RUANG PUBLIK KBR

Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit kusta.

Data WHO tahun 2020 menunjukkan Indonesia masih menjadi penyumbang kasus baru kusta nomor 3 terbesar di dunia dengan jumlah kasus berkisar 8% dari kasus dunia.

Masih banyak kantong-kantong kusta di berbagai wilayah di Indonesia. Sebanyak 9.061 kasus baru kusta ditemukan di Indonesia, termasuk kasus baru kusta pada anak. Per 13 Januari 2021 lalu, kasus baru kusta pada anak mencapai 9,14 %. Angka ini belum mencapai target pemerintah yaitu di bawah 5%.

Sama halnya dengan penyandang disabilitas dewasa baik yang disebabkan oleh kusta atau ragam disabilitas lainnya, demikian pula dengan anak dengan disabilitas dan kusta  masih tetap terjebak dalam lingkaran diskriminasi.

Terlebih pada anak, salah satu hambatan terbesarnya yaitu banyaknya anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan dan perlakuan yang salah, baik dalam hal pendidikan hingga lingkungan sosialnya.

Dengan keterbatasan yang dimiliki anak dengan disabilitas dan kusta, perlu adanya komitmen seluruh pihak untuk memastikan anak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang baik. Memastikan tumbuh kembangnya berjalan dengan optimal, memiliki masa depan yang baik, tidak lagi dibedakan dengan anak non disabilitas lainnya, dan mendapatkan hak pendidikan yang inklusif.

Lalu, bagaimana upaya pemenuhan hak dan pendidikan yang inklusi pada anak dengan disabilitas dan kusta dapat segera terwujud?

Apa saja upaya yang dilakukan berbagai pihak dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak dengan disabilitas dan kusta sejauh ini?

HARI INI kami obrolin ini di #RuangPublikKBR bersama:
-Dr. H. Yaswardi, M.Si – Plt. Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

-Anselmus Gabies Kartono – Yayasan Kita Juga -Sankita

-Ignas Carly- Siswa kelas 5, SDN Rangga Watu Manggarai Barat (Testimoni Disabilitas)

Bisa didengarkan di radio jaringan KBR di Nusantara.

Di Cirebon via 95.9 SUARA GRATIA FM

Web Streaming :
suaragratiafm.com/streaming

Aplikasi Streaming :
Radio Suara Gratia ( Playstore )

LIVE YouTube: Berita KBR

#Radio #SuaraGratia #RuangPublikKBR #KBR #KantorBeritaRadio

Iklan

RUANG PUBLIK KBR

RUANG PUBLIK KBR

Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

Keputusan itu diambil saat Badan Legislasi DPR menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pertengahan bulan lalu.

Pasal-pasal RUU Sisdiknas sendiri dianggap belum mengakomodasi dengan baik kebutuhan para guru untuk  melaksanakan tugasnya secara profesional. Salah satu poin yang disorot adalah hilangnya pasal yang mencantumkan soal tunjungan profesi guru secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas versi draft Agustus 2022.

Lantas seperti apa skema yang bisa dibuat pemerintah agar kesejahteraan guru di tanah air meningkat? Apa saja pekerjaan rumah yang masih harus dibenahi terkait kompetensi dan kesejahteraan para guru ini?

HARI INI kami bahas di  #RuangPublikKBR  bersama  Dudung Abdul Qodir, Wakil Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) dan Achmad Nur Hidayat, Pengamat Kebijakan Publik dari Narasi Institut.

Bisa Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua

Di Cirebon via RADIO SUARA GRATIA FM

RUANG PUBLIK KBR

Data Globocan tahun 2020 menyebut kejadian baru kanker kepala dan leher di dunia lebih dari 900 ribu yang merupakan penjumlahan dari kanker jenis kanker bibir dan rongga mulut, lidah, orofaring, hipofaring, laring, nasofaring, dan kelenjar ludah.

Karena itu kanker kepala dan leher tercatat menjadi penyebab kematian pada urutan ketujuh di dunia dan kasusnya 5 persen dari seluruh kanker di dunia.

Seperti apa tanda dan gejala dari kanker kepala dan leher?

Bagaimana pengobatannya dan siapa yang berisiko?

HARI INI di Ruang Publik KBR kami membahas tema ini bersama:
-Dokter Diani Kartini, Spesialis Bedah Konsultan Onkologi dari Divisi Bedah Onkologi RSCM
-Hartini, Survivor Kanker Lidah Stadium 3 dari Cancer Information and Support Center (CISC) @cancerclubcisc

Bisa didengarkan di radio jaringan KBR di Nusantara.
Streaming: suaragratiafm.com/streaming
LIVE YT: Berita KBR

#Radio #SuaraGratia #RuangPublikKBR #RadioCirebon #Talkshow #DialogPublik #EcclesiaCirebon

RUANG PUBLIK KBR

Hingga saat ini Covid-19 belum berlalu. Vaksinasi masih perlu diintensifkan agar dapat menekan penularan dan meningkatkan kekebalan komunal. Untuk itu, pemberian dosis ketiga atau booster harus digencarkan agar ketahanan masyarakat meningkat dalam menghadapi risiko penularan Covid-19.

Di tengah pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster pertama, Kementerian Kesehatan mengeluarkan program vaksinasi Covid-19 dosis keempat atau booster kedua yang ditujukan untuk Tenaga Kesehatan di Indonesia.

Booster kedua Nakes dilaksanakan serentak di fasilitas kesehatan masing-masing daerah.

Lalu, seperti apa cakupan vaksinasi booster pertama hingga saat ini? Mengapa secara bersamaan pemerintah juga menjalankan program vaksinasi booster kedua? Apa urgensinya?

HARI INI kami bahas di #RuangPublikKBR bersama dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH – Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI dan  Dr. dr. Hariadi Wibisono, MPH – Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi indonesia

Bisa didengarkan di Radio Suara Gratia 95.9FM

LIVE YT: Berita KBR

Talkshow ini dipersembahkan oleh
@palangmerah_Indonesia, @IFRC, @UsaidIndonesia

RUANG PUBLIK KBR

RUU KUHP sebagai rancangan undang-undang yang mengatur mengenai hukum pidana secara umum, tentunya sangat bersinggungan dengan kepentingan hukum publik, HAM, dan kebebasan sipil. Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kejahatan serius tentu tidak boleh lebih buruk dari Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini demi memberikan perlindungan baik kepada masyarakat maupun lingkungan hidup itu sendiri.

Draf RUU KUHP per 4 Juli 2022 telah memberikan pengakuan atas subjek hukum pidana korporasi, yang apabila diatur secara cermat dapat menciptakan penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan masyarakat dari kejahatan korporasi. Tetapi, rumusan subjek hukum korporasi dan tindak pidana lingkungan yang ada di RUU KUHP saat ini justru berpotensi mempersulit pembuktian terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Lalu, seberapa penting peninjauan ulang terhadap draf RUU KUHP?

Seperti apa ketentuan tentang pemidanaan korporasi serta tindak pidana lingkungan dalam RUU KUHP?

HARI INI kami obrolin di #RuangPublikKBR bersama:
-Andreas Marbun @andreas_marbun – Peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
@ijrs_official
-Marsya M. Handayani – Peneliti ICEL @Icel_indo

Bisa didengarkan di radio jaringan KBR di Nusantara.

LIVE YT: Berita KBR

RUANG PUBLIK

RUANG PUBLIK

RUANG PUBLIK KBR

RUANG PUBLIK KBR

RUANG PUBLIK KBR

Sebagai salah satu upaya pencegahan stunting sejak dini, edukasi bagi calon pengantin perlu didorong sejak pra-pernikahan. Stunting atau gagal tumbuh akibat gizi buruk merupakan persoalan yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, terlebih angka kasus stunting di Indonesia masih cukup tinggi.

Berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (2019), dari 5 juta bayi lahir per tahun, 1,2 juta di antaranya mengalami stunting. Artinya, satu dari empat anak usia di bawah lima tahun (balita) di Indonesia mengalami stunting.

Angka ini melebihi prevalensi stunting yang ditoleransi Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni di bawah 20 persen. Untuk itu pemerintah menargetkan dapat menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Bagaimana edukasi yang dilakukan kepada calon pengantin untuk mencegah stunting?

HARI INI, kami obrolin ini di #RuangPublikKBR bersama:

-dr. Maria Endang Sumiwi, MPH – Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI
@Kemenkes_RI
-Nopian Andusti, SE., MT – Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayan Keluarga @BKKBNOfficial

Bisa dengarkan di radio jaringan KBR di Nusantara.

Di Cirrbon via RADIO SUARA GRATIA 95.9FM

Streaming: KBR.id

LIVE Youtube: Berita KBR

Obrolan ini dipersembahkan @DJIKP @Kemenkominfo