cirebon – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon mengesahkan Perda Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Giri Nata di Ruang Rapat Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Senin (30/7).

Persetujuan tersebut menandakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengalokasikan anggaran penyertaan modal ke PDAM Tirta Giri Nata. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan mengalokasikan Rp 2 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Penjabat Wali Kota Cirebon, Dedi Taufikkurohman mengatakan penetapan Perda Penyertaan Modal tersebut diharapkan meningkatkan kinerja PDAM Tirta Giri Nata. Penyertaan akan dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran Pemkot Cirebon.

“Kami harapkan dengan adanya penyertaan modal akan meningkatkan kinerja pelayanan PDAM,” ungkap Dedi usai penetapan Perda tersebut.

Dedi menambahkan pihaknya berterima kasih kepada DPRD Kota Cirebon telah menyetujui Perda tersebut sehingga kinerja Perumda Tirta Giri Nata dapat meningkat. Perda ini juga menggantikan Perda No 12 tahun 2012 terkait penyertaan modal Permerintah Daerah Kota Cirebon kepada Perumda PDAM Tirta Giri Nata.

Selain itu ditetapkan juga Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Persetujuan dan penetapan Perda merupakan pertanda positif jika mandat yang diemban Pemkot Cirebon dalam pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. (Sumber: Humas Pemkot Cirebon)

Hingga Akhir Maret, Dinsos Kota Cirebon Baru Terima 30 Proposal Bawal

Ilustrasi. Pemkot Cirebon. (Foto: Dian)

(Suara Gratia) Cirebon – Meskipun sudah disosialiasikan sejak awal 2018, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon baru menerima 30 proposal dari RW untuk pengajuan bantuan walikota (bawal). Kendalanya adalah kurangnya personel dari dinas terkait.

Kepala DSPPPA Kota Cirebon, Jamaludin, menjelaskan hingga akhir Maret ini baru sekitar 30 proposal untuk pengajuan bantuan walikota (bawal) yang masuk ke dinas yang dipimpinnya. Padahal jumlah RW di Kota Cirebon mencapai 247.

“Dari jumlah yang sudah masuk,  baru ada sekitar 15 proposal bawal yang sudah disetujui. Untuk proposal yang sudah disetujui, selanjutnya akan dikembalikan ke pihak RW dan RW sendiri yang akan mengajukan ke Badan Keuangan Daerah (BKD),” kata dia di Cirebon, hari Rabu (28/3).

Keterlibatan DSPPPA sendiri, lanjut Jamaludin, dalam pencairan bawal tersebut yaitu hanya memasukkan anggarannya ke APBD. Juga melakukan koreksi terhadap proposal yang diajukan oleh RW.

“Sekaligus membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) nya,” ungkap Jamaludin. Sedangkan untuk pencairannya, merupakan bagian dari RW yang bersangkutan dengan BKD.

Namun Jamaludin mengakui, pihaknya mengalami keterbatasan personel yang menangani bidang tersebut. “Sehingga prosesnya agak sedikit lama,” ungkap Jamaludin.

Sementara itu Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, Ali Muarin, menjelaskan pihaknya sudah siap untuk melakukan pencairan jika ada proposal bawal yang masuk.

“Namun hingga akhir Maret ini memang belum ada yang masuk,” ungkap Ali. Padahal, lanjut dia, sejak jauh-jauh hari sudah dilakukan sosialisasi jika bawal sudah bisa dicairkan akhir tahun. Sehingga tidak perlu menunggu di pertengahan bahkan akhir tahun.

Ali menekankan pihaknya tidak akan pernah mempersulit para RW yang akan melakukan pencairan bawal. “Selama persyaratannya memenuhi dan lengkap, kami siap untuk mencairkannya,” tegas Ali.

Ada pun persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya, proposal permohonan pencairan, pernyataan pertanggungjawaban, NPHD, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), bukti kwitansi penerimaan uang, Surat Keputusan (SK) RW, fotocopy rekening Bank Jabar, fotocopy KTP ketua RW dan bendahara. (Humas Pemkot Cirebon)

Pemkot Cirebon Buat Perda Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

Ilustrasi. Pengacara. (Foto: Istimewa)

(Suara Gratia) Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon telah membuat peraturan daerah tentang perlindungan atau bantuan hukum terhadap masyarakat miskin. Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis berharap perda ini akan menjamin keadilan yang dapat dirasakan bagi warga kurang mampu.

“Keadilan itu bukan hanya milik orang kaya, melainkan keadilan itu harus dimiliki dan dirasakan oleh semua individu termasuk orang yang tidak berkecukupan,” kata Nasrudin di Gedung DPRD Kota Cirebon, hari Jumat (2/6) seperti yang dilansir dari Fajar Cirebon.

Intinya, lanjut dia, perda ini memberikan advokasi kepada masyarakat miskin yang membutuhkan sebuah keadilan tanpa dibebani biaya.

Untuk mendapatkan akses bantuan hukum secara gratis ini tentu ada kriterianya. Namun, hingga saat ini teknisnya masih dibahas panitia khusus DPRD.

Dia mengungkapkan, semangat dibuatnya perda ini adalah karena sering melihat terjadinya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat miskin dan ketidakmampuan warga miskin menggunakan jasa penasehat hukum apabila terjerat masalah hukum.

“Orang tidak mampu, tidak bisa menyewa pengacara, maka negara harus hadir. Memang sementara ini ada pengacara negara, nah, Pemkot ini ingin memberikan pelayanan lebih yakni memberikan advokasi secara maksimal untuk warga tidak mampu.”

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno menambahkan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu akan diperkuat melalui regulasi peraturan daerah yang baru akan dirancang.

%d blogger menyukai ini: