Klaster Perjalanan Penyebab Penularan Covid-19 di Kota Cirebon

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Edy Sugiarto. (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia), CIREBON – Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Edy Sugiarto mengungkapkan klaster perjalanan mengambil peranan terbesar penyebaran virus corona di Kota Cirebon selain dari klaster rumah tangga dan perkantoran.

“Klaster perjalanan 34 persen dan rumah tangga 32 persen,” kata Edy usai mengikuti video conference rapat lanjutan penanganan Covid-19 di delapan provinsi, hari Selasa (15/9). Selain itu ada pula klaster perkantoran sebesar 21 persen, klaster fasilitas kesehatan (faskes) 11 persen dan klaster pasar tradisional sebesar 2 persen.

Pemda Kota Cirebon, masih berupaya untuk menekan penyebaran virus tersebut dengan melakukan serangkaian testing massal, penelusuran kontak (tracing), perawatan dan isolasi bagi yang terbukti positif Covid-19.

“Namun kami minta masyarakat juga tetap disiplin dengan menjalankan protokol kesehatan berupa 3M, mencuci tangan, menggunakan masker serta selalu berupaya menjaga jarak dan menghindari kerumunan,” kata dia.

Jika petugas kesehatan dan masyarakat bekerja sama, Edy yakin penyebaran Covid-19 di Kota Cirebon bisa ditekan. “Apalagi penyebaran Covid-19 saat ini semakin tinggi dan didominasi orang tanpa gejala (OTG),” ungkap Edy.

Edy mengatakan ada 50 persen penderita Covid-19 merupakan orang tanpa gejala (OTG), 35 persen memiliki gejala ringan ke sedang dan yang berat hanya 15 persen.

Orang tanpa gejala (OTG), lanjut Edy bisa melakukan isolasi mandiri jika kondisi tempat tinggalnya memang memungkinkan. Selama menjalani isolasi mandiri diminta untuk bisa menerapkan disipilin ketat, tidak menerima tamu, tidak bertemu dengan siapapun terlebih dahulu. (Humas Pemkot Cirebon)

Smart City Dongkrak Pemkot Cirebon Raih Penghargaan Maturitas SPIP Level 3

Walikota Cirebon, Nasrudin Azis (kedua kanan), Kepala BPKP Jawa Barat, Mulyana (paling kanan), Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dedi Mulyadi (paling kiri) dan Kepala Inspektorat Kota Cirebon (kedua kiri) saat melakukan serah terima penghargaan maturitas SPIP level 3 di Balaikota Cirebon, hari Jumat (28/8).

(Suara Gratia), CIREBON –  Pemerintah Daerah Kota Cirebon meraih penghargaan maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 dengan skor 3.00. Program Smart City adalah salah satu aspek yang mendongkrak poin penilaian tersebut.

“Pemda Kota Cirebon berhasil melakukan akselerasi SPIP dari level 1 pada tahun 2019 dan pada 2020 sudah berhasil mencapai level 3,” kata Kepala BPKP Jawa Barat Mulyana AK di di Balaikota Cirebon, hari Jumat (28/8).

Dia menjelaskan ada 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat yang meraih penghargaan Maturitas SPIP Level 3. Dari 27 daerah, baru 18 daerah yang meraih penghargaan tersebut. Salah satunya adalah Pemda Kota Cirebon.

Salah satu pertimbangan dalam penilaian SPIP Pemda Kota Cirebon adalah deklarasi program Smart City yang telah dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Selain itu, Mulyana juga menyorot perihal pengelolaan keuangan dan inventarisir aset tidak bergerak dan hak tagih pajak bumi dan bangunan (PBB).

Menanggapi hal tersebut, Walikota Cirebon Nasrudin Azis meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menata dan membina bagian progam di masing-masing SKPD, agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan atau SPIP. Selain itu, dia juga berharap Sekda bisa bekerja sama dengan Inspektorat Kota Cirebon agar dalam pelaksanaannya bisa lebih terarah.

 “Penghargaan level 3 baru pada tahap desain program, maka kami ingin saat implementasi program juga mendapat nilai yang maksimal,” kata Walikota Cirebon Nasrudin Azis.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Inspektorat Kota Cirebon, Asep Dedi mengatakan peraihan penghargaan maturitas SPIP level tiga adalah prestasi yang membanggakan karena program atau kegiatan tiap SKPD mulai bahus dan sesuai koridor aturan. (Humas Pemkot Cirebon)

Pemda Kota Cirebon Usulkan 3 Raperda Delegatif kepada DPRD

Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis, hari Senin (24/8) di Kantor DPRD Kota Cirebon saat menyampaikan tiga usulan Raperda kepada DPRD Kota Cirebon. (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia) CIREBON – Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengusulkan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada DPRD Kota Cirebon, yaitu Raperda tentang penambahan penyertaan modal Pemda Kota Cirebon kepada Perumda BPR Bank Cirebon, Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit dan Raperda tentang dana cadangan pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Cirebon tahun 2024.

“Keberadaan Perumda BPR Bank Cirebon memberikan banyak manfaat untuk masyarakat dan kalangan dunia usaha. Apalagi jika BPR Bank Cirebon terus didukung dengan modal yang cukup,” kata Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis, hari Senin (24/8) di Kantor DPRD Kota Cirebon.

Azis meminta DPRD Kota Cirebon membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas ketiga Raperda tersebut. Dia juga mengatakan Pemda Kota Cirebon juga membentuk Tim Asistensi yang akan berkoordinasi dengan Tim Pansus DPRD Kota Cirebon agar pembahasan Raperda lebih terarah.

Tanggapan DPRD Kota Cirebon

Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Gerindra, Fitrah Malik mengatakan penyertaan dan penambahan modal kepada Perumda BPR Bank Cirebon didorong untuk lebih memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat terutama pelaku usaha kecil.

Sementara itu, untuk penanggulangan penyakit, Fitrah mengatakan Raperda tersebut sangat perlu dilakukan karena adanya peningkatan angka penyakit tak menular seperti TBC dan HIV/AIDS.

Terkait Raperda dana cadangan Pilwalkot Cirebon tahun 2024, dia berharapa agar Pemda Kota Cirebon bersama KPU, Bawaslu dengan semua pihak yang terlibat lebih fokus mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan memperketat pengawasan agar tidak terjadi kecurangan.

“Fraksi Gerindra menyepakati agar ketiga Raperda yang diusulkan Pemda Kota Cirebon dibahas lebih lanjut oleh Pansus DPRD Kota Cirebon,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda BPR Bank Cirebon, Didi Gunadi berharap penyertaan modal bisa menyesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan sebesar 12 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ada, karena sebelum muncul peraturan baru penyertaan modal rasionya hanya 8 persen.

“Total DPK yang dikelola Bank Cirebon saat ini sebesar Rp. 205 miliar, penyertaan modal idealnya sesuai rasio yang telah ditetapkan OJK yaitu 12 persen dari DPK,” pungkasnya. (Humas Pemkot Cirebon)

Pemkot Cirebon Tutup TPS Cipto

Penutupan TPS sementara yang ada di Jl. Dr Ciptomangunkusumo yang dilakukan oleh Wakil Walikota Cirebon, Eti Herawati, hari Senin (24/8).

(Suara Gratia) CIREBON – Pemerintah Daerah Kota Cirebon menutup lagi tempat pembuangan sampah (TPS) sementara yang berada di jalan protokol yaitu Jalan Dr. Ciptomangunkusumo, hari Senin (24/8). Ini adalah penutupan TPS sementara yang keempat kalinya.

“Setiap penutupan tempat pembuangan sampah sementara butuh kesiapan yang matang. Penutupan ini karena sudah tidak dapat lagi menampung sampah rumah tangga dari masyarakat dan disepakati melalui rapat RW, rapat camat bahkan rapat lingkungan,” kata Wakil Walikota Eti Herawati di TPS Sementara Jl. Dr Ciptomangunkusumo, hari Senin (24/8).

Persiapan tersebut di antaranya adalah kesiapan infrastruktur pengganti TPS sementara hingga sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang membuang sampah di TPS tersebut yang nantinya akan digantikan dengan TPS mobile.

Selanjutnya, Pemda Kota Cirebon akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk menggantikan TPS sementara tersebut dengan taman untuk memperindah tata kota, khususnya di jalan protokol.  Salah satu target penutupan yaitu TPS yang berada di perbatasan.

“Taman tersebut akan dijadikan Taman Vespa,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Abdullah Syukur menjelaskan untuk sementara akan disediakan dump truck mengangkut sampah-sampah warga yang sebelumnya dibuang di TPS sementara tersebut.

 “Nantinya akan kita siapkan juga TPS mobile untuk menjemput sampah warga secara rutin,” ungkap Syukur.

Hingga saat ini, dari target 24 TPS yang akan ditutup baru empat TPS yang sudah ditutup dan dialihfungsikan menjadi taman kota. Empat TPS tersebut adalah TPS di Jalan Wahidin, TPS Kesambi,  TPS Prujakan, dan TPS Ciptomangunkusumo. Jadi, masih ada 20 TPS yang hingga saat ini masih menunggu untuk dialihfungsikan menjadi taman kota. (Humas Pemkot Cirebon)