Pemkot Cirebon Perpanjang PSBB 2 Pekan

 

(Suara Gratia), CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon akan memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Cirebon selama dua pekan ke depan sejak tanggal 20 Mei hingga 2 Juni 2020

IMG-20200514-WA0074-1024x576
Penutupan di Jalan Dr. Ciptomangunkusumo saat PSBB di Kota Cirebon. (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

. Perpanjangan PSBB itu sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk disetujui.

“Besok (18/5) kita akan laporkan soal perpanjangan PSBB tahap kedua ini ke provinsi. Polanya penguatan di RT, RW. Pengendalian keluar masuk masyarakat akan diperketat,” kata Walikota Cirebon Nasrudin Azis, setelah melakukan rapat koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Balaikota Cirebon hari Minggu (17/5).

Selain itu, Pemkot Cirebon juga akan memberikan informasi lebih luas lagi kepada masyarakat Kota Cirebon untuk selalu melakukan pola hidup sehat dan bersih dengan cuci tangan, menggunakan masker dan menjaga kesehatan hingga vaksin Covid-19 ini ditemukan.

Pihaknya juga akan melakukan pengetatan pembatasan Kota Cirebon dan terus memantau perkembangan toko maupun pusat perbelanjaan di Kota Cirebon. Azis mengungkapkan meski diperpanjang pelaksanaan PSBB di Kota Cirebon memberlakukan kearifan lokal (PSBB parsial di tingkat RT/RW) atau rileksasi di tempat-tempat perbelanjaan dengan mengizinkan mereka buka tapi dengan mengendalikan pengunjungnya.

Masyarakat Masih Bandel

Berdasarkan laporan, Azis mengungkapkan selama pelaksanaan PSBB yang masih banyak masyarakat yang tidak disiplin saat keluar rumah.

“Ada PSBB saja masyarakat masih banyak berkerumun, apalagi jika PSBB tidak diperpanjang,” kata dia.

Terkait pengawasan pelaksanaan PSBB tahap kedua, Azis menambahkan akan bekerjasama dengan aparat kepolisian dan TNI untuk patroli bersama gugus tugas bagian penindakan yaitu Satpol PP.

“Jika pelaku usaha melanggar aturan PSBB yang telah dilonggarkan maka akan ditindak langsung,” tambahnya.

Pada saat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon dr. Edy Sugiarto memaparkan untuk tren kasus Covid 19 di Kota Cirebon mengalami penurunan selama PSBB akan tetapi pihaknya tetap akan melakukan tes PCR (Polymerase Chain Reaction) atau tes swab di tiap kecamatan dengan jumlah 300 orang per kecamatan.

“Karantina parsial di tingkat RW kami rasa akan lebih efektif untuk mencegah penyebaran Covid 19,” paparnya.

Edy mengatakan meskipun Kota Cirebon berstatus zona kuning akan tetapi dikelilingi oleh daerah yang masuk kategori zona merah hasil pemaparan Gubernur Jawa Barat, sehingga hal itu perlu diantisipasi.

“Jangan sampai ada gelombang kedua kasus Covid 19 setelah PSBB berakhir sebab interaksi masyarakat dipastikan meningkat,” kata dia. (Humas Pemkot Cirebon)

Gasibu: Gerakan Nasi Bungkus Penuhi Akses Pangan untuk Warga

IMG-20200511-WA0034
Ketua Umum Jabar Bergerak, Atalia Praratya memantau dapur umum di Kota Cirebon untuk gerakan nasi bungkus (Gasibu). (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia) CIREBON – Ketua Umum Jabar Bergerak, Atalia Praratya menyatakan gerakan nasi bungkus (Gasibu) dilakukan untuk memenuhi akses pangan bagi warga yang membutuhkan di masa pandemi ini.

“Agar mereka tahu, mereka tidak sendirian. Tapi kita bersama-sama berupaya membantu dan saling tolong menolong. Jabar Bergerak sudah dilakukan secara masif di semua daerah di Jawa Barat. Bahkan ada pula yang pelaksanaannya sudah dilakukan di tingkat kelurahan. Sehingga masyarakat bisa semakin dekat mengakses pangan yang mereka butuhkan,” kata dia di Kota Cirebon, hari Senin (11/5).

Gasibu ini akan dilakukan melalui dua jalur yaitu dengan mengerahkan Babinsa dan Karang Taruna untuk berkeliling kepada masyarakat yang sudah terdata dan ada juga relawan yang berkeliling bagi masyarakat yang tidak terdata.

Nasi bungkus tersebut akan dibagikan ke masyarakat yang ada di lima kecamatan Kota Cirebon yang terdampak pandemi. Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati mengatakan saat ini sudah ada 300 nasi bungkus yang dibuat oleh anggota Darma Wanita dan PKK Kota Cirebon di dapur umum yang memang sengaja dibentuk sejak hari Senin (11/5).

Kemungkinan, lanjut Eti, 300 nasi bungkus tersebut akan dievaluasi apakah cukup atau tidak untuk masyarakat. “Berapa kebutuhannya sebenarnya, nanti kita bisa tambah,” kata dia.

 

Miskin Dadakan karena Pandemi

Di masa pandemi ini, masyarakat miskin dadakan banyak bermunculan di Kota Cirebon. Jumlahnya bahkan mencapai dua per tiga dari warga Kota Cirebon. Di antaranya adalah pekerja di bidang perhubungan seperti pengemudi dan juru parkir, kelompok di bidang pariwisata dan budaya seperti seniman, perupa, tour guide, kelompok pertanian, pedagang dan tenaga kerja yang dirumahkan.

Penyaluran bantuan sebanyak 5000 paket dari Presiden RI, Joko Widodo  sudah dilakukan pada Rabu (6/5) lalu. Satu paket tersebut berupa beras 10 kg, minyak 1 liter, gula pasir 1kg, dan satu kotak teh. Selain dari presiden, Kota Cirebon juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bansos ditujukan untuk 7.575 RTS yang dikelola oleh dua dinas. Untuk DSPPA Kota Cirebon menyerahkan uang tunai sebesar Rp 200.000 selama tiga bulan, dimulai April, Mei dan Juni untuk 5.375 RTS di Kota Cirebon. Sedangkan bantuan sosial yang dikelola oleh Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kota Cirebon diperuntukkan bagi 2.200 RTS dengan bantuan 15 kg beras selama tiga bulan.

Pada kesempatan itu Iing juga menjelaskan bantuan gubernur non DTKS telah disetujui. Dari pengajuan 35.460 yang diusulkan oleh RT, RW dan kelurahan di Kota Cirebon yang disetujui oleh Pemprov Jabar untuk mendapatkan bantuan tahap kedua sebanyak 14.131 RTS.

“Berarti masih ada selisih, yaitu RTS yang belum menerima bantuan sosial dari gubernur tahap kedua,” kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon, Iing Daiman. Sebelumnya, untuk bantuan tahap pertama telah disalurkan untuk 874 RTS yang datanya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Untuk yang belum mendapatkan bantuan, DSPPA Kota Cirebon mengusulkan bantuan ke Kemensos. Namun, lanjut Iing, Pemkot Cirebon hanya mengusulkan sebanyak 14.598 RTS sesuai dengan kuota yang dimiliki Kota Cirebon dari Kemensos. Ini berarti masih terdapat sisa RTS yang belum mendapatkan bantuan sosial. (Humas Pemkot Cirebon)

Penyaluran Bansos Kota Cirebon Masih Terkendala Data

iing daiman
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon, Iing Daiman (kiri) bersama Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati (kanan) di Balaikota Cirebon, hari Senin (4/5). (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia) CIREBON – Warga Kota Cirebon yang terdampak secara sosial ekonomi dalam masa pandemi ini mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan Pemerintah Kota Cirebon. Namun ternyata ada sebagian warga yang belum kebagian bantuan karena data yang tidak valid.

“Kevalidan data menjadi permasalahan saat pengajuan bansos ke provinsi,” kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon, Iing Daiman di Balaikota Cirebon, hari Senin (4/5). Untuk Pemda Kota Cirebon saja, saat usulan masyarakat direkap oleh Provinsi Jabar dan dilakukan pemadanan ke pemerintah pusat, dari 35.460 RTS yang diajukan, yang valid hanya 64,64 persen.

Namun Iing juga mengungkapkan jika Pemda Kota Cirebon juga tidak tahu letak data yang tidak valid itu dimana. “Yang 6.731 dianggap tidak valid oleh pemerintah provinsi dan pusat, tapi ketidakvalidannya apa, saya kurang paham,” ungkap Iing.

Untuk rumah tangga sasaran (RTS) yang belum mendapatkan bantuan menurut Iing akan diusahakan mendapatkan bantuan dari pintu lain. Yaitu dari BPBD melalui dana CSR.

Bansos ditujukan untuk 7.575 RTS yang dikelola oleh dua dinas. Untuk DSPPA Kota Cirebon menyerahkan uang tunai sebesar Rp 200.000 selama tiga bulan, dimulai April, Mei dan Juni untuk 5.375 RTS di Kota Cirebon. Sedangkan bantuan sosial yang dikelola oleh Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kota Cirebon diperuntukkan bagi 2.200 RTS dengan bantuan 15 kg beras selama 3 bulan.

Pada kesempatan itu Iing juga menjelaskan bantuan gubernur non DTKS telah disetujui. Dari pengajuan 35.460 yang diusulkan oleh RT, RW dan kelurahan di Kota Cirebon yang disetujui oleh Pemprov Jabar untuk mendapatkan bantuan tahap kedua sebanyak 14.131 RTS.

“Berarti masih ada selisih, yaitu RTS yang belum menerima bantuan sosial dari gubernur tahap kedua,” ungkap Iing. Sebelumnya, untuk bantuan tahap pertama telah disalurkan untuk 874 RTS yang datanya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Untuk yang belum mendapatkan bantuan, DSPPA Kota Cirebon mengusulkan bantuan ke Kemensos. Namun, lanjut Iing, Pemkot Cirebon hanya mengusulkan sebanyak 14.598 RTS sesuai dengan kuota yang dimiliki Kota Cirebon dari Kemensos. Ini berarti masih terdapat sisa RTS yang belum mendapatkan bantuan sosial. (Humas Pemkot Cirebon)

Menkes Setujui PSBB Wilayah Jawa Barat Mulai 6 Mei

WhatsApp-Image-2020-04-17-at-11.03.41
Wakil Walikota Cirebon, Eti Herawati menjenguk dari luar pagar rumah warga Kota Cirebon yang terindikasi positif virus setelah menjalani rapid test beberapa waktu yang lalu. (Foto: Humas Pemkot Cirebon)

(Suara Gratia) CIREBON – Menteri kesehatan Terawan Agus Putranto menyetuji pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Jawa Barat. Hal tersebut tertuang dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan. Keputusan tersebut rencananya akan dimulai pada tanggal 6 Mei 2020 mendatang.

Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengamini isi surat tersebut. “Iya, sudah (menyetujui penerapan PSBB seluruh Jawa Barat),” kata dia saat dihubungi pada hari Jumat (1/5).

Dalam surat keputusan tersebut, Menteri Kesehatan menimbang bahwa data yang ada menunjukkan telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus Covid-19 yang signifikan dan cepat serta adanya kejadian transmisi lokal di Provinsi Jawa Barat sehingga PSBB sangat perlu dilakukan untuk memutus mata rantai virus tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada hari Rabu (29/4) mengajukan  usul untuk melakukan penerapan PSBB tingkat provinsi kepada para kepala daerah. Hasilnya, seluruh kepala daerah setuju dan rencananya PSBB akan diajukan Gubernur Jabar ke Kementerian Kesehatan. (Humas Pemkot Cirebon)

 

 

%d blogger menyukai ini: