Peringati HUT ke-75, PT KAI Donasikan Mobil untuk Disabilitas

Mobil Sahabat Difabel yang disalurkan oleh PT KAI Daop 3 Cirebon kepada SLB Panti Sosial Asuhan Anak Yayasan Mekar Arum Cirebon. (Foto: Humas PT KAI Daop 3)

(Suara Gratia), CIREBON – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero menyalurkan bantuan berupa mobil operasional senilai Rp 75 juta kepada disabilitas. Hal ini merupakan wujud rasa syukur merayakan hari jadi yang ke-75 yang jatuh pada hari Senin (28/9).

“Di momen spesial ini, kami ingin merangkul saudara-saudara dan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus agar terus termotivasi sehingga dapat berkarya lebih banyak lagi,” kata Vice President PT KAI Daop 3 Cirebon, Wisnu Pramudyo di Sekolah Luar Biasa (SLB) Panti Sosial Asuhan Anak Yayasan Mekar Arum Cirebon hari Senin (28/9).

Program ini, lanjut dia, dilaksanakan di seluruh wilayah operasi PT KAI dari Aceh sampai Jember dengan total bantuan sebesar Rp 1, 075 miliar (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah). Total bantuan tersebut bermakna angka satu untuk Indonesia dan 75 adalah usia perjalanan KAI.

“Bantuan ini  juga sebagai kampanye kepada masyarakat khususnya para kaum difabel, bahwa saat ini fasilitas KAI sudah ramah untuk difabel baik di stasiun maupun di atas kereta api,” kata Wisnu.

Bantuan lain yang diberikan KAI berupa sarana dan prasarana seperti kursi roda, alat bantu dengar, tempat tidur, perbaikan gedung dan sarana air bersih kepada yayasan-yayasan disabilitas dan sekolah luar biasa. Selain itu, bantuan juga diberikan untuk mendukung kelompok usaha dan aksesibilitas para disabilitas berupa peralatan usaha, motor roda tiga dan mobil operasional.

“Dengan adanya bantuan tersebut, semoga masyarakat khususnya penyandang disabilitas semakin mencintai KAI karena KAI Sahabat Difabel,” tutup Wisnu. (Humas PT KAI Daop 3)

Mulai 1 Oktober 2020, Pemkot Cirebon Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis dan Tim Gugus Tugas Covid-19 melakukan monitoring protokol kesehatan di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Cirebon, hari Sabtu (26/9). (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia), CIREBON – Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon akan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan mulai tanggal 1 Oktober 2020. Hal ini ditujukan juga bagi pengusaha.

“Saya beri waktu hingga 1 Oktober mendatang, jika pelanggaran protokol kesehatan tinggi, maka saya sendiri yang akan memimpin memberikan sanksi,” kata Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis saat meninjau pelaksanaan protokol kesehatan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Cirebon, hari Sabtu (26/9).

Pengelola usaha, lanjut dia, harus membantu Pemkot untuk melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin agar angka penambahan pasien yang terpapar Covid-19 bisa ditekan. Bila tak dipatuhi, bukan tak mungkin pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Cirebon akan diterapkan kembali.

Pihaknya memang masih belum menerapkan PSBB atau pembatasan operasional usaha karena pertimbangan ekonomi. Oleh karena itu, Azis meminta pengelola usaha di Kota Cirebon disiplin menaati protokol kesehatan. Bila tak ditaati oleh pengelola, bukan tak mungkin Azis sendiri yang akan turun tangan untuk menutup tempat usaha tersebut.

Skema Pembatasan Aktivitas

Beberapa waktu yang lalu, beredar informasi rancangan pembatasan aktivitas di luar rumah pada sejumlah grup Whatsapp. Informasi tersebut diamini oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) Kota Cirebon.

“Benar. Saya yang umumkan. Sudah dilaporkan kepada Sekda,” kata Kabid Pariwisata DKOKP Kota Cirebon Wandi Sofyan melalui pesan singkat.

Ada tiga poin dalam informasi tersebut, yakni pertama, pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk usaha dan perkantoran sampai pukul 20.00 WIB, kecuali medis, keamana, SPBU dan jasa akomodasi.

Kedua, pelaksanaan penghentian seluruh aktivitas di luar rumah mulai pukul 21.00 WIB. Ketiga, rencana pembatasan kegiatan tersebut mulai 1-30 Oktober 2020. Secara resmi, informasi tersebut akan diumumkan melalui surat edaran Wali Kota Cirebon. (Humas Pemkot Cirebon)

Klaster Perjalanan Penyebab Penularan Covid-19 di Kota Cirebon

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Edy Sugiarto. (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia), CIREBON – Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Edy Sugiarto mengungkapkan klaster perjalanan mengambil peranan terbesar penyebaran virus corona di Kota Cirebon selain dari klaster rumah tangga dan perkantoran.

“Klaster perjalanan 34 persen dan rumah tangga 32 persen,” kata Edy usai mengikuti video conference rapat lanjutan penanganan Covid-19 di delapan provinsi, hari Selasa (15/9). Selain itu ada pula klaster perkantoran sebesar 21 persen, klaster fasilitas kesehatan (faskes) 11 persen dan klaster pasar tradisional sebesar 2 persen.

Pemda Kota Cirebon, masih berupaya untuk menekan penyebaran virus tersebut dengan melakukan serangkaian testing massal, penelusuran kontak (tracing), perawatan dan isolasi bagi yang terbukti positif Covid-19.

“Namun kami minta masyarakat juga tetap disiplin dengan menjalankan protokol kesehatan berupa 3M, mencuci tangan, menggunakan masker serta selalu berupaya menjaga jarak dan menghindari kerumunan,” kata dia.

Jika petugas kesehatan dan masyarakat bekerja sama, Edy yakin penyebaran Covid-19 di Kota Cirebon bisa ditekan. “Apalagi penyebaran Covid-19 saat ini semakin tinggi dan didominasi orang tanpa gejala (OTG),” ungkap Edy.

Edy mengatakan ada 50 persen penderita Covid-19 merupakan orang tanpa gejala (OTG), 35 persen memiliki gejala ringan ke sedang dan yang berat hanya 15 persen.

Orang tanpa gejala (OTG), lanjut Edy bisa melakukan isolasi mandiri jika kondisi tempat tinggalnya memang memungkinkan. Selama menjalani isolasi mandiri diminta untuk bisa menerapkan disipilin ketat, tidak menerima tamu, tidak bertemu dengan siapapun terlebih dahulu. (Humas Pemkot Cirebon)

Smart City Dongkrak Pemkot Cirebon Raih Penghargaan Maturitas SPIP Level 3

Walikota Cirebon, Nasrudin Azis (kedua kanan), Kepala BPKP Jawa Barat, Mulyana (paling kanan), Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dedi Mulyadi (paling kiri) dan Kepala Inspektorat Kota Cirebon (kedua kiri) saat melakukan serah terima penghargaan maturitas SPIP level 3 di Balaikota Cirebon, hari Jumat (28/8).

(Suara Gratia), CIREBON –  Pemerintah Daerah Kota Cirebon meraih penghargaan maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 dengan skor 3.00. Program Smart City adalah salah satu aspek yang mendongkrak poin penilaian tersebut.

“Pemda Kota Cirebon berhasil melakukan akselerasi SPIP dari level 1 pada tahun 2019 dan pada 2020 sudah berhasil mencapai level 3,” kata Kepala BPKP Jawa Barat Mulyana AK di di Balaikota Cirebon, hari Jumat (28/8).

Dia menjelaskan ada 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat yang meraih penghargaan Maturitas SPIP Level 3. Dari 27 daerah, baru 18 daerah yang meraih penghargaan tersebut. Salah satunya adalah Pemda Kota Cirebon.

Salah satu pertimbangan dalam penilaian SPIP Pemda Kota Cirebon adalah deklarasi program Smart City yang telah dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Selain itu, Mulyana juga menyorot perihal pengelolaan keuangan dan inventarisir aset tidak bergerak dan hak tagih pajak bumi dan bangunan (PBB).

Menanggapi hal tersebut, Walikota Cirebon Nasrudin Azis meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menata dan membina bagian progam di masing-masing SKPD, agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan atau SPIP. Selain itu, dia juga berharap Sekda bisa bekerja sama dengan Inspektorat Kota Cirebon agar dalam pelaksanaannya bisa lebih terarah.

 “Penghargaan level 3 baru pada tahap desain program, maka kami ingin saat implementasi program juga mendapat nilai yang maksimal,” kata Walikota Cirebon Nasrudin Azis.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Inspektorat Kota Cirebon, Asep Dedi mengatakan peraihan penghargaan maturitas SPIP level tiga adalah prestasi yang membanggakan karena program atau kegiatan tiap SKPD mulai bahus dan sesuai koridor aturan. (Humas Pemkot Cirebon)